Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

2017, Money Follow Program Diterapkan

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Pemerintah berencana menerapkan konsep money follow program yang berbasis outcome terkait pengalokasikan anggaran di kementerian/lembaga (K/L), menyusul adanya upaya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan konsep itu sudah mulai diterapkan saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Pendekatan money follow program memiliki konsekuensi berupa terjadinya kenaikan atau penurunan anggaran di sejumlah kementerian/lembaga.

“Jika dibandingkan dengan APBN 2016, alokasi belanja K/L dalam pagu indikatif RAPBN 2017 memang lebih rendah Rp14,8 triliun. Namun, penurunan ini tidak terjadi pada semua K/L,” tutur Bambang, seperti dikutip laman Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Soal Target Penerimaan Perpajakan 2019, Begini Kata Sri Mulyani

Dia menambahkan jumlah K/L yang alokasi anggarannya turun lebih banyak ketimbang yang naik. Tercatat sebanyak 59 K/L alokasinya turun, 20 K/L alokasi anggarannya naik, dan 8 K/L alokasinya tetap.

Saat terjadi penurunan belanja di K/L, money follow program akan bekerja dengan mengamankan alokasi anggaran pada program prioritas, melakukan realokasi anggaran dari kegiatan sudah mendapatkan penekanan di tahun-tahun sebelumnya, dan efisiensi program non-prioritas.

Money follow program lebih fokus pada kegiatan atau program yang terkait langsung dengan prioritas nasional dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Baca Juga: 'Reformasi Pajak Harus Berhasil'

Bambang meminta dukungan dari Komisi XI DPR RI guna kelancaran implementasi money follow program pasalnya tantangan kebijakan ini datang dari pihak K/L sendiri lantaran anggaran belanjanya akan turun.

“Saya harap money follow program ini sudah bisa dilaksanakan di tahun 2017,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Target Setoran Naik, Begini Kata Bos Bea Cukai

“Jika dibandingkan dengan APBN 2016, alokasi belanja K/L dalam pagu indikatif RAPBN 2017 memang lebih rendah Rp14,8 triliun. Namun, penurunan ini tidak terjadi pada semua K/L,” tutur Bambang, seperti dikutip laman Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Soal Target Penerimaan Perpajakan 2019, Begini Kata Sri Mulyani

Dia menambahkan jumlah K/L yang alokasi anggarannya turun lebih banyak ketimbang yang naik. Tercatat sebanyak 59 K/L alokasinya turun, 20 K/L alokasi anggarannya naik, dan 8 K/L alokasinya tetap.

Saat terjadi penurunan belanja di K/L, money follow program akan bekerja dengan mengamankan alokasi anggaran pada program prioritas, melakukan realokasi anggaran dari kegiatan sudah mendapatkan penekanan di tahun-tahun sebelumnya, dan efisiensi program non-prioritas.

Money follow program lebih fokus pada kegiatan atau program yang terkait langsung dengan prioritas nasional dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Baca Juga: 'Reformasi Pajak Harus Berhasil'

Bambang meminta dukungan dari Komisi XI DPR RI guna kelancaran implementasi money follow program pasalnya tantangan kebijakan ini datang dari pihak K/L sendiri lantaran anggaran belanjanya akan turun.

“Saya harap money follow program ini sudah bisa dilaksanakan di tahun 2017,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Target Setoran Naik, Begini Kata Bos Bea Cukai
Topik : rapbn 2017, target penerimaan, money follow program
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Rabu, 26 Juni 2019 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 25 Juni 2019 | 19:06 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 18:26 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 17:38 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 16:39 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 15:25 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
Selasa, 25 Juni 2019 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 24 Juni 2019 | 17:40 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 24 Juni 2019 | 16:56 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 24 Juni 2019 | 14:09 WIB
KEBIJAKAN FISKAL