Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

UU HKPD Beri Fleksibilitas bagi Pemda Tetapkan PBB, Simak Analisisnya

A+
A-
1
A+
A-
1
UU HKPD Beri Fleksibilitas bagi Pemda Tetapkan PBB, Simak Analisisnya

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) memberi ruang bagi kabupaten/kota agar lebih leluasa dalam menetapkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di daerahnya masing-masing.

Melalui UU HKPD, NJOP yang digunakan untuk penghitungan PBB bisa ditetapkan paling rendah 20% hingga maksimal 100% dari NJOP. Ketentuan seperti ini tidak diatur dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

"NJOP diberi keleluasaan bagi daerah, tidak cuma 100% NJOP tapi ada skema bisa 20% sampai 100% dari NJOP. Ada keleluasaan bagi pemda untuk mengatur sendiri optimalisasi PBB," ujar Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji, Kamis (9/12/2021).

Baca Juga: Rayakan HUT ke-276, Pemutihan Denda PBB Kembali Diberikan

Dengan demikian, kenaikan tarif maksimal PBB dari yang saat ini sebesar 0,3% menjadi 0,5% belum tentu meningkatkan beban PBB yang ditanggung wajib pajak.

Ruang yang besar bagi pemda untuk melakukan improvisasi dalam menetapkan PBB dapat dimanfaatkan oleh pemkab/pemkot untuk meningkatkan daya saing investasi di daerahnya masing-masing.

Merespons ketentuan baru dalam UU HKPD, Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan fleksibilitas bagi pemda untuk menentukan persentase NJOP yang digunakan untuk menghitung PBB sudah tepat.

Baca Juga: Anti Pusing! Akses Kanal Rekap Aturan Perpajakan ID di Sini

Dengan adanya ketentuan ini, pemda memiliki ruang untuk menyesuaikan NJOP sesuai dengan nilai riil dari aset bumi dan bangunan tanpa harus membebani wajib pajak.

"Sering di kota NJOP itu jauh di bawah nilai jual tanah itu sendiri. Jadi NJOP habis ini bisa dirasionalisasi sesuai harga pasar tapi akan dibuat range agar tidak membebani masyarakat," ujar Arief.

Arief mengatakan Pemkot Tangerang tetap akan melaksanakan kebijakan pajak daerah sejalan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik diperlukan agar kepatuhan masyarakat terhadap pajak tetap terjaga.

Baca Juga: UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

"Supaya masyarakat mau bayar pajak, kita berikan berbagai program. Contohnya, pendidikan gratis, swasta pun SPP-nya kita bayari, kesehatan asalkan mau di kelas III BPJS-nya kita bayari, swasta kita ajak bicara apa yang perlu dilakukan untuk mendorong usahanya," ujar Arief. (sap)

Topik : UU HKPD, RUU HKPD, pajak bumi dan bangunan, PBB, NJOP, Bawono Kristiaji, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 11 Mei 2022 | 12:00 WIB
WEBINAR TAXLOGY STPI

Bedah Implementasi UU HPP Secara Mendalam, STPI Gelar Webinar Gratis

Rabu, 11 Mei 2022 | 09:30 WIB
KABUPATEN TANGERANG

Masih Ada Kesempatan! Pemutihan PBB Diperpanjang Sampai Akhir Mei

Selasa, 10 Mei 2022 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jasa Perhotelan yang Kena dan Tidak Kena PPN

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir