KEBIJAKAN FISKAL

Wamenkeu Instruksikan Semua Jajaran Bantu Pengembangan UMKM di Daerah

Dian Kurniati | Jumat, 18 Maret 2022 | 13:45 WIB
Wamenkeu Instruksikan Semua Jajaran Bantu Pengembangan UMKM di Daerah

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam peluncuran pelayanan UMKM Kemenkeu Satu, Jumat (18/3/2022).

PALEMBANG, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginstruksikan semua jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mendukung pengembangan usaha pelaku UMKM di daerah.

Suahasil mengatakan Kemenkeu memiliki tugas untuk mendukung pengembangan UMKM mengingat kontribusinya yang besar dalam perekonomian. Untuk itu, dukungan untuk UMKM menjadi bagian dari semangat Kemenkeu Satu, sebuah kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kemenkeu.

"Dalam salah satu pekerjaan Kemenkeu Satu tersebut, kami kemudian memilih dan melihat UMKM, karena UMKM ini unik," katanya dalam peluncuran pelayanan UMKM Kemenkeu Satu, Jumat (18/3/2022).

Baca Juga:
Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Suahasil menuturkan semua unit eselon satu di lingkungan Kemenkeu dapat berkontribusi mendukung pengembangan UMKM di daerah. Menurutnya, hal itu dapat dilakukan karena Kemenkeu memiliki kantor perwakilan dan pegawai yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Misal, Ditjen Pajak (DJP) dalam memberikan kemudahan dalam ketentuan pajak atau Ditjen Bea Cukai (DJBC) dalam membantu UMKM untuk mengekspor produk.

Kemudian, Ditjen Perbendaharaan membantu UMKM melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit ultramikro, sedangkan Ditjen Kekayaan Negara membuat kegiatan lelang UMKM dan memberikan keringanan utang.

Baca Juga:
Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Suahasil mengapresiasi seluruh kanwil di Kemenkeu di Sumatera Selatan yang membentuk sekretariat bersama (sekber) guna mendukung pengembangan UMKM di provinsi tersebut. Dia berharap bentuk dukungan UMKM tersebut dapat diikuti kanwil-kanwil di provinsi lain.

"Teman-teman di provinsi, kita akan bisa melakukannya. Kemenkeu yang ada di daerah juga adalah Kemenkeu Satu," ujarnya.

Suahasil menambahkan dukungan UMKM juga diberikan melalui lembaga special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu. Misal, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang bertugas mendukung sektor UMKM untuk dapat naik kelas dan melakukan ekspor. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?