BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan. (foto: kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi mengundangkan UU 28/2022 tentang APBN 2023.
UU APBN 2023 menyebut target penerimaan pajak pada tahun depan akan mencapai Rp1.718 triliun. Penerimaan terbesar disumbang pajak penghasilan (PPh), diikuti pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak lainnya.
"Pendapatan pajak penghasilan ... direncanakan sebesar Rp935,06 triliun," bunyi Pasal 4 ayat 3 UU 28/2022, dikutip pada Sabtu (5/11/2022).
Angka tersebut sudah termasuk PPh ditanggung pemerintah atas komoditas panas bumi senilai Rp2,81 triliun; bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan untuk penerbitan dan/atau pembelian kembali SBN di pasar internasional tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal Rp5,07 triliun; serta penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima PDAM Rp129,62 juta.
Mengenai PPN, UU APBN 2023 menargetkan penerimaannya senilai Rp742,95 triliun. Sementara pada PBB targetnya senilai Rp31,31 triliun, dan pendapatan pajak lainnya Rp8,69 triliun.
Secara umum, target penerimaan perpajakan 2023 senilai Rp2.021,22 triliun. Selain pajak, penerimaan tersebut juga dikumpulkan dari cukai Rp245,44 triliun, bea masuk Rp47,52 triliun, dan bea keluar Rp10,21 triliun.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan melanjutkan langkah optimalisasi penerimaan perpajakan sejalan dengan pemulihan ekonomi. Optimalisasi tersebut didukung oleh implementasi kebijakan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penguatan pengawasan dan kepatuhan, serta reformasi administrasi perpajakan.
Rasio perpajakan juga ditargetkan meningkat untuk penguatan ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta melindungi daya beli masyarakat. (sap)
