Berita
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

73% Inginkan Satu Identitas Tunggal

A+
A-
1
A+
A-
1
73% Inginkan Satu Identitas Tunggal

JAKARTA, DDTCNews—Sebanyak 73,91% memilih single identity number (SIN) sebagai satu identitas tunggal untuk menggabungkan data keuangan pada NPWP dan data nonkeuangan yang ada pada e-KTP.

Dalam lomba debat #MariBicara DDTCNews kali ini ada total 23 peserta yang berpendapat. Hanya 6 peserta yang ingin pemerintah tetap fokus pada NPWP. Kalaupun ada perluasan fungsi NPWP, hanyalah terbatas.

DDTCNews menetapkan Ridwan Pandu Sunaryo asal Klaten, Jawa Tengah sebagai pemenang lomba debat periode 1-15 Desember 2019. Ridwan berpendapat penggunaan SIN merupakan kebutuhan nasional.

Baca Juga: DJP Buka Peluang Bank Swasta Juga Layani Pendaftaran NPWP Nasabah

“Implementasi SIN akan memudahkan pengujian kepatuhan WP karena basis data yang semakin lengkap. Hal ini akan mempersempit celah penghindaran pajak,” kata Ridwan.

Menurut dia, meskipun ini langkah yang baik tetapi tidak mudah dalam implementasinya. Pertama, implementasi akan melibatkan berbagai institusi sehingga ego sektoral dan political will harus dikesampingkan.

Kedua, perlu aturan yang kuat terkait perlindungan data WP serta sistem IT yang baik. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi penunjukkan badan independen untuk implementasinya.

Baca Juga: Setelah Pantau Pengujian Vaksin Virus Corona, Ini Kata Presiden Jokowi

Peserta lomba debat lain Trisna JN Wulandari juga setuju agar SIN diimplementasikan tetapi selain dasar hukum, keamanan dan kerahasiaan data, ada satu hal yang harus diperhatikan.

“Penduduk Indonesia masih banyak yang belum melek teknologi sehingga harus disertai dengan sosialisasi yang menyeluruh dalam implementasi SIN,” tambah Trisna.

Sementara itu, salah satu dari 6 peserta yang tidak setuju bernama Atma Vektor Mercury mengatakan berbagai perizinan antarkementerian dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SIN ini justru akan memakan waktu cukup lama.

Baca Juga: Negara Ini Alami Resesi Terburuk Sejak Merdeka

“Buktinya dengan prototype Kartin1 yang dirilis pada 2017 sampai sekarang belum dapat dieksekusi di masyarakat,” kata Atma.

Ada juga Muhammad Yusaka yang mengatakan untuk implementasi SIN butuh banyak persiapan antara lain, kapasitas teknologi, sinkronisasi, dan yang paling krusial keamanan data.

Daripada melahirkan beban baru yang akan ditanggung oleh DJP, lebih baik DJP tetap menggunakan NPWP dan mengoptimalkan pemanfaatan instrumen pengumpulan data yang sudah ada.

Baca Juga: Sengketa Biaya Perawatan Mesin dan Pabrik Pengurang Penghasilan Bruto

Topik : debat, sin, npwp, e-ktp
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 17 Juli 2020 | 15:04 WIB
KINERJA INVESTASI
Selasa, 14 Juli 2020 | 09:00 WIB
HASIL DEBAT 30 JUNI-13 JULI 2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
PMK 83/2020
berita pilihan
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 06:01 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:57 WIB
RAPBN 2021