Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tantangan Reformasi Pajak di Era Ekonomi Digital

A+
A-
1
A+
A-
1

JAKARTA, DDTCNews – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN VJ) mengadakan Seminar Akuntansi Nasional dengan tema ‘Reformasi Perpajakan di Era Digital’ pada Kamis (1/11) bertempat di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Rektorat UNN VJ, Jakarta.

Dalam seminar tersebut, Rektor UPN VJ Erna Hernawati menyampaikan topik tersebut sengaja dipilih untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup khususnya di bidang perpajakan untuk bersaing di era digital.

Salah satu narasumber yang diundang, Direktur Perpajakan Internasional dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) John L. Hutagaol, menyampaikan beratnya tantangan yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia temasuk Indonesia dalam memajaki penghasilan dari ekonomi digital.

Baca Juga: Sri Mulyani Titip Soal Ekonomi Digital ke DJP, Ada Apa?

Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini, pelaku bisnis berbasis digital dari luar Indonesia dapat menjalankan usahanya di Indonesia tanpa mendirikan badan usaha di Indonesia, tanpa memiliki kantor di Indonesia, bahkan tanpa menempatkan karyawan di Indonesia.

“Tanpa adanya kehadiran fisik (physical presence), akan sulit bagi DJP untuk memajaki penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pelaku bisnis digital tersebut dari menjalankan usahanya di Indonesia,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis yang diterima DDTCNews, Selasa (6/11).

John menambahkan tantangan lain yang dihadapi oleh otoritas pajak adalah bagaimana membagi hak pemajakan secara adil (fairness) atas penghasilan perusahaan digital raksasa seperti Alibaba, Facebook, Amazon dan Google yang menjalankan operasi bisnisnya di berbagai negara (cross jurisdictions).

Baca Juga: Soal Perselisihan Pajak Digital, Prancis Sudah Bikin Proposal untuk AS

“Transaksi bisnis yang cross-border tersebut membuat batasan hak pemajakan antar negara-negara yang terlibat menjadi tidak jelas,” imbuhnya.

Meskipun dihadapkan pada tantangan yang berat, DJP sebagai otoritas pajak negeri ini terus mereformasi dirinya untuk menyikapi tantangan ekonomi digital tersebut di atas. Salah satunya adalah melakukan pembenahan administrasi pelayanan yang berbasis teknologi seperti e-SPT, e-NPWP dan e-faktur pajak.

“Ke depannya, semua pelayanan pajak akan dapat diselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi sehingga wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi kantor pajak. Reformasi perpajakan yang saat ini tengah berlangsung diharapkan akan membawa DJP menjadi institusi yang berbasis teknologi informasi seutuhnya,” papar John.

Baca Juga: DJP Pantau Perselisihan Prancis & AS Soal Pajak Digital, Ada Apa?

Terkait isu pembagian hak pemajakan (division of taxing rights) di era ekonomi digital, John menyampaikan Indonesia terlibat aktif dalam merumuskan standar pemajakan global atas kegiatan ekonomi digital pada Task Force on Digital Economy (TFDE) bentukan the Inclusive Framework on BEPS yang saat ini memiliki anggota sebanyak 117 Yurisdiksi.

Salah satu tugas TFDE adalah merumuskan metode atau cara membagi hak pemajakan secara adil atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pelaku usaha berbasis digital yang beroperasi di berbagai negara. Saat ini TFDE secara intensif tengah menyiapkan rumusan terkait pembagian hak pemajakan tersebut. TFDE diharapkan akan menerbitkan laporan akhir (final report) pada 2020.

Selain itu, Indonesia juga menilai transparansi sebagai salah satu kunci dalam mengurangi laju penghindaran pajak diera ekonomi digital. Untuk itu, Indonesia telah bergabung bersama dengan 101 yurisdiksi lainnya untuk saling melakukan pertukaran informasi rekening keuangan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Baca Juga: DJP Punya Tim yang Kaji Pajak Digital Negara Lain

Informasi yang dipertukarkan tersebut meliputi informasi mengenai pemilik rekening, rekening keuangan, lembaga keuangan, saldo akhir rekening keuangan dan penghasilan rekening keuangan. Dengan terbukanya informasi tersebut, peluang untuk menghindari pajak menjadi semakin kecil.

“Pada prinsipnya pemajakan atas usaha online maupun offline adalah sama atau tidak ada diskriminasi, karena sifat dari penghasilannya juga sama, yaitu sama-sama dari penghasilan usaha. Adapun yang berbeda hanya cara atau media berbisnis saja,” pungkasnya di akhir pemaparan. (Amu)

Baca Juga: Prancis Sebut Pajak Digital Sebagai 'Puncak Gunung Es', Apa Maksudnya?

Salah satu narasumber yang diundang, Direktur Perpajakan Internasional dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) John L. Hutagaol, menyampaikan beratnya tantangan yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia temasuk Indonesia dalam memajaki penghasilan dari ekonomi digital.

Baca Juga: Sri Mulyani Titip Soal Ekonomi Digital ke DJP, Ada Apa?

Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini, pelaku bisnis berbasis digital dari luar Indonesia dapat menjalankan usahanya di Indonesia tanpa mendirikan badan usaha di Indonesia, tanpa memiliki kantor di Indonesia, bahkan tanpa menempatkan karyawan di Indonesia.

“Tanpa adanya kehadiran fisik (physical presence), akan sulit bagi DJP untuk memajaki penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pelaku bisnis digital tersebut dari menjalankan usahanya di Indonesia,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis yang diterima DDTCNews, Selasa (6/11).

John menambahkan tantangan lain yang dihadapi oleh otoritas pajak adalah bagaimana membagi hak pemajakan secara adil (fairness) atas penghasilan perusahaan digital raksasa seperti Alibaba, Facebook, Amazon dan Google yang menjalankan operasi bisnisnya di berbagai negara (cross jurisdictions).

Baca Juga: Soal Perselisihan Pajak Digital, Prancis Sudah Bikin Proposal untuk AS

“Transaksi bisnis yang cross-border tersebut membuat batasan hak pemajakan antar negara-negara yang terlibat menjadi tidak jelas,” imbuhnya.

Meskipun dihadapkan pada tantangan yang berat, DJP sebagai otoritas pajak negeri ini terus mereformasi dirinya untuk menyikapi tantangan ekonomi digital tersebut di atas. Salah satunya adalah melakukan pembenahan administrasi pelayanan yang berbasis teknologi seperti e-SPT, e-NPWP dan e-faktur pajak.

“Ke depannya, semua pelayanan pajak akan dapat diselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi sehingga wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi kantor pajak. Reformasi perpajakan yang saat ini tengah berlangsung diharapkan akan membawa DJP menjadi institusi yang berbasis teknologi informasi seutuhnya,” papar John.

Baca Juga: DJP Pantau Perselisihan Prancis & AS Soal Pajak Digital, Ada Apa?

Terkait isu pembagian hak pemajakan (division of taxing rights) di era ekonomi digital, John menyampaikan Indonesia terlibat aktif dalam merumuskan standar pemajakan global atas kegiatan ekonomi digital pada Task Force on Digital Economy (TFDE) bentukan the Inclusive Framework on BEPS yang saat ini memiliki anggota sebanyak 117 Yurisdiksi.

Salah satu tugas TFDE adalah merumuskan metode atau cara membagi hak pemajakan secara adil atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pelaku usaha berbasis digital yang beroperasi di berbagai negara. Saat ini TFDE secara intensif tengah menyiapkan rumusan terkait pembagian hak pemajakan tersebut. TFDE diharapkan akan menerbitkan laporan akhir (final report) pada 2020.

Selain itu, Indonesia juga menilai transparansi sebagai salah satu kunci dalam mengurangi laju penghindaran pajak diera ekonomi digital. Untuk itu, Indonesia telah bergabung bersama dengan 101 yurisdiksi lainnya untuk saling melakukan pertukaran informasi rekening keuangan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Baca Juga: DJP Punya Tim yang Kaji Pajak Digital Negara Lain

Informasi yang dipertukarkan tersebut meliputi informasi mengenai pemilik rekening, rekening keuangan, lembaga keuangan, saldo akhir rekening keuangan dan penghasilan rekening keuangan. Dengan terbukanya informasi tersebut, peluang untuk menghindari pajak menjadi semakin kecil.

“Pada prinsipnya pemajakan atas usaha online maupun offline adalah sama atau tidak ada diskriminasi, karena sifat dari penghasilannya juga sama, yaitu sama-sama dari penghasilan usaha. Adapun yang berbeda hanya cara atau media berbisnis saja,” pungkasnya di akhir pemaparan. (Amu)

Baca Juga: Prancis Sebut Pajak Digital Sebagai 'Puncak Gunung Es', Apa Maksudnya?
Topik : kampus, ekonomi digital, upn veteran jakarta
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 20 Januari 2017 | 16:08 WIB
UNIVERSITAS GUNADARMA
Senin, 08 Mei 2017 | 18:01 WIB
KOMPAK 2017 - UNAIR
Rabu, 04 September 2019 | 11:55 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2019
Selasa, 18 April 2017 | 15:41 WIB
KULIAH UMUM MENKEU
berita pilihan
Selasa, 21 Januari 2020 | 17:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:44 WIB
JEPANG
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:41 WIB
OMNIBUS LAW
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:24 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:32 WIB
SOSIALISASI PERPAJAKAN
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
AGENDA PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:40 WIB
FILIPINA