Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Alami Krisis, Perusahaan Migas Tak Bayar Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
 Alami Krisis, Perusahaan Migas Tak Bayar Pajak

ALBERTA, DDTCNews – Pemerintah desa di kawasan Alberta mulai kekurangan sumber penerimaan yang berasal dari pajak. Pasalnya, beberapa perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam, yaitu minyak dan gas, tidak membayar kewajiban pajaknya.

Alberta Association of Municipal Districts and Counties (AAMDC), sebuah asosiasi independen yang terdiri dari 69 provinsi di Alberta, mengungkapkan beberapa pemerintah kotamadya telah rugi ratusan dolar AS karena banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu membayar pajaknya.

“Keuangan mereka semakin sulit dan pajak menjadi hal ke sekian yang ujung-ujungnya tidak dibayar juga. Kebangkrutan mereka terjadi karena harga minyak turun dan kondisi perekonomian di Alberta yang sedang lesu,” ujar Presiden AAMDC Al Kimmere, beberapa hari yang lalu.

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Terkait kasus ini, Pemerintah Provinsi Stettler telah menempuh jalur hukum demi mendapatkan pengembalian piutang dari perusahaan di sektor itu senilai US$500.000 atau sekitar Rp6,5 miliar. Sedangkan di provinsi tempat tinggal Al, perusahaan-perusahaan tersebut berhutang sekurang-kurangnya US$300.000, setara dengan Rp4 miliar.

Al juga mengungkapkan pihaknya takut jika perusahaan non sumber daya lainnya bakal kena getah akibat banyaknya perusahaan di sektor sumber daya yang tidak membayar pajaknya. Padahal mereka tidak ikut campur tangan dalam masalah ini.

Selain mereka, wajib pajak lainnya juga ikut terimbas. Kerugian dirasakan oleh pihak-pihak yang telah menyewakan tanahnya kepada mereka. Berdasarkan data yang dilansir CBCNews, per 3 Agustus 2016, ada 780 pengajuan kompensasi atas penggunaan tanah yang tidak dibayar.

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

Topik : pajak internasional, kanada, pajak migas

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 13:30 WIB
MAROKO

Aturan Pajak Baru, Biaya Asuransi Perjalanan Naik Hingga 122%

Jum'at, 14 Januari 2022 | 12:30 WIB
SWISS

Swiss Terapkan Tarif Pajak Minimum 15% Mulai Januari 2024

Jum'at, 14 Januari 2022 | 09:43 WIB
AMERIKA SERIKAT

Apple Rilis Update Harga di Berbagai Negara, Sesuaikan Kenaikan PPN

Kamis, 13 Januari 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Elon Musk Nge-Tweet Lagi, Tolak Pengenaan Pajak atas Panel Surya

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny