Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tidak Hanya DJP, Kemendag Juga Ikut Cermati Transaksi Cryptocurrency

A+
A-
2
A+
A-
2
Tidak Hanya DJP, Kemendag Juga Ikut Cermati Transaksi Cryptocurrency

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mencermati tren perdagangan aset kripto atau cryptocurrency yang berkembang sangat cepat.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan beberapa pedagang aset kripto mencatat transaksinya sudah mencapai Rp1,7 triliun per hari atau 10% nilai transaksi Bursa Efek Indonesia. Dengan potensi yang tinggi tersebut, sudah seharusnya pemerintah mengatur perdagangannya.

"Terjadi perubahan perilaku investor maupun pedagang, khususnya di kalangan anak muda, yang mulai melihat kripto sebagai ruang baru yang menjanjikan," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (13/5/2021).

Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Perlunya PPN Multitarif

Jerry mengatakan Indonesia tidak memperlakukan aset kripto sebagai mata uang seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa, tetapi aset yang bisa diperdagangkan atau komoditas. Hal itu sesuai dengan UU Bank Indonesia yang menyatakan mata uang yang sah hanya rupiah.

Jika ketentuan itu dirilis, dia menyebut Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang mengatur perdagangan aset kripto. Jerry menjelaskan setidaknya ada dua alasan pemerintah perlu mengatur transaksi aset kripto.

Pertama, sebagai sarana perlindungan bagi para pelaku perdagangan kripto. Kedua, ketentuan itu akan menjadi sarana bagi para pelaku agar aset dan arus keuangan mereka dianggap legal untuk negara. Pasalnya, Indonesia menerapkan aturan ketat dalam pengawasan sektor keuangan dan jasa keuangan.

Baca Juga: Soal Revisi UU KUP, Ini Kata Ketua Banggar DPR

"Artinya, uang dan segala aset harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, baik sumber maupun penggunaannya harus jelas. Ini untuk menghindari dugaan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lain-lain," ujarnya.

Bagi negara, Jerry menilai aturan mengenai perdagangan aset kripto akan berguna bagi instrumen ataupun indikator dalam pengelolaan fiskal dan moneter. Secara umum, dia menyebut pengaturan perdagangan aset kripto diperlukan untuk mengelola ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Saat ini, sambungnya, Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus menggodok rencana pendirian bursa kripto. Bursa itu ditargetkan bisa berdiri pada semester kedua tahun ini.

Baca Juga: DJP Akhirnya Serahkan Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejari

Saat ini, Bappebti baru mengatur jenis-jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia dengan jumlahnya sekitar 229.

Sebagai informasi, sebelumnya, Ditjen Pajak (DJP) juga tengah mengkaji skema pemajakan atas penghasilan yang bersumber dari transaksi aset kripto. Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut perkembangan aset kripto di Indonesia perlu dicermati sebelum pemerintah meresponsnya dengan kebijakan pajak.

Pada isu pajak pertambahan nilai (PPN), DJP perlu mencermati aset kripto yang akan masuk dalam kategori barang, jasa, atau alat tukar. Sementara soal pajak penghasilan (PPh), DJP telah mengadakan diskusi mengenai skema laba yang diperoleh wajib pajak. Simak ‘Soal Skema Pemajakan Transaksi Cryptocurrency, Ini Kata Dirjen Pajak’. (kaw)

Baca Juga: Dapat Surat Teguran dari DJP, Beberapa Wajib Pajak Datangi KP2KP
Topik : cryptocurrency, Bitcoin, Kemendag, perdagangan, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Rabu, 19 Mei 2021 | 21:25 WIB
melihat animo dan tren dikalangan masyarakat sekarang, cryptocurrency dan NFT punya potensi penerimaan yang sangat besar. namun disamping itu, masih minim regulasi dan pengawasan. kiranya peluang ini dimanfaatkan dan diatur oleh pemerintah

Daffa Abyan

Minggu, 16 Mei 2021 | 19:55 WIB
cryptocurrency menjadi potensi penerimaan pajak yang sangat besar bagi negara, namun diperlukan pengawasan serta kepastian huku yang memerlukan keterlibatan berbagai stakeholders
1
artikel terkait
Selasa, 22 Juni 2021 | 10:03 WIB
PMK 61/2021
Selasa, 22 Juni 2021 | 09:58 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 Juni 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 21 Juni 2021 | 17:38 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:29 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH