Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Tumbuh & Bangkit dengan Keterbukaan

0
0

MYANMAR merupakan negara anggota Asean yang belum lama mengalami perubahan sistem politik dengan menerapkan keterbukaan ekonomi pada 2011. Namun, cukup dalam 5 tahun, Myanmar kini tumbuh secara meyakinkan, seiring dengan tercapainya stabilitas politik.

Perlahan tapi pasti, masa lalu Myanmar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial dan ekonomi yang belum memadai, mulai terkikis. Kini, Myanmar menjadi salah satu negara favorit investasi di kawasan, termasuk bagi BUMN-BUMN Indonesia.

Myanmar memiliki peraturan perundang-undangan pajak yang menguntungkan bagi pengusaha. Di Myanmar tidak ada masalah pertanahan, karena tanah praktis dikuasai pemerintah dan adanya regulasi yang mengatur tidak akan ada nasionalisasi.

Baca Juga: Mengukur Performa Pajak Negara Asean

Kebijakan Perpajakan

Perubahan rezim perpajakan di  Myanmar yang dimulai pada 2014 menjadi hal yang sangat dinantikan oleh wajib pajak. Perubahan ini melahirkan dua undang-undang pajak yang memberikan kepastian, mengenalkan tarif-tarif yang berlaku spesifik, dan meningkatkan kapasitas administrasi pajak.

Dengan perubahan itu, Myanmar memperjelas 7 jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh. Selain itu, tarif PPN, yang di negara ini disebut dengan commercial tax, memerinci tarif untuk masing-masing barang kena pajak pada kisaran 8%-100%. Khusus untuk jasa, tarifnya 5%.

Baca Juga: Tarif PPh Badannya Terendah se-Asean

Untuk mencegah terjadinya pajak berganda, negara yang dahulu bernama Burma ini telah menjalin perjanjian pajak dengan 8 negara, yaitu India, Inggris Raya, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Hingga kini Myanmar tidak memiliki aturan terkait transfer pricing, thin capitalization, dan CFC. Namun, thin capitalization akan segera diperkenalkan oleh Pemerintah Myanmar. Selain itu, tidak ada general anti avoidance rules (GAAR). (Sumber: IMF & World Bank-2016/ Bsi)

Data Perpajakan Myanmar
Uraian Keterangan
Sistem pemerintahan Demokratis
PDB nominal US$66,98 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi 7,0% (2015)
Populasi 53 juta jiwa (2014)
Tax Ratio 8%
Otoritas Pajak Internal Revenue Department (IRD)
Sistem Perpajakan Self assessment
Tarif PPh Badan 25%
Tarif PPh Orang Pribadi 0%-25% dan 35% (nonresiden)
Tarif PPN 5% (umum)
Tarif pajak dividen -
Tarif pajak royalti 20%
Tarif bunga 15%
Tax Treaty 8 negara
Baca Juga: Politik Kurang Stabil, Tax Ratio Tetap Tinggi

Myanmar memiliki peraturan perundang-undangan pajak yang menguntungkan bagi pengusaha. Di Myanmar tidak ada masalah pertanahan, karena tanah praktis dikuasai pemerintah dan adanya regulasi yang mengatur tidak akan ada nasionalisasi.

Baca Juga: Mengukur Performa Pajak Negara Asean

Kebijakan Perpajakan

Perubahan rezim perpajakan di  Myanmar yang dimulai pada 2014 menjadi hal yang sangat dinantikan oleh wajib pajak. Perubahan ini melahirkan dua undang-undang pajak yang memberikan kepastian, mengenalkan tarif-tarif yang berlaku spesifik, dan meningkatkan kapasitas administrasi pajak.

Dengan perubahan itu, Myanmar memperjelas 7 jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh. Selain itu, tarif PPN, yang di negara ini disebut dengan commercial tax, memerinci tarif untuk masing-masing barang kena pajak pada kisaran 8%-100%. Khusus untuk jasa, tarifnya 5%.

Baca Juga: Tarif PPh Badannya Terendah se-Asean

Untuk mencegah terjadinya pajak berganda, negara yang dahulu bernama Burma ini telah menjalin perjanjian pajak dengan 8 negara, yaitu India, Inggris Raya, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Hingga kini Myanmar tidak memiliki aturan terkait transfer pricing, thin capitalization, dan CFC. Namun, thin capitalization akan segera diperkenalkan oleh Pemerintah Myanmar. Selain itu, tidak ada general anti avoidance rules (GAAR). (Sumber: IMF & World Bank-2016/ Bsi)

Data Perpajakan Myanmar
Uraian Keterangan
Sistem pemerintahan Demokratis
PDB nominal US$66,98 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi 7,0% (2015)
Populasi 53 juta jiwa (2014)
Tax Ratio 8%
Otoritas Pajak Internal Revenue Department (IRD)
Sistem Perpajakan Self assessment
Tarif PPh Badan 25%
Tarif PPh Orang Pribadi 0%-25% dan 35% (nonresiden)
Tarif PPN 5% (umum)
Tarif pajak dividen -
Tarif pajak royalti 20%
Tarif bunga 15%
Tax Treaty 8 negara
Baca Juga: Politik Kurang Stabil, Tax Ratio Tetap Tinggi
Topik : profil perpajakan Myanmar, pajak Asean
artikel terkait
Jum'at, 22 Februari 2019 | 17:17 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BAHAMA
Rabu, 30 Januari 2019 | 17:10 WIB
PROFIL PERPAJAKAN KANADA
Selasa, 22 Januari 2019 | 16:40 WIB
PROFIL PERPAJAKAN RUMANIA
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
berita pilihan
Selasa, 11 Oktober 2016 | 09:55 WIB
PROFIL PERPAJAKAN OMAN
Jum'at, 23 September 2016 | 11:30 WIB
PROFIL PERPAJAKAN IRAK
Rabu, 13 September 2017 | 11:54 WIB
PROFIL PERPAJAKAN DENMARK
Selasa, 22 Januari 2019 | 16:40 WIB
PROFIL PERPAJAKAN RUMANIA
Selasa, 21 Maret 2017 | 12:01 WIB
PROFIL PERPAJAKAN JERMAN
Kamis, 06 Juli 2017 | 17:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN REPUBLIK CEKO
Rabu, 30 Januari 2019 | 17:10 WIB
PROFIL PERPAJAKAN KANADA
Rabu, 24 Mei 2017 | 17:10 WIB
PROFIL PERPAJAKAN NORWEGIA
Selasa, 08 November 2016 | 06:37 WIB
PROFIL PERPAJAKAN TURKMENISTAN
Selasa, 08 Agustus 2017 | 09:49 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ESTONIA
Terpopuler