KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPN Emas Perhiasan bila PKP Pedagang Tak Punya Faktur Pajak

Redaksi DDTCNews | Minggu, 29 Oktober 2023 | 10:30 WIB
Tarif PPN Emas Perhiasan bila PKP Pedagang Tak Punya Faktur Pajak

Ilustrasi. Pramuniaga menata perhiasan di salah satu toko di Pusat Emas Cikini, Jakarta, Selasa (3/10/2023). ANTARA FOTO/Donny Aditra/wpa/YU

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha Kena Pajak (PKP) pedagang emas perhiasan wajib memungut PPN sebesar 1,65% atas penyerahan emas perhiasan kepada konsumen akhir apabila PKP tersebut tidak memiliki faktur pajak atas perolehan emas tersebut.

Berdasarkan PMK 48/2023, PKP pedagang emas perhiasan yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan emas perhiasan wajib memungut dan menyetorkan PPN terutang dengan besaran tertentu.

“[Besaran tertentu] sebesar 15% dari tarif PPN dikali dengan harga jual…dalam hal PKP pedagang emas perhiasan tidak memiliki faktur pajak atas perolehan emas perhiasan dimaksud…,” demikian penggalan Pasal 14 ayat (4) huruf b PMK 48/2023, dikutip pada Minggu (29/10/2023).

Baca Juga:
UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Tarif PPN sebesar 1,65% dari harga jual tersebut juga berlaku atas penyerahan emas perhiasan dari PKP pedagang emas perhiasan kepada pedagang emas perhiasan lainnya, dalam hal PKP pedagang emas perhiasan tidak memiliki faktur pajak atas perolehan emas perhiasan dimaksud.

Jika PKP pedagang emas perhiasan memiliki faktur pajak atas perolehan emas perhiasan dimaksud maka tarif PPN yang dipungut dari konsumen akhir menjadi 1,1%. Hal ini juga berlaku atas emas perhiasan yang diserahkan kepada pedagang emas perhiasan lainnya.

“[Besaran tertentu] sebesar 10% dari tarif PPN dikali dengan harga jual…dalam hal PKP pedagang emas perhiasan memiliki faktur pajak atas perolehan emas perhiasan dimaksud…,” bunyi Pasal 14 ayat (4) huruf a PMK 48/2023.

Baca Juga:
Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Dalam hal PKP pedagang emas perhiasan ternyata juga melakukan penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis maka PKP yang dimaksud wajib memungut dan menyetorkan PPN dengan besaran tertentu.

Besaran tertentu atas penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis dikenakan 10% dari tarif PPN dikalikan dengan harga jual atau 1,1% dari harga jual. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:00 WIB MAHKAMAH KONSTITUSI

Bernuansa Premium Remedium, Ketentuan Soal Pidana Pajak Diuji di MK

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov DKI Tetapkan Deadline Bayar/Setor dan Lapor SPT Pajak Daerah

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 23 atas Diskon Tambahan dan Biaya Promosi

Jumat, 01 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penyanderaan atau Gijzeling dalam Penagihan Pajak?