Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Anggota Polri tengah berkonsultasi dengan petugas KP2KP Nunukan terkait dengan program pengungkapan sukarela (PPS).

NUNUKAN, DDTCNews – Seorang anggota Polri mendatangi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Nunukan untuk meminta konsultasi perihal program pengungkapan sukarela (PPS) pada 9 Juni 2022.

KP2KP Nunukan menyebut anggota Polri bernama Supriadi itu mewakili istrinya untuk mengikuti PPS. Hal ini dikarenakan istri anggota Polri tersebut tidak dapat hadir di KP2KP Nunukan lantaran lokasi tempat tinggal terbilang jauh.

“Sang istri tidak dapat hadir di KP2KP karena tempat tinggalnya jauh dari KP2KP yaitu di Kecamatan Sembakung sehingga ia diwakili suaminya yang sedang berdinas di Nunukan,” sebut KP2KP dikutip dari laman resmi DJP, Senin (27/6/2022).

Baca Juga: Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Petugas KP2KP Nunukan pun menjelaskan tahapan-tahapan untuk mengikuti PPS antara lain mengisi Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) secara lengkap. Lalu, mengisi kode verifikasi dan menekan tombol kirim pada halaman terakhir pada SPPH.

Setelah itu, dilanjutkan dengan masuk ke akun pajak pada laman pajak.go.id, memilih menu layanan dan submenu PPS, dan memilih menu Draft. Adapun sang istri anggota Polri juga diketahui tidak sedang mengajukan permohonan upaya hukum atau tidak.

“Oleh karena itu, petugas mengarahkan Supriadi untuk memilih opsi tidak pada tombol unggah permohonan. Setelah itu, petugas membantu Supriadi untuk membuat kode billing dengan menekan tombol pembayaran sehingga muncul kode billing,” jelas KP2KP.

Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Selanjutnya, petugas mengarahkan sang istri untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan kode billing tersebut di bank atau di kantor pos. Setelah itu, sang istri harus menekan tombol kirim data SPPH dan diakhiri dengan menekan tombol Unduh Surat keterangan SPPH.

Di akhir pertemuan, petugas juga menginformasikan Supriadi tak tidak ragu dalam meminta bantuan kepada petugas apabila menemui kendala dalam PPS. (rig)

Baca Juga: Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya
Topik : kp2kp nunukan, PPS, program pengungkapan sukarela, pajak, daerah, tax amnesty

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! KPK Sebut Restoran yang Jualan Online Perlu Dikenai Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemendagri Usul BBN 2 dan Pajak Progresif Kendaraan Dihapus

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Siap-Siap! Kemendagri Minta Pemda Setop Pemutihan Pajak Kendaraan

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka