Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Tekan Biaya, Jokowi Minta Infrastruktur Segera Dibenahi

A+
A-
0
A+
A-
0
Tekan Biaya, Jokowi Minta Infrastruktur Segera Dibenahi

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur secara merata di Indonesia sehingga ekonomi daerah pun maju. Inilah yang menjadi keinginan utama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi mengatakan masih banyak proyek infrastruktur Indonesia yang harus dijalankan dengan segera. Namun untuk menjalankan dan merampungkannya, pemerintah butuh dana yang relatif besar.

“Letak geografis dan bentuk negara (kepulauan) Indonesia menjadikan pemerintah butuh dana besar. Saya yakin apabila pembangunan infrastruktur selesai, biaya logistik dan transportasi akan jauh lebih murah, serta akan menjadikan daya saing kita lebih baik,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/12).

Baca Juga: Klaim Jokowi: Tidak Lockdown Saat Awal Covid adalah Langkah Tepat

Menurut Jokowi, biaya logistik Indonesia masih berkisar 250-300% lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Penyebabnya, infrastruktur nasional yang masih buruk dan belum siap.

Dia menginginkan pembangunan infrastruktur bisa diselesaikan secepat mungkin. Pasalnya pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pembangunan prioritas yang diyakini Jokowi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain membenahi infrastruktur, Jokowi juga akan membenahi birokrasi di Indonesia. Salah satu contohnya, terkait dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran.

Baca Juga: Jokowi Terima Majelis Nasional Korea Selatan, Bahas Berlakunya IK-CEPA

"Saya jengkel sekali dalam 2 tahun ini energi habis. Hampir 60 persen sampai 70 persen birokrasi kita, energi habis untuk urus SPJ," ungkapnya.

Jokowi mengaku saat melakukan peninjauan, sering ditemukan kondisi di mana para pegawainya tengah sibuk mengurus SPJ penggunaan anggaran. (Gfa)

Baca Juga: Ikuti UU HKPD, Ketua MPR Minta Pemda Siapkan Regulasi Soal Dana Abadi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : joko widodo, jokowi, pembangunan infrastruktur, biaya logistik, biaya transportasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 21 Desember 2022 | 12:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Beri Sinyal Setop PPKM pada Akhir Tahun

Rabu, 21 Desember 2022 | 11:55 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Resmi! Indonesia Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023

Rabu, 21 Desember 2022 | 10:47 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Setelah Nikel, Hari Ini Jokowi Umumkan Larangan Ekspor Komoditas Baru

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T