Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Tidak Lapor Harta di SPT Tahunan? DJP Bisa Terbitkan SP2DK

A+
A-
12
A+
A-
12
Tidak Lapor Harta di SPT Tahunan? DJP Bisa Terbitkan SP2DK

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak agar melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas. Secara khusus, DJP juga mengingatkan terkait dengan pelaporan kepemilikan harta.

Kasubdit Humas Perpajakan DJP Ani Natalia mengatakan saat ini DJP memiliki basis data dan informasi yang jauh lebih banyak untuk melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, termasuk terkait dengan penyampaian SPT. Setidaknya ada 69 lembaga atau pihak ketiga yang rutin menyampaikan data kepada DJP.

"Data pihak ketiga atau ILAP (instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain) itu kirim data rutin dan dikelola Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Itu ibarat rumah data yang mengelola seluruh data yang masuk ke DJP," katanya dalam sebuah webinar, Jumat (26/2/2021).

Baca Juga: Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Dia menyebutkan aliran data kemudian didistribusikan kepada unit vertikal DJP. Basis data eksternal akan digunakan account representative (AR) untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang disandingkan dengan data SPT Tahunan.

Bila terdapat temuan data yang tidak sesuai antara penghasilan yang dilaporkan dalam SPT serta laporan harta dan data yang didapat dari pihak ketiga, DJP bisa meminta klarifikasi kepada wajib pajak. DJP dapat menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

"Jika misalnya dari data pihak ketiga ada data pembelian 4 mobil secara tunai, kemudian bukti potong penghasilan setahun 500 juta pada tahun yang sama. Lalu, kolom laporan harta nihil. Dari situ AR akan melihat dari mana kemampuan membeli secara tunai? Maka bisa terbit SP2DK," ujarnya.

Baca Juga: Ngobrol Bareng Ghozali, Deddy Corbuzier: Lu Ditagih Pajak Katanya?

Ani menjelaskan jika wajib pajak tidak bisa menjelaskan sumber penghasilan tersebut maka beban pajak atas sumber penghasilan baru wajib dihitung dan ditambah komponen denda. Simak pula artikel ‘Mengubah Pola Pikir Pelaporan SPT’.

"Kami tidak mengharapkan dan menginginkan ini maka terus diimbau agar isi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Dengan itu wajib pajak menjadi tenang," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya
Topik : pelaporan SPT, SPT, SPT Tahunan, Ditjen Pajak, DJP, DJP Online, e-filing, SP2DK

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Sabtu, 27 Februari 2021 | 22:25 WIB
Masyarakat juga masih ada yang beranggapan bahwa melapor harta=harus membayar pajak lagi, oleh karena itu Wajib Pajak perlu diberikan pemahaman mengapa harus melapor harta pada SPT sehingga tidak timbul kesalahpahaman.
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 16 Januari 2022: Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS

Senin, 17 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sejumlah Insentif Pajak Temporer Bakal Disetop, Ini Alasan Pemerintah

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:11 WIB
SELEBRITAS

Ngobrol Bareng Ghozali, Deddy Corbuzier: Lu Ditagih Pajak Katanya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Skema Insentif PPnBM Mobil DTP Berubah, Begini Catatan Gaikindo

Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Tidak Harus Dipancing dengan Pemutihan Pajak