Berita
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:08 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Waduh, Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Usaha Utama Turun

A+
A-
2
A+
A-
2
Waduh, Penerimaan Pajak Seluruh Sektor Usaha Utama Turun

Ilustrasi. Pekerja menyelesaikan salah satu gedung bertingkat di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (8/6/2020). ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Pandemi virus Corona telah menyebabkan tekanan berat pada penerimaan pajak per akhir Mei 2020. Seluruh sektor utama mengalami tercatat mengalami penurunan secara tahunan.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui video conference APBN Kita pada Selasa (16/6/2020). Dia menyebut penerimaan pajak pada semua sektor usaha utama mengalami kontraksi, lebih buruk jika dibanding kinerja per akhir April 2020.

"Kondisi ekonomi saat ini sudah menunjukkan tekanan yang nyata di berbagai jenis pajak," kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Optimalisasi Penerimaan dalam Masa Pemulihan Ekonomi, Ini Kata Pakar

Industri manufaktur yang menjadi andalan karena berkontribusi besar pada penerimaan pajak, per akhir April 2020 masih mampu tumbuh 4,68%. Namun, per akhir Mei 2020 berbalik menurun 6,8%, dengan nilai Rp126,14 triliun dan berkontribusi 29,2% pada penerimaan pajak.

Demikian pula penerimaan pajak pada sektor usaha jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 8,16% per akhir April 2020 berbalik terkontraksi 1,6% per akhir Mei 2020. Nilai realisasi penerimaan sektor ini adalah Rp69,36 triliun. Simak pula artikel ‘Jasa Keuangan Tumbuh Tertinggi, Ini Data Penerimaan Pajak Per Sektor’.

Kemudian, penerimaan pajak sektor perdagangan senilai Rp84,91 triliun dengan kontribusi 19,7%. Realisasi per akhir Mei 2020 ini mencatatkan penurunan 12,0%. Padahal, per akhir Mei 2019, penerimaan pajak sektor ini masih tumbuh 2,7%.

Baca Juga: Lagi, e-Filing Tidak Dapat Diakses Sementara Sore Ini

Sri Mulyani mengatakan performa penerimaan pajak sektor perdagangan ini dipengaruhi oleh oleh perlambatan impor, tingginya restitusi, serta perlambatan kegiatan perdagangan secara umum.

Sektor konstruksi dan real estate yang menyumbang penerimaan pajak Rp27,63 triliun mengalami kontraksi 11,0%. Kondisi ini lantaran ada peningkatan restitusi dan penurunan kegiatan usaha akibat pandemi. Padahal, per akhir Mei 2019, penerimaan pajaknya mampu tumbuh 5,6%.

Adapun pada sektor pertambangan yang menyumbang penerimaan pajak Rp18,66 triliun, mengalami kontraksi paling dalam dibanding sektor usaha lainnya. Penerimaan pajak sektor ini minus 34,9%. Pada periode yang sama tahun lalu, kontraksinya sebesar 12,4%.

Baca Juga: Insentif Masih Dibutuhkan Tahun Depan, Ini Saran Pakar

"Pertambangan sudah lama mengalami tekanan dan tahun ini berlanjut dari kontraksi 12,4% ke 34,9%," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, hal itu disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah dunia dan diperparah oleh rendahnya lifting minyak dan gas akibat pandemi.

Sementara itu, penerimaan pajak dari usaha transportasi pergudangan yang senilai Rp19,99 triliun juga mengalami kontraksi 6,4%. Padahal, per Mei 2019 penerimaan pajak sektor ini mampu tumbuh hingga 25,7%.

Baca Juga: Pantau Transaksi Cross-Border, Petugas Pajak Bisa Akses Rekening Bank

Menurut Sri Mulyani kondisi itu disebabkan oleh penurunan pengguna transportasi akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Penurunan juga terjadi pada kegiatan pembangunan sarana penunjang transportasi.

"Transportasi dan pergudangan yang tiga tahun terakhir menyumbang double digit, misalnya tahun lalu 25,7%, tahun ini mengalami kontraksi 6,4%," kata Sri Mulyani. (kaw)


Baca Juga: DJP Beberkan Fokus Kerja KPP untuk Satu Bulan Terakhir Ini

Topik : APBN Kita, penerimaan pajak, jasa keuangan, bank, asuransi, industri pengolahan, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 13 Agustus 2020 | 11:27 WIB
semoga pandemi segera berakhir dan keadaan ekonomi segera membaik

Fatmah Shabrina

Selasa, 16 Juni 2020 | 13:53 WIB
Selanjutnya harus jadi fokus untuk pemulihan sektor-sektor tersebut supaya penerimaan perlahan meningkat dan kembali stabil
1
artikel terkait
Kamis, 03 Desember 2020 | 13:13 WIB
PEMBERANTASAN KORUPSI
Kamis, 03 Desember 2020 | 12:15 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Kamis, 03 Desember 2020 | 11:30 WIB
HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:42 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:08 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:45 WIB
BELGIA
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:43 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:26 WIB
KEUANGAN NEGARA