Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Uni Eropa Keluarkan Sejumlah Negara dari Daftar Hitam Pajak

A+
A-
19
A+
A-
19
Uni Eropa Keluarkan Sejumlah Negara dari Daftar Hitam Pajak

Ilustrasi.

BRUSSEL, DDTCNews – Dewan Uni Eropa (UE) sepakat untuk menghapus Uni Emirat Arab (UEA) dan Kepulauan Marshall dari daftar hitam negara tax haven. Selain itu, Albania, Kosta Rika, Mauritius, Serbia, dan Swiss dihapus dari daftar abu-abu.

Perubahan kedua daftar tersebut mencerminkan tingkat komitmen yang telah diberikan oleh suatu negara untuk menerapkan reformasi. Reformasi itu diaplikasikan guna mematuhi seluruh ketentuan dalam kerja sama pajak.

“Albania, Kosta Rika, Mauritius, Serbia, dan Swiss telah mereformasi segala hal yang diperlukan untuk mematuhi kebijakan tata kelola pajak yang baik dari UE, bahkan sebelum melewati tenggat waktu yang mereka miliki,” kata para Menteri Keuangan UE, Kamis (10 Oktober 2019).

Baca Juga: Terapkan Pajak Kasino, Negara Ini Tidak Punya Pajak Penghasilan

Sebelumnya, pemerintah UEA menyayangkan dimasukkannya negara tersebut bersama 9 negara lainnya. Padahal, saat ini sudah ada kerja sama yang erat antara UEA dan UE terkait dengan upaya untuk memerangi penghindaran pajak yang marak terjadi.

Adapun negara yang ada dalam daftar abu-abu adalah negara yang dipantau oleh UE setelah berjanji untuk berkomitmen pada undang-undang perpajakan UE. Sementara, negara yang tercantum pada daftar hitam berarti tidak memberikan komitmen serupa kepada UE.

Daftar negara tax haven disusun pada 2017 untuk melacak yurisdiksi yang tidak kooperatif dengan UE terkait pajak. Daftar ini juga untuk ‘menyebut dan mempermalukan’ (naming and shaming) negara yang mendukung penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional serta individu kaya. Anda juga bisa membaca analisis terkait pro-kontra naming and shaming dalam pajak di laman berikut.

Baca Juga: Jaringan Tenaga Kerja Dicurigai Hindari Pajak, 5 Tersangka Ditangkap

Lebih lanjut, daftar ini berkontribusi pada upaya untuk mencegah penghindaran pajak. Daftar ini juga mempromosikan prinsip tata kelola pajak yang baik seperti transparansi, keadilan atau standar internasional terhadap base erosion and profit shifting (BEPS).

Saat ini, hanya 9 negara dan wilayah yang tersisa dalam daftar hitam tax haven. Negara tersebut adalah Belize, Fiji, Oman, Samoa, Trinidad dan Tobago, Vanuatu, Samoa Amerika, Guam, dan Kepulauan Virgin.

Jumlah negara dalam daftar ini berfluktuasi antara 5 hingga 17 negara atau wilayah selama 2 tahun terakhir. Sementara itu, sekitar 30 yurisdiksi masih berada dalam daftar abu-abu yang akan ditinjau lebih lanjut pada 2020.

Baca Juga: Otoritas Ini Komit Kejar Para Penyedia 'Jasa' Penghindaran Pajak

Namun, keputusan UE itu mendapat kritik dari pengawas penipuan pajak global, termasuk Oxfam. Chiara Putaturo, penasihat pajak Oxfam UE menyebut dewan UE telah mengeleminasi dua negara tax haven yang paling berbahaya di dunia.

“Meskipun ada reformasi baru-baru ini, Swiss dan Mauritius akan terus menawarkan suguhan manis kepada perusahaan yang menghindari pajak. Salah satunya adalah tarif pajak yang sangat rendah yang dapat mempercepat race to the bottom dalam pajak perusahaan," ujarnya, seperti dilansir dw.com. (kaw)

Baca Juga: ECB Minta Uni Eropa Segera Berikan Insentif Atas Pembiayaan Ekuitas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Uni Eropa, Uni Emirat Arab, tax haven, penghindaran pajak, daftar hitam pajak, Mauritius

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 04 Januari 2023 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Hybrid Mismatch Arrangement?

Selasa, 03 Januari 2023 | 09:30 WIB
BINCANG ACADEMY

Menyambut Rezim Anti-Penghindaran Pajak Masa Kini, Tonton Video Ini

Jum'at, 30 Desember 2022 | 17:57 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Rezim Baru Antipenghindaran Pajak PP 55/2022, Pahami Lewat Seminar Ini

Kamis, 29 Desember 2022 | 13:30 WIB
KAMUS PAJAK

Mengenal Ragam Istilah Anti-Penghindaran Pajak

berita pilihan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:30 WIB
PP 4/2023

Wah! Khusus Wajib Pajak Ini, Kewajiban Pajaknya Dibayar Pemerintah

Sabtu, 04 Februari 2023 | 13:00 WIB
PER-30/PJ/2009

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Laporkan Harta Warisan Meski Bebas PPh

Sabtu, 04 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Begini Kriteria WP UMKM Bebas PPh Saat Terima Hibah atau Sumbangan

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pensiunan Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan, Jangan Lupa Bukti Potong

Sabtu, 04 Februari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO

DJP Surati Pemda, ASN Perlu Validasi NIK Paling Telat 28 Februari 2023

Sabtu, 04 Februari 2023 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI KEPABEANAN

Apa Saja Jenis Keberatan Bidang Bea Cukai yang Bisa Diajukan Online?