Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Tiga Komponen Ini Kini Dideklarasikan Sendiri

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Pemerintah kini membolehkan importir mendeklarasikan (voluntary declaration) dan membayar sendiri (voluntary payment) komponen harga/ biaya impor yang acap jadi pokok sengketa banding, yaitu komoditas berjangka, royalti, dan proceeds.

Ketentuan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016. Namun, untuk menguji kepatuhan importir, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) tetap dapat melakukan audit kepabeanan terhadap klaim nilai impor yang diajukan importir.

“Jika importir melakukan deklarasi insiatif, ada informasi-infomasi tambahan yang harus dicantumkan dalam PIB. Selain itu, dalam waktu yang ditentukan, importir juga harus melakukan pembayaran,” ungkap Menkeu Bambang PS Brodjonegoro dalam PMK tersebut.

Baca Juga: Impor Turun, Neraca Perdagangan Juni 2018 Surplus

Dalam catatan DDTCNews, selama ini tidak semua importir memasukkan harga ketiga komponen tersebut dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Pasalnya, harga komoditas berjangka, royalti, dan proceeds, seringkali belum diketahui atau baru dapat dipastikan belakangan.

Karena itu, DJBC menetapkan kembali nilai transaksi barang yang diimpor itu dengan menambah atau menaikkan harga ketiga komponen tadi. Akibatnya, nilai impor barang tersebut menjadi lebih besar, sehingga nilai pabean sekaligus kewajiban pajak yang ditanggung importir pun menjadi lebih besar.

Oleh importir, ketetapan nilai pabean berikut pajak terutangnya itu sering dianggap lebih tinggi, dan itu belum termasuk denda. Dalam situasi ini, importir cenderung meresponsnya dengan mengajukan keberatan ke DJBC. Jika keberatan ditolak, importir pun mengajukan banding.

Baca Juga: BPS Catat Impor Indonesia Turun 10,20%

Data Sekretariat Pengadilan Pajak mengungkapkan, selama 5 tahun terakhir, hanya sekitar 10% banding terkait dengan bea masuk yang dimenangkan DJBC. Sisanya, dimenangkan oleh wajib pajak/ importir. Dari seluruh kasus banding, sekitar 90%-nya berkaitan dengan penetapan nilai pabean.

Ketentuan PMK 67 ini baru berlaku 27 Mei 2016. Namun, bagi importir yang sudah mengajukan PIB dan belum dilakukan penetapan kembali atas nilai pabeannya, tetap dapat melakukan pembayaran insiatif tanpa harus melakukan deklarasi inisiatif terlebih dahulu.* (Am)

Baca Juga: Juni, Ekspor Indonesia Naik 12,18%

“Jika importir melakukan deklarasi insiatif, ada informasi-infomasi tambahan yang harus dicantumkan dalam PIB. Selain itu, dalam waktu yang ditentukan, importir juga harus melakukan pembayaran,” ungkap Menkeu Bambang PS Brodjonegoro dalam PMK tersebut.

Baca Juga: Impor Turun, Neraca Perdagangan Juni 2018 Surplus

Dalam catatan DDTCNews, selama ini tidak semua importir memasukkan harga ketiga komponen tersebut dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Pasalnya, harga komoditas berjangka, royalti, dan proceeds, seringkali belum diketahui atau baru dapat dipastikan belakangan.

Karena itu, DJBC menetapkan kembali nilai transaksi barang yang diimpor itu dengan menambah atau menaikkan harga ketiga komponen tadi. Akibatnya, nilai impor barang tersebut menjadi lebih besar, sehingga nilai pabean sekaligus kewajiban pajak yang ditanggung importir pun menjadi lebih besar.

Oleh importir, ketetapan nilai pabean berikut pajak terutangnya itu sering dianggap lebih tinggi, dan itu belum termasuk denda. Dalam situasi ini, importir cenderung meresponsnya dengan mengajukan keberatan ke DJBC. Jika keberatan ditolak, importir pun mengajukan banding.

Baca Juga: BPS Catat Impor Indonesia Turun 10,20%

Data Sekretariat Pengadilan Pajak mengungkapkan, selama 5 tahun terakhir, hanya sekitar 10% banding terkait dengan bea masuk yang dimenangkan DJBC. Sisanya, dimenangkan oleh wajib pajak/ importir. Dari seluruh kasus banding, sekitar 90%-nya berkaitan dengan penetapan nilai pabean.

Ketentuan PMK 67 ini baru berlaku 27 Mei 2016. Namun, bagi importir yang sudah mengajukan PIB dan belum dilakukan penetapan kembali atas nilai pabeannya, tetap dapat melakukan pembayaran insiatif tanpa harus melakukan deklarasi inisiatif terlebih dahulu.* (Am)

Baca Juga: Juni, Ekspor Indonesia Naik 12,18%
Topik : deklarasi inisiatif, nilai impor, nilai pabean
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 10 Januari 2018 | 11:06 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA