Review
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Kolaborasi
Senin, 06 April 2020 | 09:40 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Senin, 06 April 2020 | 07:00 WIB
SAMBUTAN KETUM KADIN
Reportase

57% Ingin Penetapan Tarif Pajak Daerah Ditarik ke Pusat

A+
A-
2
A+
A-
2
57% Ingin Penetapan Tarif Pajak Daerah Ditarik ke Pusat

JAKARTA, DDTCNews—Sebanyak 57,14% peserta debat menginginkan kewenangan penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) ditarik ke pemerintah pusat, sementara yang ingin tetap dikelola daerah 42,96%. Lomba debat #MariBicara DDTCNews kali ini diikuti 14 peserta saja.

DDTCNews menetapkan Victori Kristian asal Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, sebagai pemenang lomba debat periode 16-31 Desember 2019. Victori memilih kewenangan tersebut tetap berada di pemerintah daerah, bukan ditarik ke pusat.

“Mengoptimalkan kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di pemerintah daerah seperti yang selama ini berlaku itu lebih baik dibandingkan dengan mengalihkannya ke pemerintah pusat,” katanya.

Baca Juga: Terdampak Corona, Setoran Pajak di Kota Ini Sudah Tergerus 50%

Ada 3 hal yang diungkapkan oleh Victori. Pertama, tidak boleh dilupakan saat ini adalah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah berdasarkan UU otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Jangan menarik mundur proses konsolidasi demokrasi ekonomi.

Kedua, masyarakat di daerah langsung merasakan dampak dari pajak daerah. Ancaman pendapatan asli daerah (PAD) dari turunnya penerimaan PDRD berdampak pada anggaran di daerah. Ketiga, pemerintah daerah lebih memahami kondisi bisnis di daerah.

Meskipun Victori terpilih, kemenangan secara umum tetap diraih kelompok yang pro pengalihan penetapan tarif pajak daerah ke pemerintah pusat. Peserta debat dari kelompok ini, Siska Dwi Utami misalnya, berpendapat pemerintah pusat justru dapat menutup gap tarif pajak di berbagai daerah.

Baca Juga: Polda Hapus Denda Pajak Kendaraan dan Tiadakan Tilang, Cek Syaratnya

Selain Siska, ada pula Agustine Catur yang optimistis dengan penarikan kewenangan tersebut ke pemerintah pusat. “Basis pajak akan naik dan pengalihan ke pemerintah pusat tidak serta merta menghilangkan konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,” ujarnya.

Ia berpendapat dengan pengalihan itu justru akan ada garis tegas antara pusat yang menetapkan dan daerah yang memungut, sehingga daerah dapat mengoptimalkan kewenangannya. “Rasionalisasi single tax rate untuk daerah memberikan kepastian hukum bagi para investor,” tambahnya.

Pendapat berbeda diberikan Lina Lutfiana. Menurut dia, alangkah baiknya jika tarif pajak daerah tetap menjadi kewenangan daerah. Mengingat situasi di setiap daerah tidak sama rata. Misalnya seperti di Papua dan Solo. Papua memiliki kekayaan alam, sedangkan Solo memiliki banyak hotel dan mal.

Baca Juga: Melihat Profil Pajak Kabupaten Pesisir Selatan Jawa

“Perbedaan ini harus diperhitungkan dalam membuat kebijakan pajak. Pemda idealnya paham betul apa yang dimiliki dan kebutuhan yang harus penuhi. Dengan demikian, jika tarif pajak daerah setiap daerah berbeda, itu tidak salah, tetapi memang sesuai kebutuhan daerah itu sendiri,” katanya. (Bsi)

“Mengoptimalkan kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di pemerintah daerah seperti yang selama ini berlaku itu lebih baik dibandingkan dengan mengalihkannya ke pemerintah pusat,” katanya.

Baca Juga: Terdampak Corona, Setoran Pajak di Kota Ini Sudah Tergerus 50%

Ada 3 hal yang diungkapkan oleh Victori. Pertama, tidak boleh dilupakan saat ini adalah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah berdasarkan UU otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Jangan menarik mundur proses konsolidasi demokrasi ekonomi.

Kedua, masyarakat di daerah langsung merasakan dampak dari pajak daerah. Ancaman pendapatan asli daerah (PAD) dari turunnya penerimaan PDRD berdampak pada anggaran di daerah. Ketiga, pemerintah daerah lebih memahami kondisi bisnis di daerah.

Meskipun Victori terpilih, kemenangan secara umum tetap diraih kelompok yang pro pengalihan penetapan tarif pajak daerah ke pemerintah pusat. Peserta debat dari kelompok ini, Siska Dwi Utami misalnya, berpendapat pemerintah pusat justru dapat menutup gap tarif pajak di berbagai daerah.

Baca Juga: Polda Hapus Denda Pajak Kendaraan dan Tiadakan Tilang, Cek Syaratnya

Selain Siska, ada pula Agustine Catur yang optimistis dengan penarikan kewenangan tersebut ke pemerintah pusat. “Basis pajak akan naik dan pengalihan ke pemerintah pusat tidak serta merta menghilangkan konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,” ujarnya.

Ia berpendapat dengan pengalihan itu justru akan ada garis tegas antara pusat yang menetapkan dan daerah yang memungut, sehingga daerah dapat mengoptimalkan kewenangannya. “Rasionalisasi single tax rate untuk daerah memberikan kepastian hukum bagi para investor,” tambahnya.

Pendapat berbeda diberikan Lina Lutfiana. Menurut dia, alangkah baiknya jika tarif pajak daerah tetap menjadi kewenangan daerah. Mengingat situasi di setiap daerah tidak sama rata. Misalnya seperti di Papua dan Solo. Papua memiliki kekayaan alam, sedangkan Solo memiliki banyak hotel dan mal.

Baca Juga: Melihat Profil Pajak Kabupaten Pesisir Selatan Jawa

“Perbedaan ini harus diperhitungkan dalam membuat kebijakan pajak. Pemda idealnya paham betul apa yang dimiliki dan kebutuhan yang harus penuhi. Dengan demikian, jika tarif pajak daerah setiap daerah berbeda, itu tidak salah, tetapi memang sesuai kebutuhan daerah itu sendiri,” katanya. (Bsi)

Topik : debat, pajak daerah, tarif pajak daerah, kewenangan penetapan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:00 WIB
KABUPATEN PESAWARAN
Selasa, 24 Maret 2020 | 16:17 WIB
KOTA MANADO
Selasa, 24 Maret 2020 | 14:22 WIB
BANDA ACEH
berita pilihan
Senin, 06 April 2020 | 10:13 WIB
NUSA TENGGARA BARAT
Senin, 06 April 2020 | 09:40 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Senin, 06 April 2020 | 09:27 WIB
KELAS PPN
Senin, 06 April 2020 | 07:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 April 2020 | 07:00 WIB
SAMBUTAN KETUM KADIN
Minggu, 05 April 2020 | 14:03 WIB
KAMUS DEFINISI PAJAK
Minggu, 05 April 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 05 April 2020 | 09:00 WIB
SE 09/2020
Minggu, 05 April 2020 | 08:39 WIB
KELAS PPN