Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Tunda Pajak Karbon, Sri Mulyani Ingin Pastikan Tidak Ada Kebocoran

A+
A-
5
A+
A-
5
Tunda Pajak Karbon, Sri Mulyani Ingin Pastikan Tidak Ada Kebocoran

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memutuskan untuk menunda pengenaan pajak karbon hingga Juli 2022, dari yang semula direncanakan 1 April 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada berbagai peraturan teknis yang harus dipersiapkan karena pemberlakuan pajak karbon harus dilakukan berbarengan dengan perdagangan karbon. Menurutnya, pemerintah juga ingin memastikan tidak ada celah kebocoran atas implementasi kedua kebijakan tersebut.

"Risiko lainnya [dari pemberlakuan pajak karbon dan perdagangan karbon] adalah terjadi linkage atau kebocoran dan bahkan illicit trading," katanya dalam PPATK 3rd Legal Forum, dikutip Sabtu (2/4/2022).

Baca Juga: Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Sri Mulyani mengatakan setiap kebijakan selalu menghadirkan manfaat dan risiko secara bersamaan. Dari sisi manfaat, pemerintah membutuhkan instrumen pajak karbon dan perdagangan karbon untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Namun di sisi lain, ada berbagai risiko yang muncul karena kebijakan tersebut, antara lain meningkatkan beban ekonomi serta pemanfaatan celah untuk kepentingan kejahatan. Menurutnya, risiko instrumen perdagangan karbon semakin rentan dicurangi karena berlaku secara global.

Sri Mulyani menjelaskan mekanisme perdagangan karbon sangat rumit sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam merumuskan kebijakannya. Salah satu kerumitan itu karena negara-negara di dunia berencana menetapkan harga karbon dengan nominal bervariasi, dari sangat murah hingga mahal.

Baca Juga: Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE

"Tentu kalau harga berbeda-beda akan memungkinkan terjadinya kebocoran. Oleh karena itu, Indonesia akan melakukannya secara sangat hati-hati dan bertahap," ujarnya.

Dalam penyusunan kebijakan pajak karbon dan perdagangan karbon, Sri Mulyani juga meminta keterlibatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, PPATK dapat memberikan pandangan kepada pemerintah agar desain kebijakan pajak karbon dan perdagangan karbon lebih baik dan menutup celah kebocoran.

"Dengan demikian, kita tahu [peraturan] apa yang kita susun, memahami manfaatnya, dan memahami risiko risikonya," imbuhnya.

Baca Juga: Datangi Pembudidaya, Petugas Pajak Jelaskan Ketentuan NIK sebagai NPWP

Pengenaan pajak karbon telah diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada tahapan awal, pemberlakuan pajak karbon akan dilakukan pada PLTU batu bara dengan tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Pajak karbon dikenakan menggunakan mekanisme cap and trade. Oleh karena itu, pemerintah juga harus menyiapkan mekanisme perdagangan karbon yang tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga secara internasional. (sap)

Baca Juga: PPS Sudah Berakhir, DJP Ingatkan WP Peserta Segera Repatriasi Harta
Topik : UU HPP, pajak karbon, bursa karbon, Ditjen Pajak, PLTU batu bara, perdagangan karbon, bursa karbon

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 11:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! Pengajuan Aktivasi EFIN WP Orang Pribadi Tak Bisa Diwakilkan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 10:47 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Berakhir, Menu Layanan PPS di DJP Online Tidak Tersedia Lagi

Jum'at, 01 Juli 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS dan Berkomitmen Investasikan Harta? Simak Pesan DJP Ini

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak