Berita
Rabu, 30 September 2020 | 09:57 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Rabu, 30 September 2020 | 09:38 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 30 September 2020 | 09:23 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 30 September 2020 | 09:13 WIB
AMERIKA SERIKAT
Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Wujudkan Visi Indonesia, Aspek Pajak Ini Harus Jadi Perhatian Presiden

A+
A-
15
A+
A-
15
Wujudkan Visi Indonesia, Aspek Pajak Ini Harus Jadi Perhatian Presiden

Dekan FEB UI Ari Kuncoro, Direktur P2Humas DJP Hestu Yoga Saksama, Managing Partner DDTC Darussalam, serta seluruh narasumber dan dosen berfoto bersama dalam acara Tax Intercollegiate Forum 2019.

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Jokowi setidaknya perlu menjalankan dua kebijakan besar yang berkaitan dengan pajak untuk mewujudkan lima gagasan utama yang ingin dicapai pada 2019—2024. Dua kebijakan ini harus masuk dalam agenda besar reformasi pajak.

Dalam Pidato Presiden Jokowi bertajuk Visi Indonesia pada 14 Juli 2019, terdapat lima gagasan utama yang ingin dicapai, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, mendorong investasi, mereformasi birokrasi, dan membuat APBN lebih tepat guna.

Managing Partner DDTC Darussalam melihat dalam upaya untuk memenuhi lima gagasan utama itu, setidaknya ada dua arah kebijakan pajak yang perlu dilakukan dalam periode kedua kepemimpinan Jokowi, yaitu meningkatkan daya saing dan memobilisasi penerimaan.

Baca Juga: DPR Akhirnya Sahkan RUU Bea Meterai Jadi Undang-Undang

“Untuk mencapai lima gagasan tadi maka sistem pajak harus mencakup dua hal utama tersebut [peningkatan daya saing dan mobilisasi penerimaan],” katanya dalam Tax Intercollegiate Forum 2019 di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Rabu (2/10/2019).

Terkait dengan peningkatan daya saing kebijakan yang diambil berupa pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) badan sesuai janji Presiden Jokowi. Hal ini memang tidak bisa dihindari mengingat adanya tren penurunan tarif PPh badan secara global sebesar 7,6% dalam dua dekade terakhir.

Tren yang terjadi secara global pada gilirannya memunculkan persaingan antarnegara untuk menarik investasi dengan instrumen pajak menjadi tidak terhindarkan. Selain memangkas tarif PPh badan, deretan insentif juga diberikan sebagai daya tarik tambahan bagi para investor.

Baca Juga: 'Mini Lockdown yang Berulang itu Lebih Efektif'

Pada saat yang bersamaan, mobilisasi penerimaan juga dibutuhkan karena pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) membutuhkan dana atau anggaran yang tidak sedikit.

Dalam konteks ini, pemerintah perlu untuk melakukan mobilisasi penerimaan dengan basis data yang sudah cukup melimpah. Salah satu sumber data tersebut adalah implementasi keterbukaan informasi keuangan domestik dan automatic exchange of information (AEoI).

“Agenda reformasi pajak seyogyanya bisa menjembatani antara upaya untuk mendorong daya saing dan memobilisasi penerimaan,” paparnya.

Baca Juga: Jokowi Ingatkan Pengobatan Corona Harus Sesuai Standar Kemenkes

Reformasi pajak, lanjut Darussalam, tidak hanya sebagai jembatan dua kebijakan tersebut. Reformasi pajak harus memberikan kepastian hukum agar deretan insentif yang diberikan mampu secara efektif meningkatkan roda perekonomian nasional.

“Semua perombakan yang dilakukan dengan penurunan tarif dan insentif akan menjadi sia-sia ketika tidak ada kepastian hukum. Oleh karena itu, kebijakan memangkas tarif harus berbarengan dengan reformasi pajak untuk menjamin kepastian kepada wajib pajak,” imbuhnya.

Dalam acara tersebut, hadir pula Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol, Ketua Komite Tetap bidang Perpajakan Kadin Indonesia Sri Wahyuni Sujono, dan Akademisi FEB UI Vid Adrison. Mereka berada dalam satu diskusi panel dengan tema besar Synergy for Indonesia's Future Taxation System. (kaw)

Baca Juga: FIFA U-20 World Cup 2021, Jokowi Minta Menkeu Berikan Fasilitasi Pajak

Topik : Visi Indonesia, Presiden Jokowi, Jokowi, reformasi perpajakan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 07 September 2020 | 09:56 WIB
REFORMASI PAJAK
Jum'at, 04 September 2020 | 07:00 WIB
BEA METERAI
Kamis, 03 September 2020 | 16:20 WIB
BEA METERAI
Kamis, 03 September 2020 | 13:54 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 09:57 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI
Rabu, 30 September 2020 | 09:38 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 30 September 2020 | 09:23 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 30 September 2020 | 09:13 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:46 WIB
KABUPATEN PATI
Rabu, 30 September 2020 | 08:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 08:05 WIB
ITALIA
Rabu, 30 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI