Berita
Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP
Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL
Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tidak Hanya DJP, Kemendag Juga Ikut Cermati Transaksi Cryptocurrency

A+
A-
2
A+
A-
2
Tidak Hanya DJP, Kemendag Juga Ikut Cermati Transaksi Cryptocurrency

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mencermati tren perdagangan aset kripto atau cryptocurrency yang berkembang sangat cepat.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan beberapa pedagang aset kripto mencatat transaksinya sudah mencapai Rp1,7 triliun per hari atau 10% nilai transaksi Bursa Efek Indonesia. Dengan potensi yang tinggi tersebut, sudah seharusnya pemerintah mengatur perdagangannya.

"Terjadi perubahan perilaku investor maupun pedagang, khususnya di kalangan anak muda, yang mulai melihat kripto sebagai ruang baru yang menjanjikan," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (13/5/2021).

Baca Juga: Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Jerry mengatakan Indonesia tidak memperlakukan aset kripto sebagai mata uang seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa, tetapi aset yang bisa diperdagangkan atau komoditas. Hal itu sesuai dengan UU Bank Indonesia yang menyatakan mata uang yang sah hanya rupiah.

Jika ketentuan itu dirilis, dia menyebut Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang mengatur perdagangan aset kripto. Jerry menjelaskan setidaknya ada dua alasan pemerintah perlu mengatur transaksi aset kripto.

Pertama, sebagai sarana perlindungan bagi para pelaku perdagangan kripto. Kedua, ketentuan itu akan menjadi sarana bagi para pelaku agar aset dan arus keuangan mereka dianggap legal untuk negara. Pasalnya, Indonesia menerapkan aturan ketat dalam pengawasan sektor keuangan dan jasa keuangan.

Baca Juga: Infrastruktur Belum Siap, Pemajakan Cryptocurrency Perlu Ditunda

"Artinya, uang dan segala aset harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, baik sumber maupun penggunaannya harus jelas. Ini untuk menghindari dugaan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lain-lain," ujarnya.

Bagi negara, Jerry menilai aturan mengenai perdagangan aset kripto akan berguna bagi instrumen ataupun indikator dalam pengelolaan fiskal dan moneter. Secara umum, dia menyebut pengaturan perdagangan aset kripto diperlukan untuk mengelola ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Saat ini, sambungnya, Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus menggodok rencana pendirian bursa kripto. Bursa itu ditargetkan bisa berdiri pada semester kedua tahun ini.

Baca Juga: Peran Humas Pajak Mewujudkan Kepatuhan Kooperatif

Saat ini, Bappebti baru mengatur jenis-jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia dengan jumlahnya sekitar 229.

Sebagai informasi, sebelumnya, Ditjen Pajak (DJP) juga tengah mengkaji skema pemajakan atas penghasilan yang bersumber dari transaksi aset kripto. Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut perkembangan aset kripto di Indonesia perlu dicermati sebelum pemerintah meresponsnya dengan kebijakan pajak.

Pada isu pajak pertambahan nilai (PPN), DJP perlu mencermati aset kripto yang akan masuk dalam kategori barang, jasa, atau alat tukar. Sementara soal pajak penghasilan (PPh), DJP telah mengadakan diskusi mengenai skema laba yang diperoleh wajib pajak. Simak ‘Soal Skema Pemajakan Transaksi Cryptocurrency, Ini Kata Dirjen Pajak’. (kaw)

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Penyisiran Lapangan Pelaku UMKM Dijalankan
Topik : cryptocurrency, Bitcoin, Kemendag, perdagangan, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Rabu, 19 Mei 2021 | 21:25 WIB
melihat animo dan tren dikalangan masyarakat sekarang, cryptocurrency dan NFT punya potensi penerimaan yang sangat besar. namun disamping itu, masih minim regulasi dan pengawasan. kiranya peluang ini dimanfaatkan dan diatur oleh pemerintah

Daffa Abyan

Minggu, 16 Mei 2021 | 19:55 WIB
cryptocurrency menjadi potensi penerimaan pajak yang sangat besar bagi negara, namun diperlukan pengawasan serta kepastian huku yang memerlukan keterlibatan berbagai stakeholders
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 September 2021 | 08:24 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Sri Mulyani Sebut Pengenaan PPh Minimum Bakal Berlaku Terbatas

Senin, 13 September 2021 | 10:50 WIB
LAYANAN PERIZINAN

Sri Mulyani Ingin INSW Tak Cuma Mudahkan Pengusaha

Sabtu, 11 September 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lapor Penjualan Aset dalam SPT, Direktur Perusahaan Ditangkap

Sabtu, 11 September 2021 | 11:00 WIB
PAJAK UANG KRIPTO

Ragam Pengenaan Pajak Cryptocurrency, Begini Praktiknya di Dunia

berita pilihan

Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP

Suara PBNU Soal Pajak Karbon: Mendukung dengan Syarat

Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Angka Kapitalisasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan?

Senin, 20 September 2021 | 18:51 WIB
SUKUK RITEL

PPh Bunga Obligasi Turun, SR015 Laku Keras Sampai Pecah Rekor

Senin, 20 September 2021 | 18:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 18:21 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (3)

Ini 11 Alasan Mengapa Wajib Pajak Dikenai Sanksi Administrasi Bunga

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 18:00 WIB
SELANDIA BARU

UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

Senin, 20 September 2021 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

Senin, 20 September 2021 | 17:30 WIB
AUSTRALIA

Bantu Pengusaha Hadapi Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Ditambah