Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

UU HPP: Kewenangan Perjanjian Perpajakan dengan Negara Mitra Diperluas

A+
A-
4
A+
A-
4
UU HPP: Kewenangan Perjanjian Perpajakan dengan Negara Mitra Diperluas

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) turut memuat ketentuan baru yang dapat mengakomodasi perjanjian atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan negara lain secara lebih luas.

Pemerintah melalui revisi Pasal 32A UU PPh di UU HPP kini berwenang untuk membentuk serta melaksanakan perjanjian ataupun kesepakatan di bidang perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral.

"Yang dimaksud dengan 'perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan' adalah perjanjian dan/atau kesepakatan dalam bentuk dan nama tertentu di bidang perpajakan, yang mengacu pada hukum yang berlaku efektif sebelum, sejak, atau setelah undang-undang ini berlaku," bunyi pasal penjelas dari Pasal 32A UU PPh yang telah direvisi melalui UU HPP, Minggu (10/10/2021).

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Pada ketentuan Pasal 32A UU PPh yang belum direvisi melalui UU HPP, pemerintah hanya memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian dengan negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda atau pencegahan pengelakan pajak.

Namun kini, pemerintah dapat melaksanakan perjanjian bilateral dan multilateral untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba, pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak, dan kerja sama lainnya.

Pajak berganda adalah pengenaan pajak yang dilakukan 2 atau lebih negara atas penghasilan yang sama. Sementara itu, pengelakan pajak adalah upaya ilegal oleh wajib pajak untuk tidak membayar atau mengurangi pajak terutang pada suatu yurisdiksi.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Selanjutnya, yang dimaksud dengan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba adalah strategi perencanaan pajak yang bertujuan memanfaatkan interaksi ketentuan pajak antaryurisdiksi untuk mengurangi pajak yang terutang.

Pertukaran informasi perpajakan dijelaskan sebagai pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan antarnegara sebagai perlaksanaan perjanjian internasional.

Terakhir, bantuan penagihan pajak pada penjelasan Pasal 32A dijelaskan sebagai fasilitas bantuan penagihan pada perjanjian yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dan negara mitra secara resiprokal untuk melakukan penagihan atas utang pajak. (rig)

Baca Juga: Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Topik : uu hpp, ruu hpp, konsensus pajak internasional, uu pajak penghasilan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 16:18 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Ini 7 Program DJP dalam Memperkuat Integritas Pegawai Pajak

Kamis, 02 Desember 2021 | 15:46 WIB
UU HPP

Keberatan dan Banding Tahun Pajak Ini Harus Dicabut Saat Ikut PPS

Kamis, 02 Desember 2021 | 15:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Maksimalkan Penerimaan Pajak, Sektor Usaha Informal Perlu Diatasi

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK