AGENDA PAJAK

UNS dan DDTC Bakal Teken Kerja Sama Pendidikan Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 08 Desember 2022 | 19:45 WIB
UNS dan DDTC Bakal Teken Kerja Sama Pendidikan Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Universitas Sebelas Maret (UNS) dan DDTC akan menandatangani kerja sama pendidikan pajak.

Kerja sama dilakukan dengan pihak Rektorat UNS dan DDTC melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU). Selain itu, pihak Sekolah Vokasi UNS dan DDTC akan meneken perjanjian kerja sama (PKS).

Penandatanganan dilakukan bersamaan dengan seminar nasional bertajuk Reformasi Sektor Pajak Indonesia: Perkembangan Terkini dan Agenda ke Depan. Rektor UNS Jamal Wiwoho dan Founder DDTC Darussalam akan hadir untuk menyampaikan opening speech dalam acara tersebut.

Baca Juga:
Beri Conditional Rebate ke Distributor, Bagaimana Ketentuan Pajaknya?

Partner DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji dan Dosen D-3 Perpajakan Sekolah Vokasi UNS Sri Suranta akan hadir menjadi pembicara. Kepala Program Studi D-3 Akuntansi Sekolah Vokasi UNS Muhammad Syafiqurrahman akan menjadi moderator.

Acara ini diadakan pada Rabu, 14 Desember 2022, pukul 10.00-12.00 WIB. Acara secara luring di Auditorium GPH Haryo Mataram, SH. Secara daring, acara dapat diikuti melalui Zoom http://uns.id/SeminarPajakSVUNS dengan passcode: #BERGERAK. Dalam acara ini akan dirilis (launching) pula Klinik Akuntansi dan Pajak Sekolah Vokasi UNS.

Sebagai informasi, MoU dengan perguruan tinggi tersebut merupakan wujud konkret dari salah satu misi DDTC, yaitu mengeliminasi informasi asimetris dalam masyarakat pajak Indonesia. Sebelumnya, UNS melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga telah menjalin kerja sama pendidikan.

Baca Juga:
Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Hingga saat ini, DDTC telah menjalin kerja sama pendidikan dengan 33 perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Kristen Petra, Institut STIAMI, dan Universitas Sebelas Maret.

Kemudian, Universitas Brawijaya, STHI Jentera, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, YKPN Yogyakarta, Universitas Multimedia Nusantara, IBI Kwik Kian Gie, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Lalu, Universitas Pamulang, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas 17 Agustus 1945, Universitas Negeri Padang, Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Sumatera Utara, Universitas Jambi, dan UPN Veteran Jakarta.

Selanjutnya, Universitas Jember, Universitas Mataram, Universitas Gunadarma, Ubaya, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Nasional (Unas), Universitas Negeri Malang, Universitas Ibn Khaldun Bogor (Uika), dan Universitas Padjadjaran (Unpad). (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Mei 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Soal Cukai Rokok 2025, Ada Kenaikan Tarif dan Penyederhanaan Layer

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN