Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

UU HKPD Bakal Hilangkan Ketimpangan Jumlah ASN Antardaerah

A+
A-
0
A+
A-
0
UU HKPD Bakal Hilangkan Ketimpangan Jumlah ASN Antardaerah

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) bakal mewajibkan pemerintah daerah membatasi belanja pegawai dan meningkatkan belanja infrastruktur.

Pada Pasal 146 ayat (1) UU HKPD, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai, selain tunjangan guru, yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Astera Primanto Bhakti mengatakan terdapat masa transisi selama 5 tahun bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan belanja pegawai sesuai dengan batas maksimal pada UU HKPD.

Baca Juga: Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

"Ada masa transisi 5 tahun. Ini kita bisa redistribusi belanja pegawai. Ini berdampak pada reformasi manajemen pegawai baik pegawai daerah maupun PPPK-nya," katanya, dikutip pada Kamis (16/12/2021).

Bila dilakukan dengan baik, lanjut Prima, diharapkan ke depan tidak ada lagi ketimpangan jumlah pegawai antardaerah yang terjadi selama ini.

Pada saat yang bersamaan, UU HKPD juga mewajibkan pemda mengalokasikan belanja infrastruktur minimal sebesar 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil serta transfer ke daerah atau desa.

Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Seperti halnya ketentuan transisi penerapan belanja pegawai, penerapan belanja infrastruktur seperti yang diatur dalam UU HKPD juga memiliki masa transisi selama 5 tahun.

"Nanti kita lihat belanja infrastruktur itu apa. Jangan hanya jembatan, jalan, atau rumah sakit. Kalau itu jadi, tetapi tidak ada infrastruktur pendukungnya, bagaimana? Ini diskusi yang kita dalami dalam rangka menyusun transisi 5 tahun," ujar Prima.

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja belanja daerah dipandang belum memuaskan. Pemerintah mencatat porsi belanja pegawai terhadap total belanja APBD mencapai 32,4%. Lebih lanjut, sekitar 65% dari DAU yang ditransfer dari pusat ke daerah digunakan untuk belanja pegawai.

Baca Juga: Tax Ratio 2023 Diproyeksi Turun Jadi 9,61%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Sementara itu, porsi belanja infrastruktur hanya 11,5%. Terdapat tendensi daerah bergantung pada dana alokasi khusus (DAK) sebagai sumber utama belanja infrastruktur. (rig)

Topik : kemenkeu, UU HKPD, belanja pegawai, ASN, PNS, PPPK, APBD, belanja daerah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:30 WIB
PELAYANAN KEPABEANAN

Terapkan CEISA 4.0 Secara Penuh di 77 Kantor, Begini Evaluasi DJBC

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Siap-Siap! Transaksi SUN Khusus PPS Dibuka Lagi pada 22 Agustus 2022

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor