Tidak Bisa Akses Aplikasi E-Bupot & VAT Refund? Ini Penjelasan DJP

JAKARTA, DDTCNews – Tidak hanya aplikasi e-Faktur dan e-Nofa, tetapi juga aplikasi e-Bupot dan VAT Refund yang tidak bisa diakses sementara pada akhir pekan ini.

Hal ini disampaikan Ditjen Pajak (DJP) dalam akun resmi Twitternya. Tidak bisa diaksesnya kedua aplikasi itu masih berkaitan dengan migrasi database e-Faktur dan e-Nofa yang telah diumumkan DJP sebelumnya.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, aplikasi e-Bupot dan VAT Refund tidak dapat diakses. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” demikian pernyataan DJP dalam akun resmi Twitternya.

Dengan demikian, aplikasi e-Bupot dan VAT Refund tidak bisa diakses sementara hingga besok, Senin (20/1/2020) pukul 08.00 WIB.

Aplikasi e-Bupot atas PPh Pasal 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan Ditjen Pajak untuk digunakan dalam membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Seperti diketahui, wajib pajak pemotong PPh Pasal 23/26 wajib membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT melalui aplikasi e-Bupot. Melalui Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-425/PJ/2019 yang ditetapkan pada 22 April 2019. Kewajiban tersebut berlaku mulai Mei 2019.

Sementara itu, VAT Refund adalah fasilitas perpajakan yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri berupa pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak di Indonesia, yang kemudian dibawa ke luar daerah pabean atau luar negeri.

Belum lama ini, pemerintah telah melakukan rebranding VAT Refund. Pemerintah menyederhanakan mekanisme pendaftaran pengusaha kena pajak (PKP) toko retail yang ingin berpartisipasi dalam skema VAT Refund for tourist.

Hal tersebut termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-17/PJ/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban PKP Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada Turis Asing. (kaw)