Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

UMKM Sudah Punya SK PP 23/2018? DJP: Harus Ajukan Permohonan Lagi

A+
A-
95
A+
A-
95
UMKM Sudah Punya SK PP 23/2018? DJP: Harus Ajukan Permohonan Lagi

Tampilan menu Info KSWP di DJP Online. 

JAKARTA, DDTCNews – Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) tetapi telah memiliki surat keterangan (SK) sebelum PMK No.44/PMK.03/2020 berlaku harus mengajukan kembali permohonan SK.

Permohonan tersebut disampaikan kepada Dirjen Pajak pajak secara daring (online) lewat laman www.pajak.go.id (DJP Online). Ketentuan ini tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2020 yang diteken pada 30 April 2020. Simak artikel ‘Mulai Hari Ini! Minta SK UMKM & Insentif PMK 44/2020 di DJP Online’.

“Dalam hal wajib pajak telah memiliki SK baik secara manual maupun daring sebelum PMK-44/PMK.03/2020 berlaku, wajib pajak harus mengajukan kembali permohonan SK kepada Dirjen secara daring melalui laman www.pajak.go.id untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP,” demikian penggalan kutipan bagian E angka 3 huruf f SE tersebut.

Baca Juga: Aplikasi Pelaporan Insentif PPh Pasal 25 Belum Tersedia, Ini Kata DJP

Selain itu, bagi pelaku UMKM yang telah mengajukan permohonan SK sebelum PMK No.44/PMK.03/2020 berlaku tetapi belum diterbitkan keputusan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menginformasikan kepada wajib pajak untuk melakukan permohonan ulang SK. Simak artikel 'Biar Pajaknya Ditanggung Pemerintah, Pelaku UMKM Minta Ini Dulu ke DJP'.

Adapun PMK No.44/PMK.03/2020 diundangkan pada 27 April 2020 dan berlaku pada tanggal yang sama. Berlakunya PMK ini sekaligus mencabut beleid terdahulu yaitu PMK No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

SK yang dimaksud adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak. SK ini berisi keterangan bahwa wajib pajak dikenai PPh berdasarkan PP 23/2018 atau dikenal pula sebagai PPh final untuk UMKM dengan tarif 0,5%.

Baca Juga: Soal Perluasan Penerima Insentif Pajak, Ini Kata Kemenko Perekonomian

SK ini diperlukan sebagai syarat agar pelaku usaha UMKM dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP. Secara lebih terperinci, permohonan SK ini diajukan secara daring melalui laman www.pajak.go.id. Selanjutnya, sistem aplikasi pada laman DJP akan melakukan pengecekan atas permohonan tersebut.

Apabila berdasarkan pengecekan wajib pajak dinyatakan memenuhi kriteria PP 23/2018 maka sistem aplikasi pada laman www.pajak.go.id akan menerbitkan SK dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G PMK No.44/PMK.03/2020.

Sementara itu, jika berdasarkan pengecekan wajib pajak dinyatakan tidak memenuhi kriteria dalam PP 23/2018, sistem aplikasi pada laman www.pajak.go.id akan menampilkan notifikasi bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kriteria.

Baca Juga: Cara Cepat Mendapatkan EFIN Secara Online

Adapun insentif PPh final DTP ini diberikan selama 6 bulan terhitung dari masa pajak April hingga September 2020. Kendati demikian, setelah September 2020, SK yang diterbitkan berdasarkan PMK No.44/PMK.03/2020 tetap dapat digunakan untuk melaksanakan ketentuan terkait dengan PP 23/ 2018. (kaw)

Topik : SE-29/2020, PMK 44/2020, UMKM, PPh final, PP final DTP, insentif pajak, virus Corona, DJP Online
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 03 Juli 2020 | 10:08 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 03 Juli 2020 | 07:57 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 02 Juli 2020 | 15:00 WIB
PENELITIAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 06 Juli 2020 | 18:22 WIB
PENANGANAN COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 | 17:49 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 06 Juli 2020 | 17:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 Juli 2020 | 16:48 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:35 WIB
KEUANGAN NEGARA
Senin, 06 Juli 2020 | 16:21 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Senin, 06 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA