Review
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 22 September 2020 | 15:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:02 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
DDTC PODTAX
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

2021, Pemerintah Bidik Tingkat Kemiskinan pada Kisaran 9,2%-9,7%

A+
A-
1
A+
A-
1
2021, Pemerintah Bidik Tingkat Kemiskinan pada Kisaran 9,2%-9,7%

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR Puan Maharani meninggalkan ruangan seusai memberikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan tetap single digit atau sebesar 9,2%-9,7% pada tahun depan dengan program perlindungan sosial.

Jokowi menjelaskan pemerintah akan kembali menganggarkan dana perlindungan sosial pada 2021 sebesar Rp419,3 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk mempercepat pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial.

"Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2024," kata presiden saat memberikan pidato pengantar RAPBN 2021 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2020).

Baca Juga: Wacana PPnBM Mobil Baru 0% Mencuat, Sri Mulyani: Kami Kaji Dahulu

Program perlindungan sosial yang akan dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan kepada masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai, dan kartu prakerja.

Selain soal angka kemiskinan, Jokowi juga menargetkan tingkat pengangguran 2021 pada kisaran 7,7%-9,1% dan rasio gini sebesar 0,377-0,379.

Sementara itu, indikator pembangunan yang disepakati yakni indeks pembangunan manusia (IPM) 72,78 hingga 72,95, dan indeks nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) masing-masing 102 hingga 104.

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Merelaksasi Ketentuan Soal Dokumen Perpajakan

Di sisi lain, Jokowi mengusung ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’ sebagai tema kebijakan fiskal 2021. Dalam tema tersebut, rancangan kebijakan APBNB akan diarahkan untuk empat langkah strategis.

Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi.

Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Baca Juga: Siap-Siap! Stimulus Pembiayaan Korporasi Cair Bulan Depan

RAPBN 2021 juga akan mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.

Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan antara lain reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. (rig)

Baca Juga: Cash Receipt System Masuk Dalam Daftar Rencana Strategis, Ini Kata DJP
Topik : rapbn 2021, nota keuangan, pidato presiden jokowi, tingkat kemiskinan, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 18 September 2020 | 13:45 WIB
PMK 127/2020
Jum'at, 18 September 2020 | 11:44 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 11:21 WIB
BELANDA
Jum'at, 18 September 2020 | 11:01 WIB
DANA TABUNGAN PERUMAHAN
berita pilihan
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 22 September 2020 | 17:15 WIB
PP 50/2020
Selasa, 22 September 2020 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 16:22 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 15:39 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 22 September 2020 | 15:11 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:08 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024