Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Tumbuh & Bangkit dengan Keterbukaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Tumbuh & Bangkit dengan Keterbukaan

MYANMAR merupakan negara anggota Asean yang belum lama mengalami perubahan sistem politik dengan menerapkan keterbukaan ekonomi pada 2011. Namun, cukup dalam 5 tahun, Myanmar kini tumbuh secara meyakinkan, seiring dengan tercapainya stabilitas politik.

Perlahan tapi pasti, masa lalu Myanmar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial dan ekonomi yang belum memadai, mulai terkikis. Kini, Myanmar menjadi salah satu negara favorit investasi di kawasan, termasuk bagi BUMN-BUMN Indonesia.

Myanmar memiliki peraturan perundang-undangan pajak yang menguntungkan bagi pengusaha. Di Myanmar tidak ada masalah pertanahan, karena tanah praktis dikuasai pemerintah dan adanya regulasi yang mengatur tidak akan ada nasionalisasi.

Baca Juga: Mengukur Performa Pajak Negara Asean

Kebijakan Perpajakan

Perubahan rezim perpajakan di Myanmar yang dimulai pada 2014 menjadi hal yang sangat dinantikan oleh wajib pajak. Perubahan ini melahirkan dua undang-undang pajak yang memberikan kepastian, mengenalkan tarif-tarif yang berlaku spesifik, dan meningkatkan kapasitas administrasi pajak.

Dengan perubahan itu, Myanmar memperjelas 7 jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh. Selain itu, tarif PPN, yang di negara ini disebut dengan commercial tax, memerinci tarif untuk masing-masing barang kena pajak pada kisaran 8%-100%. Khusus untuk jasa, tarifnya 5%.

Baca Juga: Tarif PPh Badannya Terendah se-Asean

Untuk mencegah terjadinya pajak berganda, negara yang dahulu bernama Burma ini telah menjalin perjanjian pajak dengan 8 negara, yaitu India, Inggris Raya, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Hingga kini Myanmar tidak memiliki aturan terkait transfer pricing, thin capitalization, dan CFC. Namun, thin capitalization akan segera diperkenalkan oleh Pemerintah Myanmar. Selain itu, tidak ada general anti avoidance rules (GAAR). (Sumber: IMF & World Bank-2016/ Bsi)

Data Perpajakan Myanmar
Uraian Keterangan
Sistem pemerintahan Demokratis
PDB nominal US$66,98 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi 7,0% (2015)
Populasi 53 juta jiwa (2014)
Tax Ratio 8%
Otoritas Pajak Internal Revenue Department (IRD)
Sistem Perpajakan Self assessment
Tarif PPh Badan 25%
Tarif PPh Orang Pribadi 0%-25% dan 35% (nonresiden)
Tarif PPN 5% (umum)
Tarif pajak dividen -
Tarif pajak royalti 20%
Tarif bunga 15%
Tax Treaty 8 negara
Baca Juga: Politik Kurang Stabil, Tax Ratio Tetap Tinggi
Topik : profil perpajakan Myanmar, pajak Asean
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN