Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

'Transformasi Teknologi Dorong Penerapan Pajak Digital'

A+
A-
1
A+
A-
1
'Transformasi Teknologi Dorong Penerapan Pajak Digital'

Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh memaparkan materinya dalam diskusi tersebut. (Foto: lldikti6.id)

TEGAL, DDTCNews – Pesatnya transformasi teknologi mendorong dibutuhkannya ketentuan pajak yang mengakomodasi digitalisasi ekonomi dengan baik. Untuk itu, penerapan ketentuan pajak digital menjadi hal yang krusial.

Demikian benang merah webinar bertajuk Meneropong Pajak Digital di Indonesia yang diselenggarakan Tax Center Politeknik Harapan Bersama pada Kamis (27/08/2020). Webinar tersebut menggandeng Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) dan KPP Pratama Tegal.

Ketua Umum AKP2I Suherman Saleh mengatakan saat ini arus barang dan jasa dilakukan secara online. Hal ini membuat pemberlakuan pajak digital sangat dibutuhkan sebagai asas keadilan bagi pelaku usaha konvensional.

Baca Juga: Parlemen Eropa Ajak Bos Google Cs Diskusi Penerapan Pajak Digital

“Hal ini karena sebelumnya yang dikenakan pajak hanyalah para pelaku usaha konvensional. Dengan adanya pajak digital maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, sehingga Indonesia maju akan terwujud,” kata Suherman Saleh, Kamis (27/08/2020).

Account Representative KPP Pratama Tegal Akhmad Zakariya menyampaikan materi PMK 48/2020. Menurutnya, beleid itu mengatur mekanisme pajak pertambahan (PPN) nilai atas barang digital dan jasa digital dari luar daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

“Objek pajak tersebut terdiri atas pemanfaatan barang digital dan jasa digital, contohnya seperti e-book, computer software, multimedia, streaming film dan music, video conference dan jasa yang menggunakan piranti lunak. Peraturan tersebut berlaku mulai 1 Juli 2020,” terang Akhmad.

Baca Juga: Malaysia Bidik Setoran Pajak Digital dari Korporasi Asing Hingga Rp1 T

Founder dan Managing Director of Eksakta Strategic Sutan R.H. Manurung memaparkan kenyataan, tantangan, dan harapan atas pajak digital di Indonesia. Dia menyebut masyarakat Indonesia sebagai pengguna memberikan kontribusi besar kepada perusahaan digital.

Kendati demikian, sambungnya, tidak ada penerimaan pajak yang dapat dihimpun pemerintah Indonesia. Sutan menyebut tantangan yang dihadapi terkait dengan penerapan pajak digital adalah negara asal perusahaan digital tidak berkenan jika dikenakan pajak di Indonesia.

“Untuk harapan pemajakan digital di Indonesia adalah terbitnya PMK No.48/ 2020 dan Peraturan Dirjen Pajak No. 12 Tahun 2020,” kata Sutan, seperti dilansir laman resmi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah 6.

Baca Juga: Tolak DST, Uber Suarakan Dukungan atas Proposal Pajak Digital OECD

Webinar dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan live Youtube dan diikuti sekitar 700 peserta. Adapun peserta yang mengikuti webinar ini berasal dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia, baik mahasiswa, praktisi, pegawai pemerintah, pengusaha dan masyarakat umum. (Bsi)

Topik : pajak digital, diskusi kampus, Politeknik Harapan Bersama Tegal
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 01 September 2020 | 10:23 WIB
UNI EROPA
Jum'at, 28 Agustus 2020 | 09:32 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 27 Agustus 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK