Berita
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN JEMBRANA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 17:28 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:31 WIB
PENANAMAN MODAL
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:30 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 14:00 WIB
DISKUSI PERPAJAKAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Reportase

2017, Money Follow Program Diterapkan

A+
A-
0
A+
A-
0
2017, Money Follow Program Diterapkan

JAKARTA, DDTCNews — Pemerintah berencana menerapkan konsep money follow program yang berbasis outcome terkait pengalokasikan anggaran di kementerian/lembaga (K/L), menyusul adanya upaya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan konsep itu sudah mulai diterapkan saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Pendekatan money follow program memiliki konsekuensi berupa terjadinya kenaikan atau penurunan anggaran di sejumlah kementerian/lembaga.

“Jika dibandingkan dengan APBN 2016, alokasi belanja K/L dalam pagu indikatif RAPBN 2017 memang lebih rendah Rp14,8 triliun. Namun, penurunan ini tidak terjadi pada semua K/L,” tutur Bambang, seperti dikutip laman Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: DPRD Tantang Pemkab Kejar Setoran Pajak Rp1 Triliun Tahun Depan

Dia menambahkan jumlah K/L yang alokasi anggarannya turun lebih banyak ketimbang yang naik. Tercatat sebanyak 59 K/L alokasinya turun, 20 K/L alokasi anggarannya naik, dan 8 K/L alokasinya tetap.

Saat terjadi penurunan belanja di K/L, money follow program akan bekerja dengan mengamankan alokasi anggaran pada program prioritas, melakukan realokasi anggaran dari kegiatan sudah mendapatkan penekanan di tahun-tahun sebelumnya, dan efisiensi program non-prioritas.

Money follow program lebih fokus pada kegiatan atau program yang terkait langsung dengan prioritas nasional dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Baca Juga: Meski Dihantam Corona, Kabupaten Ini Optimistis Target Pajak Terpenuhi

Bambang meminta dukungan dari Komisi XI DPR RI guna kelancaran implementasi money follow program pasalnya tantangan kebijakan ini datang dari pihak K/L sendiri lantaran anggaran belanjanya akan turun.

“Saya harap money follow program ini sudah bisa dilaksanakan di tahun 2017,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak hingga Desember 2020
Topik : rapbn 2017, target penerimaan, money follow program
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 22 Agustus 2017 | 09:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 16 Agustus 2017 | 09:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 14 Agustus 2017 | 12:07 WIB
JALANKAN EXTRA EFFORT
Kamis, 20 Juli 2017 | 11:15 WIB
SOSIALISASI PAJAK
berita pilihan
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN JEMBRANA
Kamis, 06 Agustus 2020 | 17:28 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:31 WIB
PENANAMAN MODAL
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:30 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:03 WIB
PENANAMAN MODAL
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:00 WIB
KOTA BOGOR
Kamis, 06 Agustus 2020 | 15:45 WIB
PER-14/PJ/2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 15:30 WIB
KOTA DEPOK