Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Wamenkeu: Pada Saat Sekarang Kita Butuh Utang

3
3

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menegaskan penambahan utang diambil untuk menjaga stimulus pemerintah dalam perekonomian. Hal ini diambil saat realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang dipatok.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah menaikkan defisit anggaran lewat penambahan utang untuk mempertahankan nilai belanja negara. Dari belanja negara tersebut, otoritas berharap konsumsi bisa tetap terjaga.

“Pada saat sekarang kita membutuhkan utang karena kalau kita tidak utang maka belanjanya harus turun. Kalau belanjanya turun, perekonomian akan turun lebih cepat lagi. Utang itu pada dasarnya netral asal dipakai dengan baik. [Itu akan] menjadi suatu yang positif,” ujarnya, Kamis (7/11/2019).

Baca Juga: Extra Effort Belum Signifikan Naikkan Penerimaan Pajak

Saat ini, sambung Suahasil, perekonomian dunia sedang mengalami kelesuan dan ketidakpastian. Kondisi tersebut dipicu beberapa hal, antara lain perang dagang Amerika Serikat dan China, suku bunga negatif Jepang, belum stabilnya perekonomian Eropa, dan belum adanya kepastian Brexit.

Dalam kondisi tersebut, menurutnya, pemerintah harus menjalankan kebijakan fiskal yang countercyclical dengan instrumen APBN. Kebijakan fiskal diharapkan mampu memberikan optimisme baik bagi dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya.

“Kalau di luar, [pertumbuhan ekonomi] dunianya lagi turun cepat, pemerintah yang genjot. Pemerintah yang [harus] kasih optimisme lewat belanja. Dicairkan dengan baik, dibikin belanjanya efisien, tetap ada pengeluaran untuk rumah tangga. Itu yang harus kita jaga,” jelas Suahasil, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Baca Juga: Restitusi Masih Tinggi, DJP Sebut Ada Anomali

Hingga saat ini, belum ada transparansi data terbaru kinerja APBN yang biasanya disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan data kinerja per akhir Agustus 2019, penerimaan pajak tercatat senilai Rp801,16 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 senilai Rp1.577,5 triliun.

Realisasi itu sekaligus mencatat pertumbuhan 0,21% (year on year/yoy). Pertumbuhan tercatat melambat signifikan dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 16,52%. Selain itu, pertumbuhan juga tercatat makin lambat dibandingkan realisasi periode Januari—Juli 2019 sebesar 2,68%.

Realisasi pembiayaan utang hingga akhir Agustus 2019 tercatat senilai Rp284,78 triliun atau 79,3% dari target APBN 2019. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp276,20 atau 69,18 dari target.

Baca Juga: Hingga Akhir September 2019, Restitusi Masih Tetap Tinggi

Suahasil menegaskan APBN hanyalah sebagai instrumen, bukan tujuan. Dengan demikian, menurutnya, anggapan beberapa pihak terkait kegagalan pemerintah mengelola perekonomian karena peningkatan utang adalah salah.

“Utang dan defisit anggaran tersebut hanyalah alat yang dipakai pemerintah untuk tetap menggairahkan perekonomian, menjaga momentum pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan menciptakan lapangan kerja di tengah kondisi perekonomian global yang cenderung terus menurun,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Konsumsi Pemerintah Melambat, Kemenkeu: Itu Siklus Normal

“Pada saat sekarang kita membutuhkan utang karena kalau kita tidak utang maka belanjanya harus turun. Kalau belanjanya turun, perekonomian akan turun lebih cepat lagi. Utang itu pada dasarnya netral asal dipakai dengan baik. [Itu akan] menjadi suatu yang positif,” ujarnya, Kamis (7/11/2019).

Baca Juga: Extra Effort Belum Signifikan Naikkan Penerimaan Pajak

Saat ini, sambung Suahasil, perekonomian dunia sedang mengalami kelesuan dan ketidakpastian. Kondisi tersebut dipicu beberapa hal, antara lain perang dagang Amerika Serikat dan China, suku bunga negatif Jepang, belum stabilnya perekonomian Eropa, dan belum adanya kepastian Brexit.

Dalam kondisi tersebut, menurutnya, pemerintah harus menjalankan kebijakan fiskal yang countercyclical dengan instrumen APBN. Kebijakan fiskal diharapkan mampu memberikan optimisme baik bagi dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya.

“Kalau di luar, [pertumbuhan ekonomi] dunianya lagi turun cepat, pemerintah yang genjot. Pemerintah yang [harus] kasih optimisme lewat belanja. Dicairkan dengan baik, dibikin belanjanya efisien, tetap ada pengeluaran untuk rumah tangga. Itu yang harus kita jaga,” jelas Suahasil, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Baca Juga: Restitusi Masih Tinggi, DJP Sebut Ada Anomali

Hingga saat ini, belum ada transparansi data terbaru kinerja APBN yang biasanya disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan data kinerja per akhir Agustus 2019, penerimaan pajak tercatat senilai Rp801,16 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 senilai Rp1.577,5 triliun.

Realisasi itu sekaligus mencatat pertumbuhan 0,21% (year on year/yoy). Pertumbuhan tercatat melambat signifikan dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 16,52%. Selain itu, pertumbuhan juga tercatat makin lambat dibandingkan realisasi periode Januari—Juli 2019 sebesar 2,68%.

Realisasi pembiayaan utang hingga akhir Agustus 2019 tercatat senilai Rp284,78 triliun atau 79,3% dari target APBN 2019. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp276,20 atau 69,18 dari target.

Baca Juga: Hingga Akhir September 2019, Restitusi Masih Tetap Tinggi

Suahasil menegaskan APBN hanyalah sebagai instrumen, bukan tujuan. Dengan demikian, menurutnya, anggapan beberapa pihak terkait kegagalan pemerintah mengelola perekonomian karena peningkatan utang adalah salah.

“Utang dan defisit anggaran tersebut hanyalah alat yang dipakai pemerintah untuk tetap menggairahkan perekonomian, menjaga momentum pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan menciptakan lapangan kerja di tengah kondisi perekonomian global yang cenderung terus menurun,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Konsumsi Pemerintah Melambat, Kemenkeu: Itu Siklus Normal
Topik : APBN 2019, utang, penerimaan pajak, shortfall
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM