Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

5 Tantangan dan Tren Perpajakan di Masa Mendatang, Baca e-Book Ini

A+
A-
11
A+
A-
11
5 Tantangan dan Tren Perpajakan di Masa Mendatang, Baca e-Book Ini

Perpajakan ID.

JAKARTA, DDTCNews – Tren global perubahan lanskap perpajakan yang didorong oleh berbagai reformasi pajak kini semakin intens. Tak ayal, sistem pajak yang dikenal sebelum 2020 dan saat ini telah jauh berbeda.

Reformasi pajak dinilai merupakan jawaban atas persoalan ekonomi fiskal yang timbul dan semakin dipertegas dengan adanya pandemi. Di Indonesia, reformasi pajak yang telah dilakukan mencakup berbagai aspek.

Mulai dari aspek peraturan, seperti UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, hingga digitalisasi administrasi pajak. Lantas, bagaimana tantangan dan tren perpajakan pada masa mendatang?

Baca Juga: WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya
  1. Pajak dan Digital
    Perkembangan digital membawa beberapa tantangan baru. Pertama, sistem pajak yang belum optimal dalam mengimbangi kecepatan perkembangan model bisnis perusahaan digital.

    Kedua, prinsip destination principle dalam pengenaan PPN atas impor produk digital yang sulit diterapkan karena tidak berwujud dan sulit tempat pemanfaatannya.

    Ketiga, strategi untuk menjamin kepatuhan para pelaku usaha di sektor digital domestik khususnya e-commerce.
  2. Urgensi Mengedepankan Kepastian Pajak
    Tren perpajakan tidak bisa lepas dari perubahan drastis sektor perpajakan selama 2020-2021. Perubahan drastis tersebut bisa menyebabkan kepastian pajak berpotensi tergerus karena akan memberikan implikasi.

    Dalam hal ini, setidaknya terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perubahan membutuhkan pemahaman wajib pajak. Kedua, ketersediaan ketentuan teknis secara cepat (tepat waktu).

    Ketiga, arah sistem pajak yang lebih sulit diprediksi. Keempat, risiko dari timbulnya sengketa perpajakan.
  3. Derasnya Arus Informasi
    Informasi menjadi ‘komoditas’ yang berharga untuk tujuan apa pun, tak terkecuali di sektor pajak. Arus informasi di sektor pajak menjadi kunci bagi 3 dimensi, yaitu kaitannya bagi kepatuhan, literasi pajak, serta mengantisipasi era informasi asimetris yang baru.
  4. Meningkatnya Tax Bargaining
    Dalam rangka menjaga keseimbangan antara berbagai prinsip pajak, terdapat 3 faktor yang perlu menjadi perhatian pemangku kepentingan di sektor pajak. Pertama, mengedepankan pendekatan berbasis akademik (ilmiah).

    Kedua, perumusan sistem pajak yang ideal harus mempertimbangkan situasi. Ketiga, perlunya panduan bagi publik mengenai proses dan keterlibatan dalam perumusan sistem pajak.
  5. Pentingnya Tax Control Framework (TCF)
    Dalam suatu perusahaan, manajemen risiko merupakan hal yang penting. Bukan hanya sebagai instrumen pelaksanaan, melainkan juga untuk menekan risiko yang kemungkinan akan terjadi pada suatu perusahaan.

    Upaya tersebut dapat diterapkan melalui tax control framework (TCF). TCF ini merupakan sistem pengendalian internal yang digunakan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan SPT dan laporan pajak lainnya.

    Dengan kata lain, TCF sangat diperlukan agar internal wajib pajak dapat meminimalkan kekeliruan dan memitigasi risiko-risiko pajak.

Jadi, bagaimana stakeholder mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut? Apakah ada contoh nyata untuk setiap tantangan dan tren perpajakan pada masa mendatang? Baca selengkapnya buku Desain Sistem Perpajakan Indonesia hanya di www.perpajakan.id. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perpajakan ID, perpajakan ID premium, ddtc, kanal e-books, buku digital, pajak, edukasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022

Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 30 November 2022 | 09:39 WIB
KABUPATEN SUMEDANG

Wah! Bapenda Sumedang Minta Bantuan Kejaksaan Tagih Tunggakan PBB

Rabu, 30 November 2022 | 08:47 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Lanjutkan Implementasi Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan

Selasa, 29 November 2022 | 23:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Sudah 88 Persen, Ini Perinciannya

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 13:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif