Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

4 Fokus Pemerintah Hadapi Dampak Perang Dagang AS-Tiongkok

A+
A-
0
A+
A-
0
4 Fokus Pemerintah Hadapi Dampak Perang Dagang AS-Tiongkok

JAKARTA, DDTCNews - Perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok sebagai dua kutub ekonomi dunia akan berdampak ke banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, strategi mulai disusun untuk menghadapi efek dari konflik ekonomi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapan pemerintah sudah menyiapakan 4 langkah menyikapi perang dagang antara AS-Tiongkok tersebut. Sektor domestik menjadi perhatian utama agar ekonomi nasional memiliki ketahanan menghadapi dinamika global.

"Yang penting, fokus saja pada urusan kita," katanya di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Kamis (21/6).

Baca Juga: Endus Pengelakan Pajak, Otoritas Bakal Periksa Artis Secara Acak

Langkah pertama adalah memastikan defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD) tidak melebar. Pada Kuartal I-2018, defisit transaksi berjalan sebesar US$ 5,5 miliar atau 2,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara sepanjang tahun, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan defisitnya di kisaran 2%-2,1% atau naik dibanding realisasi 2017 yang sebesar 1,7% dari PDB.

Perang dagang antara AS-Tiongkok ini berpotensi meningkatkan impor Indonesia, karena masing-masing negara akan mencari pasar alternatif. Oleh karena itu, agar impor tidak membumbung tinggi dan berdampak pada melebarnya defisit transaksi berjalan. Maka ekspor harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Pemerintah akan berupaya menggenjot ekspor ke India. Saat ini, pemerintah tengah berdiskusi dengan India untuk mempermudah pengiriman barang. Selain itu, kami harus susun kebijakan baik di industri atau Sumber Daya Alam (SDA) untuk memperbaiki ekspor," terang Darmin.

Baca Juga: Waduh, Lagi-Lagi Selebritas Terjerat Kasus Penghindaran Pajak

Langkah kedua, pemerintah juga akan berdiskusi dengan pemerintah AS ataupun Tiongkok, terutama jika terjadi dumping. Ketiga, melakukan antisipasi dampak kenaikan suku bunga acuan di AS terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.

"Maka kenaikan suku bunga itu tidak perlu otomatis mendorong naiknya tingkat bunga kredit perbankan," tandasnya.

Terakhir adalah memastikan pelatihan dan pendidikan vokasi diimplementasikan sesegera mungkin. Sebab, untuk meningkatkan ekspor perlu ada perbaikan alur produksi secara komprehensif. Hal yang sudah dilakukan adalah dengan memperbaiki infrastruktur, setelahnya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). (Amu)

Baca Juga: Akibat Insentif, Kinerja Pajak Beberapa Sektor Ini Masih Rendah

Topik : kebijakan ekonomi, perang dagang, tiongkok

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 20 Oktober 2019 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Ini Tiga Tantangan Kebijakan Ekonomi RI Versi Menko Darmin 

Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Ini Catatan Menko Darmin Soal Ekonomi Nasional 2014-2019

Jum'at, 27 September 2019 | 15:52 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perang Dagang dengan China, AS Kini Gandeng Jepang

Selasa, 24 September 2019 | 17:28 WIB
AUSTRALIA

Menkeu Australia: Ketegangan Global Timbulkan Risiko Nyata

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny