BERITA TERKINI
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut penerimaan pajak menjadi tumpuan anggaran pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Suahasil mengatakan kebutuhan anggaran untuk membeli vaksin dan melakukan vaksinasi Covid-19 tergolong besar, yakni mencapai Rp58 triliun. Dia mengimbau masyarakat patuh membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan agar negara memiliki dana untuk melakukan vaksinasi.
“Uang pajak menjadi salah satu tumpuan utama untuk membeli vaksin dan melakukan vaksinasi tersebut," katanya dalam acara Spectaxcular 2021, Senin (22/3/2021).
Suahasil mengatakan negara telah mengimpor jutaan dosis vaksin untuk diberikan gratis kepada masyarakat. Pengadaan vaksin akan terus berlanjut, baik dari impor maupun ketika nantinya Indonesia mampu memproduksinya sendiri di dalam negeri.
Program vaksinasi juga telah berjalan dengan memprioritaskan tenaga medis, pekerja pelayanan publik, serta kelompok lansia yang rentan. Menurut Suahasil, pemerintah harus memberikan vaksin kepada 185 juta penduduk untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.
Suahasil menjelaskan, penganggaran untuk pengadaan vaksin dan program vaksinasi tersebut menjadi bagian dari APBN 2021 yang senilai total Rp2.750 triliun. Pada pos anggaran khusus bernama program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang senilai Rp699 triliun, pemerintah menyiapkan dana untuk vaksinasi serta berbagai program stimulus lainnya.
Stimulus tersebut meliputi penanganan pandemi dari sisi kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, serta insentif untuk dunia usaha dan UMKM.
Insentif dunia usaha dan UMKM bentuknya seperti pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta PPh final untuk UMKM DTP.
"Ini menjadi bagian dari usaha kita untuk memastikan masyarakat bisa terlindungi dari Covid-19 dan negara berikan support sehingga tahap demi tahap kegiatan ekonomi bisa terbuka kembali," ujarnya. (kaw)
