Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Waduh, Pemkot Mulai Segel Sejumlah Hotel yang Menunggak Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Waduh, Pemkot Mulai Segel Sejumlah Hotel yang Menunggak Pajak

Ilustrasi.

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Pemkot Bandar Lampung mulai melakukan penyegelan terhadap hotel-hotel yang menunggak pajak dan yang kedapatan tidak mengoptimalkan alat perekam transaksi (tapping box) yang telah dipasang.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung Yanwardi mengatakan pemkot telah mengantongi daftar hotel yang memiliki tunggakan pajak dan hotel-hotel yang kedapatan tidak mengoptimalkan tapping box.

"Semoga penyegelan itu dapat menimbulkan efek jera sehingga seluruh usaha di Bandar Lampung dapat taat aturan dan aktif membayar pajak," katanya, dikutip pada Rabu (24/6/2021).

Baca Juga: Ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UU HKPD

Yanwardi menuturkan Tim Pengawas Pajak Daerah telah menyegel 3 hotel yang menunggak setoran pajak. Pertama, Hotel Sari Damai di Jalan Teuku Umar yang tercatat menunggak pajak sejak Maret 2020 dengan rata-rata setoran pajak sekitar Rp5 juta per bulan.

Kedua, Hotel Sahid yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso. Hotel tersebut menunggak setoran pajak sejak November 2020 dengan rata-rata setorannya berkisar Rp16-Rp20 juta per bulan. Lalu, Hotel Marcopolo di Jalan Dokter Susilo yang menunggak sejak Februari 2019. Estimasi setoran pajak Hotel Marcopolo tersebut berkisar Rp20-Rp25 juta per bulan.

Yanwardi menambahkan tindakan penyegelan utamanya dilakukan pada tempat usaha yang tidak menyetorkan pajak hotel. Menurutnya, penggunaan tapping box yang tidak maksimal dapat diproses secara hukum. Namun, pemkot belum akan mengambil langkah tersebut.

Baca Juga: Warga Ogah Bayar Denda PBB, Pemkab Adakan Pemutihan Pajak

Sementara itu, Ketua Tim Pengawas Pajak Daerah M. Umar menyatakan tim juga telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah restoran yang memiliki tunggakan pajak dan tidak mengoperasikan tapping box.

Pekan ini, Tim Pengawas Pajak Daerah menyegel 4 restoran. Tiga di antaranya yakni Rumah Makan Sederhana di Jalan Teuku Umar, Warung Soto Sedaap Hj. Widodo di Jalan Sultan Agung Way Halim, serta Rumah Makan Mbak Mar di Jalan Sultan Agung.

"Estimasi kami pendapatan [pajak restoran] mereka Rp6-Rp10 juta per bulan, tetapi yang disetorkan hanya Rp1 juta," katanya seperti dilansir lampost.co.

Baca Juga: Cuma Ada Bulan Ini! Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan

Adapun restoran keempat yang disegel yakni restoran Garam Crispy Chicken yang berlokasi di Mal Boemi Kedaton. Menurut Umar, restoran tersebut menunggak pajak sejak Juli 2020 dengan total nilai Rp100 juta. (rig)

Topik : pemkot bandar lampung, pajak hotel , tapping box, penyegelan, tempat usaha, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PROVINSI NTT

Sisa 3 Minggu Lagi! Tax Amnesty untuk PKB dan BBNKB di Provinsi Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 10:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cuma 3 Bulan! Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga Oktober

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PROVINSI NTB

Manfaatkan! Ada Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KOTA MALANG

Pengumuman! NJOP Kota Malang Bakal Naik Tahun Depan

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor