Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Yellen Bujuk Menteri Keuangan Sepakati Pajak Minimum Global

A+
A-
0
A+
A-
0
Yellen Bujuk Menteri Keuangan Sepakati Pajak Minimum Global

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen. (foto: treasury.gov)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) berupaya untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Irlandia untuk mencapai konsensus atas pengenaan pajak korporasi minimum global.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan komunikasi antara AS dengan Menteri Keuangan Irlandia Paschal Donohae terus berlanjut. AS meyakini pajak korporasi minimum global lambat laun akan didukung oleh tiap yurisdiksi, termasuk Irlandia.

"Saya telah menjalin komunikasi yang konstruktif dengan Menteri Keuangan Irlandia dan dia akan bekerja sama dengan kami untuk mengenakan pajak minimum," katanya, dikutip pada Senin (28/6/2021).

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Yellen menuturkan Pemerintah AS telah beberapa kali menjalin komunikasi dengan Irlandia. AS dan Irlandia membahas proposal dua pilar yang saat ini sedang dibahas bersama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Seperti diketahui, tarif pajak korporasi global yang disepakati oleh negara G7 dan akan diperjuangkan oleh ketujuh negara pada Inclusive Framework mencapai 15%, lebih tinggi dari tarif pajak korporasi yang berlaku di Irlandia.

"Negosiasi dengan Irlandia akan terus berlanjut untuk mencapai konsensus yang berkelanjutan dan adil serta dapat mengakomodasi tarif pajak korporasi sebesar 12,5% yang diterapkan di Irlandia selama ini," ujarnya seperti dilansir independent.ie.

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Bila tarif pajak yang diusulkan G7 ini berlaku, Irlandia diprediksi akan kehilangan penerimaan pajak senilai EUR2,3 miliar atau Rp39,6 triliun per tahun. Selain Irlandia, negara lainnya yang keberatan dengan tarif 15% di antaranya China dan Hungaria.

Hungaria memandang pengenaan pajak minimum global merupakan pelanggaran atas kedaulatan negara. Menteri Keuangan Hungaria Andras Tallai menilai proposal tersebut hanyalah kepentingan negara-negara besar yang selama ini dirugikan oleh kompetisi tarif pajak. (rig)

Baca Juga: Belajar dari Estonia, Negara yang Warganya Balapan Lapor Pajak
Topik : amerika serikat, menkeu janet yellen, irlandia, pajak minimum global, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

IMF: Proposal OECD Pilar 1 Bisa Gerus Penerimaan Negara Berkembang

Senin, 20 September 2021 | 13:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Tahun Depan, 3 Daerah Ini Mulai Pungut Cukai Tas Kresek Rp700/Lembar

Senin, 20 September 2021 | 12:30 WIB
ESTONIA

Obesitas Jadi Ancaman Serius, Negara Ini Bakal Pungut Pajak Gula

Senin, 20 September 2021 | 12:00 WIB
PRANCIS

Konsensus Pajak Belum Rampung, OECD Minta Tak Ada Aksi Unilateral

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax