Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Tarik Pinjaman Demi Lunasi Utang, Negara Ini Jorjoran Pungut Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarik Pinjaman Demi Lunasi Utang, Negara Ini Jorjoran Pungut Pajak

Perdana Menteri Pakistan di Islamabad beberapa waktu lalu.  Imran menuding banyak pelaku industri yang beroperasi di Pakistan melakukan praktik pengelakan pajak dalam beberapa dekade terakhir. (Foto: Asad Zaidi/Bloomberg/theprint.in)

ISLAMABAD, DDTCNews – Pakistan kembali jorjoran mengejar target penerimaan pajak. Jurus terbaru, Otoritas Pajak Pakistan (Federal Board of Revenue/FBR) meluncurkan track and trace system (TTS). Optimalisasi penerimaan ini diyakini akan meringankan beban pemerintah Pakistan dalam membayar utang.

Sistem tersebut akan membantu pemerintah untuk mengawasi alur produksi dan distribusi gula dari pabrik hingga ke konsumen. Langkah ini ditempuh demi menekan celah penghindaran pajak.

Gula menjadi industri kedua di Pakistan yang menerapkan sistem pengawasan TTS, setelah industri tembakau. Rencananya, FBR akan memperluas penggunaan TTS untuk sektor industri minuman, semen, pupuk, logam besi, dan minyak bumi.

Baca Juga: Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

"TTS akan memastikan pemantauan produksi dan penjualan pada sektor tembakau, pupuk, gula, dan semen secara online. Sistem ini akan meningkatkan transparansi dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara," ujar PM Pakistan Imran Khan dikutip Dawn, dikutip Kamis (25/11/2021).

Melalui sistem ini, tidak ada kantong produksi gula yang dikeluarkan dari pabrik tanpa cap dan tanda identitas. FBR juga telah mengeluarkan aturan khusus untuk mengatur hal tersebut.

Khan berharap skema TTS bisa menjaga transparansi pemerintah dalam memungut pajak. Tak cuma itu, TTS juga diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Baca Juga: Insentif Masih Dibutuhkan, Keringanan PPN Diperpanjang Hingga Maret

Sebelumnya Khan menyampaikan kekhawatirannya terhadap ketidakpercayaan masyarakat pada sistem pajak di Pakistan. Ia menekankan bahwa FBR memiliki peran besar dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem pajak yang ada.

Khan juga menekankan pentingnya promosi dan penguatan budaya pajak di Pakistan. Keduanya dapat dilakukan dengan meyakinkan masyarakat bahwa pajak yang dibayar digunakan untuk mensejahterakan anak-anak mereka dan bukan untuk kepentingan para pemangku jabatan.

Khan menyampaikan target penerimaan pajak tahun ini oleh FBR sebesar Rs6 miliar (setara Rp489 miliar). Setengah dari penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk pembayaran dana pensiun, pembayaran utang negara, pembangunan infrastruktur, serta pengeluaran kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga: Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021

Dengan defisit anggaran tembus 7% terhadap PDB pada 2020, Pakistan memang menarik tambahan pinjaman luar negerinya. Hal ini dilakukan demi menambah kemampuan pemerintah dalam melunasi utang.

Penasihat Perdana Menteri Bagian Keuangan dan Pendapatan, Shaukat Tarin, menyampaikan sejauh ini sudah ada 76 perusahaan yang masuk dalam TTS. Tarin mengestimasi sekitar 15 juta penduduk telah teridentifikasi untuk masuk pada basis pajak. (sap)

Baca Juga: Adopsi Pajak Minimum Global, Konstitusi Bakal Diamendemen
Topik : pajak internasional, pajak gula, pajak tembakau, cukai, PPN, Pakistan, utang pemerintah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 09:43 WIB
AMERIKA SERIKAT

Apple Rilis Update Harga di Berbagai Negara, Sesuaikan Kenaikan PPN

Kamis, 13 Januari 2022 | 17:30 WIB
PMK 209/2021

Simak! Syarat Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu Diperketat

Kamis, 13 Januari 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Elon Musk Nge-Tweet Lagi, Tolak Pengenaan Pajak atas Panel Surya

Kamis, 13 Januari 2022 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Kanada Maju Terus Pajaki Layanan Digital, AS Mulai Gerah

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Enam Kondisi Bukti Pot/Put Unifikasi Tetap Perlu Dibuat

Senin, 17 Januari 2022 | 13:57 WIB
PMK 186/2021

Terbit PMK Baru Soal Pengawasan Akuntan Publik, Ini yang Diatur

Senin, 17 Januari 2022 | 13:51 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Turun, Utang Luar Negeri Indonesia Rp5.965 Triliun Per November 2021