Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

73% Inginkan Satu Identitas Tunggal

A+
A-
1
A+
A-
1

JAKARTA, DDTCNews—Sebanyak 73,91% memilih single identity number (SIN) sebagai satu identitas tunggal untuk menggabungkan data keuangan pada NPWP dan data nonkeuangan yang ada pada e-KTP.

Dalam lomba debat #MariBicara DDTCNews kali ini ada total 23 peserta yang berpendapat. Hanya 6 peserta yang ingin pemerintah tetap fokus pada NPWP. Kalaupun ada perluasan fungsi NPWP, hanyalah terbatas.

DDTCNews menetapkan Ridwan Pandu Sunaryo asal Klaten, Jawa Tengah sebagai pemenang lomba debat periode 1-15 Desember 2019. Ridwan berpendapat penggunaan SIN merupakan kebutuhan nasional.

Baca Juga: Tahun Ini, 7 Layanan DJP Ini Bakal Bisa Diakses dengan Sekali Login

“Implementasi SIN akan memudahkan pengujian kepatuhan WP karena basis data yang semakin lengkap. Hal ini akan mempersempit celah penghindaran pajak,” kata Ridwan.

Menurut dia, meskipun ini langkah yang baik tetapi tidak mudah dalam implementasinya. Pertama, implementasi akan melibatkan berbagai institusi sehingga ego sektoral dan political will harus dikesampingkan.

Kedua, perlu aturan yang kuat terkait perlindungan data WP serta sistem IT yang baik. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi penunjukkan badan independen untuk implementasinya.

Baca Juga: Sudah Coba Pakai Single Login DJP? Ini Tahap Awalnya

Peserta lomba debat lain Trisna JN Wulandari juga setuju agar SIN diimplementasikan tetapi selain dasar hukum, keamanan dan kerahasiaan data, ada satu hal yang harus diperhatikan.

“Penduduk Indonesia masih banyak yang belum melek teknologi sehingga harus disertai dengan sosialisasi yang menyeluruh dalam implementasi SIN,” tambah Trisna.

Sementara itu, salah satu dari 6 peserta yang tidak setuju bernama Atma Vektor Mercury mengatakan berbagai perizinan antarkementerian dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SIN ini justru akan memakan waktu cukup lama.

Baca Juga: Terbaru! Ditjen Pajak Luncurkan Single Login, Apa Itu?

“Buktinya dengan prototype Kartin1 yang dirilis pada 2017 sampai sekarang belum dapat dieksekusi di masyarakat,” kata Atma.

Ada juga Muhammad Yusaka yang mengatakan untuk implementasi SIN butuh banyak persiapan antara lain, kapasitas teknologi, sinkronisasi, dan yang paling krusial keamanan data.

Daripada melahirkan beban baru yang akan ditanggung oleh DJP, lebih baik DJP tetap menggunakan NPWP dan mengoptimalkan pemanfaatan instrumen pengumpulan data yang sudah ada.

Baca Juga: Punya NPWP tapi Belum Berpenghasilan, Perlu Lapor SPT? Ini Kata DJP

DDTCNews menetapkan Ridwan Pandu Sunaryo asal Klaten, Jawa Tengah sebagai pemenang lomba debat periode 1-15 Desember 2019. Ridwan berpendapat penggunaan SIN merupakan kebutuhan nasional.

Baca Juga: Tahun Ini, 7 Layanan DJP Ini Bakal Bisa Diakses dengan Sekali Login

“Implementasi SIN akan memudahkan pengujian kepatuhan WP karena basis data yang semakin lengkap. Hal ini akan mempersempit celah penghindaran pajak,” kata Ridwan.

Menurut dia, meskipun ini langkah yang baik tetapi tidak mudah dalam implementasinya. Pertama, implementasi akan melibatkan berbagai institusi sehingga ego sektoral dan political will harus dikesampingkan.

Kedua, perlu aturan yang kuat terkait perlindungan data WP serta sistem IT yang baik. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi penunjukkan badan independen untuk implementasinya.

Baca Juga: Sudah Coba Pakai Single Login DJP? Ini Tahap Awalnya

Peserta lomba debat lain Trisna JN Wulandari juga setuju agar SIN diimplementasikan tetapi selain dasar hukum, keamanan dan kerahasiaan data, ada satu hal yang harus diperhatikan.

“Penduduk Indonesia masih banyak yang belum melek teknologi sehingga harus disertai dengan sosialisasi yang menyeluruh dalam implementasi SIN,” tambah Trisna.

Sementara itu, salah satu dari 6 peserta yang tidak setuju bernama Atma Vektor Mercury mengatakan berbagai perizinan antarkementerian dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SIN ini justru akan memakan waktu cukup lama.

Baca Juga: Terbaru! Ditjen Pajak Luncurkan Single Login, Apa Itu?

“Buktinya dengan prototype Kartin1 yang dirilis pada 2017 sampai sekarang belum dapat dieksekusi di masyarakat,” kata Atma.

Ada juga Muhammad Yusaka yang mengatakan untuk implementasi SIN butuh banyak persiapan antara lain, kapasitas teknologi, sinkronisasi, dan yang paling krusial keamanan data.

Daripada melahirkan beban baru yang akan ditanggung oleh DJP, lebih baik DJP tetap menggunakan NPWP dan mengoptimalkan pemanfaatan instrumen pengumpulan data yang sudah ada.

Baca Juga: Punya NPWP tapi Belum Berpenghasilan, Perlu Lapor SPT? Ini Kata DJP
Topik : debat, sin, npwp, e-ktp
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 18 Januari 2019 | 16:39 WIB
PERLAKUAN PERPAJAKAN E-COMMERCE
Jum'at, 22 Maret 2019 | 10:12 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 14 September 2018 | 12:17 WIB
EKSTENSIFIKASI
berita pilihan
Jum'at, 24 Januari 2020 | 16:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 16:05 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 Januari 2020 | 15:58 WIB
PMK 199/2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 14:42 WIB
INDIA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 14:40 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 13:52 WIB
BEA MASUK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 11:23 WIB
BELANJA APBN
Jum'at, 24 Januari 2020 | 11:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 10:28 WIB
UNI EROPA