PEREKONOMIAN INDONESIA

Tertekan Situasi Global, Pemerintah Klaim Daya Beli Masyarakat Menguat

Redaksi DDTCNews | Senin, 09 Mei 2022 | 08:30 WIB
Tertekan Situasi Global, Pemerintah Klaim Daya Beli Masyarakat Menguat

Pembeli mencoba jilbab yang akan dibelinya di kawasan Jembatan Penyeberangan Multiguna atau Skybridge Tanah Abang, Jakarta, Jumat (1/4/2022). Sejumlah pedagang menyatakan omzet jelang bulan Ramadhan meningkat sekitar 30-40 persen dibandingkan dua tahun terakhir yang terdampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengeklaim situasi perekonomian nasional saat ini dalam kondisi yang baik, kendati ada tekanan dari sisi eksternal.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan optimisme ini muncul berdasarkan sejumlah indikator perekonomian yang juga menunjukkan penguatan. Salah satunya, daya beli masyarakat yang tercatat stabil terlihat dari kinerja sisi demand yang positif dan kekuatan produksi meningkat.

Edy mengungkapkan dari sisi demand, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencatatkan ekspansi 6 bulan berturut-turut dengan posisi terakhir di level 111 atau di zona optimis (>100).

Baca Juga:
DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri

"Ini menunjukkan bahwa optimisme konsumen terhadap perekonomian terjaga," kata Edy dikutip dari siaran pers KSP, Senin (9/5/2022).

Kinerja demand yang positif, ujar Edy, juga ditunjukkan oleh indeks penjualan ritel yang tumbuh 8,6 persen (year on year/yoy) pada Maret 2022. Menurutnya, pertumbuhan penjualan ritel yang cukup tinggi menjadi hal penting, mengingat penopang utama Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah konsumsi rumah tangga.

"Tren positif pertumbuhan penjualan ritel dan IKK diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekononi di kuartal I/2022," jelasnya.

Baca Juga:
Rasio Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen? Ini Kata Kepala BKF

Sementara dari sisi kekuatan produksi, lanjut Edy, terlihat dari keyakinan manajer bisnis di sektor manufaktur Indonesia yang masih berada di zona ekspansif level 51,3 pada Maret 2022. Capaian tersebut konsisten mengalami ekspansi selama 7 bulan berturut-turut.

Selain itu, kinerja positif sisi produksi juga tampak dari utilisasi industri pengolahan, yang mendekati level sebelum pandemi, yakni 72,45% pada kuartal I/2022. "Dengan demikian risiko inflasi ke depan dapat diminimalisir," katanya.

Edy membeberkan siasat yang dijalankan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Dari sisi internal, dia menyatakan, pemerintah telah berhasil melakukan penanganan dan pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga:
Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Sedangkan secara eksternal, sambung dia, Indonesia diuntungkan dengan komoditas unggulan ekspor yang memberikan dukungan fiskal.

"Indonesia mencatat surplus neraca dagang 23 bulan berturut-turut. Kombinasi faktor-faktor ini menguatkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia, sehingga investasi asing (FDI) pada kuartal I/2022 tumbuh signifikan 31,8 persen yoy," imbuh Edy.

Meski demikian, lanjut Edy, Indonesia tetap harus mewaspadai dampak lanjutan transmisi dari perang, kenaikan harga komoditas, kondisi pandemi Covid-19 di China, dan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi global.

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Jika kondisi tersebut terus berkelanjutan, kata Edy, dampaknya akan merembet pada meningkatnya inflasi, penurunan daya beli, dan menekan fiskal.

"Mengingat APBN harus lebih banyak menyediakan dukungan bantalan sosial bagi masyarakat, dan terakhir menekan pasar keuangan melalui pelemahan rupiah serta meningkatnya tingkat bunga pasar," tambahnya.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipatif. Di antaranya, melakukan diversifikasi tujuan ekspor maupun sumber impor dan mendorong penggunaan local currency settlement system (LCS) dalam transaksi ekspor impor, serta mendorong efisiensi dan pemulihan industri pengolahan.

"Pemerintah juga memperkuat perlindungan sosial ekonomi yang lebih tepat sasaran melalui reformasi subsidi dan pembenahan basis data," katanya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?

Jumat, 26 April 2024 | 11:30 WIB KP2KP MUKOMUKO

Petugas Pajak Ingatkan WP soal Kewajiban yang Sering Dilupakan PKP

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:13 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Kriteria Barang Bawaan Impor yang Wajib Diperiksa via Jalur Merah

Jumat, 26 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Sertel ke KPP Hanya Bisa oleh Pengurus Badan, Siapa Saja?

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan