PAJAK INTERNASIONAL

Tok! 125 Negara Setujui Pembentukan UN Tax Convention

Muhamad Wildan | Kamis, 23 November 2023 | 10:39 WIB
Tok! 125 Negara Setujui Pembentukan UN Tax Convention

Hasil voting pembentukan UN Tax Convention dalam sidang Majelis Umum PBB.

NEW YORK, DDTCNews - Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) merestui pembentukan konvensi kerja sama pajak internasional di bawah naungan PBB yang dijuluki UN Tax Convention.

Resolusi tentang pembentukan UN Tax Convention ini mendapatkan dukungan dari 125 negara, utamanya negara berkembang. Ada 48 negara yang menolak pembentukan badan ini. Penolakan disuarakan utamanya oleh negara-negara maju seperti AS, Inggris, Jepang, dan negara anggota Uni Eropa.

"Resolusi ini bukan sekadar dokumen kebijakan, melainkan juga merupakan bukti dari tekad bersama untuk mewujudkan perekonomian global yang lebih adil dan tangguh," ujar Perwakilan Nigeria di PBB Tijjani Muhammad-Bande, dikutip Kamis (23/11/2023).

Baca Juga:
Program Diskon BPHTB PTSL 30 Persen Diperpanjang Sampai Akhir Maret

Muhammad-Bande mengatakan kehadiran UN Tax Convention sebagai kerangka kerja sama yang bersifat inklusif diperlukan untuk merespons tantangan yang timbul akibat ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim.

Menanggapi resolusi ini, Perwakilan Inggris di PBB Richard Croker mengatakan kerja sama perpajakan internasional sudah dilaksanakan secara inklusif dengan mengakomodasi kepentingan negara berkembangan melalui Inclusive Framework di OECD.

Croker pun mengatakan hadirnya UN Tax Convention justru akan menduplikasi proses kerja sama perpajakan. "Hal ini berisiko memecah belah sistem perpajakan internasional. Itu sebabnya kami dan beberapa pihak lain tidak mendukung resolusi pada hari ini," ujar Croker. (sap)

Baca Juga:
SPPT PBB-P2 Didistribusikan, Walikota Targetkan Penerimaan Tercapai

Dengan disetujuinya resolusi ini, Majelis Umum PBB sepakat untuk membentuk komite yang bersifat ad hoc dan terbuka yang bertugas menyusun terms of reference dari UN Tax Convention. Komite ad hoc ini diminta untuk menyelesaikan pekerjaannya menyusun terms of reference dari UN Tax Convention paling lambat pada Agustus 2024.

Selanjutnya, komite ad hoc harus menyampaikan laporan kepada Majelis Umum PBB dalam sidang ke-79 yang rencananya akan digelar pada September 2024.

Dalam menyusun terms of reference tersebut, komite diminta untuk mempertimbangkan kebutuhan, prioritas, dan kapasitas dari semua negara, terutama negara berkembang.

Baca Juga:
Otoritas Ini Bakal Hentikan Pemungutan Windfall Tax atas Laba Bank

Terms of reference yang disusun oleh komite juga harus mempertimbangkan perlu adanya fleksibilitas yang memadai agar sistem perpajakan internasional mampu merespons perkembangan teknologi dan model bisnis terkini.

Terakhir, terms of reference yang disusun komite perlu memuat protokol-protokol awal yang diperlukan guna menjawab tantangan perpajakan yang timbul akibat aliran dana gelap (illicit financial flow) serta perkembangan cross border services di era digitalisasi dan globalisasi ekonomi saat ini.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 15:00 WIB BEA CUKAI TEGAL

Bawa Rokok Ilegal, Truk Terobos Exit Tol dan Tersangkut di Terowongan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Muncul Eror ETAX-40001 di e-Faktur, Bisa Coba Ganti Koneksi Internet

Sabtu, 02 Maret 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Struktur Penerimaan Perpajakan RI pada Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN MOJOKERTO

Catat! Rumah Makan di Daerah Ini Bakal Dipasangi Alat Pencatat Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP