BERITA TERKINI
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor dalam sebuah acara, Senin (17/5/2021). (foto: hasil tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memastikan wacana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) belum final dan masih akan dibahas terlebih dahulu dengan DPR.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan kenaikan tarif PPN masih dalam perumusan dan pengkajian internal pemerintah. Menurutnya, hasil kajian tersebut akan disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan.
"Rencana kenaikan tarif PPN masih dalam proses perumusan dan pengkajian. Tentunya pemerintah menunggu pembahasan dengan DPR," katanya, Senin (17/5/2021).
Neilmaldrin menegaskan keputusan final terkait dengan kenaikan tarif PPN akan tergantung hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR. Hal-hal yang akan dibahas antara lain seperti besaran tarif dan skema pungutan PPN dari tarif tunggal beralih menjadi multitarif.
Perubahan kebijakan PPN, lanjutnya, merupakan salah satu opsi upaya pemerintah menjaga anggaran negara yaitu antara penerimaan dan belanja tetap seimbang. Apalagi, anggaran belanja negara selama pandemi Covid-19 ini sangatlah besar.
Rencana perubahan kebijakan PPN juga mengikuti perkembangan sistem pemajakan PPN di berbagai negara yang mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, banyak negara yang meninjau ulang regulasi PPN karena tingginya belanja perpajakan.
Selain itu, tarif standar PPN pada 127 negara di dunia saat ini rata-rata sebesar 15,4% atau lebih tinggi ketimbang tarif PPN di Indonesia sebesar 10%. Pergeseran kebijakan PPN secara internasional juga makin intens dengan adanya pandemi Covid-19.
"Banyak negara tinjau kembali PPN dalam rangka menjaga prinsip netralitas dan mencegah VAT gap yang makin besar. Beberapa negara juga gunakan PPN sebagai salah satu instrumen dalam merespons pandemi dengan optimalkan penerimaan negara," tutur Neilmaldrin.
Dia juga menambahkan upaya pemerintah mengubah kebijakan PPN akan dilakukan dengan hati-hati. Kepentingan masyarakat luas akan tetap menjadi indikator pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal, khususnya pajak atas konsumsi seperti PPN.
"APBN saat ini bekerja sangat keras untuk menangani kondisi pandemi. Pada sisi lain dibutuhkan sumber penerimaan negara yang lebih establish. Kami akan lakukan dengan hati-hati dan pikirkan [kepentingan] masyarakat secara keseluruhan," ujarnya. (rig)
