Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Rabu, 21 November 2018 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 20 November 2018 | 18:16 WIB
IRLANDIA
Selasa, 20 November 2018 | 18:00 WIB
BELANDA
 
Review
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 November 2018 | 11:27 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 19 November 2018 | 07:12 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Senin, 12 November 2018 | 16:42 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (13)
Kamis, 08 November 2018 | 15:49 WIB
KAMUS PAJAK
 
Data & alat
Rabu, 14 November 2018 | 09:28 WIB
KURS PAJAK 14-20 NOVEMBER 2018
Rabu, 07 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 7-13 NOVEMBER 2018
Rabu, 31 Oktober 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 31 OKTOBER 2018-6 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Kamis, 15 November 2018 | 14:45 WIB
KUNJUNGAN PENDIDIKAN
Rabu, 14 November 2018 | 18:51 WIB
SEMINAR UNIVERSITAS MARANATHA
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
 
Reportase

2018, Laporan Keuangan BLU Sudah Berbasis Akrual

0
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjadi salah satu pembicara pada acara Profesional Accountant Talk (PACTA) 2017 di Gedung Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang (8/4).

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan pada Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D) akan ditingkatkan melalui Penerapan PSAP Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Laporan Keuangan BLU.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan akuntabilitas di sektor publik, terutama pada BLU/D yang merupakan pelayan bagi masyarakat menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan.

Hal ini diungkapkannya saat menjadi salah satu pembicara pada acara Profesional Accountant Talk (PACTA) 2017 di Gedung Pascasarjana Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Sabtu (8/4).

Baca Juga: Pahami Profesi Pajak, Mahasiswa Universitas Parahyangan Kunjungi DDTC

"Unsri sebagai salah satu BLU, agar dapat memulai akuntabilitasnya dengan pelaporan secara terbuka, misalnya melalui website," ujarnya.

Hal tersebut juga berdasar pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang menyebutkan laporan BLU harus sudah menerapkan full accrual basis sesuai dengan PSAP 13 pada tahun 2015. Bahkan, pemerintah juga menargetkan laporan keuangan BLU harus menggunakan skema tersebut pada 2018.  

“Pemerintah menargetkan tahun 2018, laporan keuangan BLU telah menggunakan full accrual basis. Kalau tidak accrual tidak bisa dikonsolidasikan karena laporan keuangan K/L (Pemerintah) yang telah menggunakan accrual basis,” jelasnya.

Baca Juga: Tantangan Reformasi Pajak di Era Ekonomi Digital

Ia pun menerangkan salah satu alasan BLU belum melaksanakannya adalah karena kurangnya sosialisasi mengenai PSAP 13. Sehingga tidak hanya campung tangan universitas, tapi juga harus ada bantuan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

"BLU harus menggandeng universitas, termasuk IAI, dan ini kesempatan bagi universitas dan IAI untuk membantu pemerintah dalam menyosialisasikan PSAP 13, karena pemerintah tidak mungkin stand alone," tuturnya.

Selain itu, Mardiasmo mengingatkan laporan keuangan BLU harus dibuat dengan sebaik-baiknya, serta harus sesuai dengan kenyataan dan aturan yang ada. "Laporan keuangan BLU akan dikonsolidasikan dengan LKPP, jangan main-main!” pungkasnya.

Baca Juga: Mahasiswa STHI Jentera Belajar Upaya Administrasi Pajak di DDTC

Hal ini diungkapkannya saat menjadi salah satu pembicara pada acara Profesional Accountant Talk (PACTA) 2017 di Gedung Pascasarjana Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Sabtu (8/4).

Baca Juga: Pahami Profesi Pajak, Mahasiswa Universitas Parahyangan Kunjungi DDTC

"Unsri sebagai salah satu BLU, agar dapat memulai akuntabilitasnya dengan pelaporan secara terbuka, misalnya melalui website," ujarnya.

Hal tersebut juga berdasar pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang menyebutkan laporan BLU harus sudah menerapkan full accrual basis sesuai dengan PSAP 13 pada tahun 2015. Bahkan, pemerintah juga menargetkan laporan keuangan BLU harus menggunakan skema tersebut pada 2018.  

“Pemerintah menargetkan tahun 2018, laporan keuangan BLU telah menggunakan full accrual basis. Kalau tidak accrual tidak bisa dikonsolidasikan karena laporan keuangan K/L (Pemerintah) yang telah menggunakan accrual basis,” jelasnya.

Baca Juga: Tantangan Reformasi Pajak di Era Ekonomi Digital

Ia pun menerangkan salah satu alasan BLU belum melaksanakannya adalah karena kurangnya sosialisasi mengenai PSAP 13. Sehingga tidak hanya campung tangan universitas, tapi juga harus ada bantuan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

"BLU harus menggandeng universitas, termasuk IAI, dan ini kesempatan bagi universitas dan IAI untuk membantu pemerintah dalam menyosialisasikan PSAP 13, karena pemerintah tidak mungkin stand alone," tuturnya.

Selain itu, Mardiasmo mengingatkan laporan keuangan BLU harus dibuat dengan sebaik-baiknya, serta harus sesuai dengan kenyataan dan aturan yang ada. "Laporan keuangan BLU akan dikonsolidasikan dengan LKPP, jangan main-main!” pungkasnya.

Baca Juga: Mahasiswa STHI Jentera Belajar Upaya Administrasi Pajak di DDTC
Topik : kampus, laporan keuangan blu, accrual basis
artikel terkait
Rabu, 21 November 2018 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 20 November 2018 | 17:36 WIB
PAJAK MOGE
Senin, 19 November 2018 | 18:08 WIB
DAFTAR NEGATIF INVESTASI
Senin, 19 November 2018 | 17:30 WIB
DAFTAR NEGATIF INVESTASI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK
Jum'at, 04 November 2016 | 17:30 WIB
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
0