Berita
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

57% Ingin Penetapan Tarif Pajak Daerah Ditarik ke Pusat

A+
A-
2
A+
A-
2
57% Ingin Penetapan Tarif Pajak Daerah Ditarik ke Pusat

JAKARTA, DDTCNews—Sebanyak 57,14% peserta debat menginginkan kewenangan penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) ditarik ke pemerintah pusat, sementara yang ingin tetap dikelola daerah 42,96%. Lomba debat #MariBicara DDTCNews kali ini diikuti 14 peserta saja.

DDTCNews menetapkan Victori Kristian asal Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, sebagai pemenang lomba debat periode 16-31 Desember 2019. Victori memilih kewenangan tersebut tetap berada di pemerintah daerah, bukan ditarik ke pusat.

“Mengoptimalkan kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di pemerintah daerah seperti yang selama ini berlaku itu lebih baik dibandingkan dengan mengalihkannya ke pemerintah pusat,” katanya.

Baca Juga: Provinsi Ini Akhirnya Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan, Simak Jadwalnya

Ada 3 hal yang diungkapkan oleh Victori. Pertama, tidak boleh dilupakan saat ini adalah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah berdasarkan UU otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Jangan menarik mundur proses konsolidasi demokrasi ekonomi.

Kedua, masyarakat di daerah langsung merasakan dampak dari pajak daerah. Ancaman pendapatan asli daerah (PAD) dari turunnya penerimaan PDRD berdampak pada anggaran di daerah. Ketiga, pemerintah daerah lebih memahami kondisi bisnis di daerah.

Meskipun Victori terpilih, kemenangan secara umum tetap diraih kelompok yang pro pengalihan penetapan tarif pajak daerah ke pemerintah pusat. Peserta debat dari kelompok ini, Siska Dwi Utami misalnya, berpendapat pemerintah pusat justru dapat menutup gap tarif pajak di berbagai daerah.

Baca Juga: Kerja Sama Dengan Bank BRI, Bayar Pajak PBB Kini Bisa Online

Selain Siska, ada pula Agustine Catur yang optimistis dengan penarikan kewenangan tersebut ke pemerintah pusat. “Basis pajak akan naik dan pengalihan ke pemerintah pusat tidak serta merta menghilangkan konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,” ujarnya.

Ia berpendapat dengan pengalihan itu justru akan ada garis tegas antara pusat yang menetapkan dan daerah yang memungut, sehingga daerah dapat mengoptimalkan kewenangannya. “Rasionalisasi single tax rate untuk daerah memberikan kepastian hukum bagi para investor,” tambahnya.

Pendapat berbeda diberikan Lina Lutfiana. Menurut dia, alangkah baiknya jika tarif pajak daerah tetap menjadi kewenangan daerah. Mengingat situasi di setiap daerah tidak sama rata. Misalnya seperti di Papua dan Solo. Papua memiliki kekayaan alam, sedangkan Solo memiliki banyak hotel dan mal.

Baca Juga: Pencairan Stimulus Corona Bagi UMKM Dari APBD Provinsi Ini Masih Nihil

“Perbedaan ini harus diperhitungkan dalam membuat kebijakan pajak. Pemda idealnya paham betul apa yang dimiliki dan kebutuhan yang harus penuhi. Dengan demikian, jika tarif pajak daerah setiap daerah berbeda, itu tidak salah, tetapi memang sesuai kebutuhan daerah itu sendiri,” katanya. (Bsi)

Topik : debat, pajak daerah, tarif pajak daerah, kewenangan penetapan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 10 Agustus 2020 | 11:58 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Senin, 10 Agustus 2020 | 09:45 WIB
KOTA MALANG
Minggu, 09 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KABUPATEN BREBES
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:12 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
berita pilihan
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 06:01 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI