Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Tanda Tangan Elektronik, Ini Ketentuan Permohonan Kode Otorisasi DJP

A+
A-
15
A+
A-
15
Tanda Tangan Elektronik, Ini Ketentuan Permohonan Kode Otorisasi DJP

Ilustrasi. Kantor Pusat DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik.

Tanda tangan elektronik dapat berupa tanda tangan elektronik tersertifikasi atau tidak tersertifikasi. Adapun tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi merupakan tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan kode otorisasi DJP yang diterbitkan Ditjen Pajak.

“Untuk memperoleh kode otorisasi DJP …, wajib pajak harus mengajukan permohonan penerbitan kode otorisasi DJP kepada Direktorat Jenderal Pajak,” demikian bunyi penggalan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 63/2021, dikutip pada Selasa (15/6/2021).

Baca Juga: Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Adapun permohonan kode otorisasi DJP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau secara terpisah setelah wajib pajak memperoleh NPWP.

Sesuai dengan ketentuan dalam beleid tersebut, kode otorisasi DJP adalah alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan wajib pajak untuk melakukan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh DJP.

Dalam pengajuan permohonan penerbitan kode otorisasi DJP secara elektronik, wajib pajak perlu mengisi formulir permohonan kode otorisasi DJP. Kemudian, wajib pajak menyampaikan email dan nomor telepon seluler aktif. Wajib pajak juga melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas.

Baca Juga: Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Berdasarkan pada permohonan yang diajukan tersebut, DJP nantinya akan melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan data wajib pajak serta pengujian verifikasi dan autentikasi atas identitas wajib pajak.

Berdasarkan penelitian dan pengujian tersebut, dirjen pajak memberikan kode otorisasi DJP dan menerbitkan surat keterangan penerbitan kode otorisasi DJP. Dirjen pajak juga dapat menolak permohonan wajib pajak dengan menerbitkan surat penolakan penerbitan kode otorisasi DJP.

Seperti diketahui, PMK 63/2021 adalah pelaksanaan dari PP 74/2011 s.t.d.d PP 9/2021. Merujuk pada Pasal 63A PP tersebut, wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik. (kaw)

Baca Juga: Belum Terima Email Survei dari Kantor Pajak? Ini Kata DJP

Topik : PMK 63/2021, tanda tangan elektronik, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Peran Humas Pajak Mewujudkan Kepatuhan Kooperatif

Senin, 20 September 2021 | 10:16 WIB
KP2KP SINJAI

Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Penyisiran Lapangan Pelaku UMKM Dijalankan

Senin, 20 September 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Belum Semua Kantor Pajak Terjunkan Pegawai ke Lapangan, DJP Lihat Ini

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji