Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Tekan Sengketa Pajak, Kemenkeu Pakai 3 Strategi Ini

A+
A-
10
A+
A-
10
Tekan Sengketa Pajak, Kemenkeu Pakai 3 Strategi Ini

Slide paparan yang disampaikan Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Iwan Djuniardi dalam acara FGD Penelitian Peningkatan Sengketa Pajak pada Tingkat Peninjauan Kembali dan Peran Yurisprudensi, Senin (8/11/2021). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menyebut ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka sengketa pajak.

Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Iwan Djuniardi mengatakan upaya untuk menurunkan sengketa pajak terbagi atas 3 kategori. Pertama, peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM).

“Peningkatan kapasitas dilakukan dengan pelatihan teknis perpajakan dan in house training agar kualitas pemeriksaan naik," katanya dalam acara FGD Penelitian Peningkatan Sengketa Pajak pada Tingkat Peninjauan Kembali dan Peran Yurisprudensi, Senin (8/11/2021).

Baca Juga: NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Kedua, perubahan regulasi kebijakan perpajakan. Pada aspek ini, otoritas sudah melakukan beberapa kegiatan seperti menerbitkan UU Cipta Kerja di bidang perpajakan dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan sistem perpajakan dan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam menangani sengketa perpajakan.

Dalam penggunaan teknologi informasi, lanjut Iwan, wajib pajak akan terbagi dalam beberapa kriteria berbasis risiko. Wajib pajak dengan risiko tinggi akan menjadi sasaran dalam proses bisnis seperti pemeriksaan, keberatan, dan banding.

Baca Juga: Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

"Jadi, saat melakukan pemeriksaan itu berdasarkan risiko, dan yang akan diperiksa itu yang masuk kategori high risk. Kami coba integrasikan fungsi keberatan dan banding yang sekarang disatukan dengan aplikasi Derik (Desktop Pemeriksaan)," ujarnya.

Dia menambahkan teknologi informasi memiliki potensi besar tidak hanya untuk menurunkan risiko sengketa pajak di Pengadilan Pajak, tetapi juga bisa digunakan sebagai instrumen untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak.

"Teknologi informasi, apabila digunakan dalam standardisasi yang tinggi, bisa digunakan sebagai alat percepatan penyelesaian sengketa pajak," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Topik : sengketa pajak, kemenkeu, pengadilan pajak, peraturan pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Januari 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 20 Januari 2022: 6.220 WP Ungkap Hartanya, Investasi Naik 20%

Jum'at, 21 Januari 2022 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Update M-Pajak! Ada Fitur Pencatatan untuk WP UMKM

Kamis, 20 Januari 2022 | 18:00 WIB
KABUPATEN BONE BOLANGO

Meriahkan HUT ke-19, Pemda Adakan Program Pemutihan Pajak PBB-P2

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pusat Logistik Berikat?

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem