Review
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:39 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Rabu, 03 Juni 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 03 Juni 2020 | 06:57 WIB
ANALISIS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 03 Juni 2020 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 3 JUNI-9 JUNI 2020
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:04 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Tambah Pos Baru, Pagu Belanja Pemerintah Pusat Disepakati

A+
A-
1
A+
A-
1
Tambah Pos Baru, Pagu Belanja Pemerintah Pusat Disepakati

Suasana rapat di Badan Anggaran DPR.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui perubahan postur belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2020.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pagu belanja pemerintah pusat dalam usulan awal RAPBN 2020 senilai Rp1.670 triliun. Pagu belanja tersebut kemudian naik menjadi Rp1.683,5 triliun.

“Fokus dari kebijakan belanja pusat untuk 2020 untuk mencapai lima prioritas pembangunan yang dilakukan secara efektif dan efisien,” katanya di Ruang Rapat Banggar DPR, Selasa (10/9/2019).

Baca Juga: Silaturahmi Virtual, Ini Pesan Sri Mulyani kepada Pegawai Kemenkeu

Askolani melanjutkan perubahan postur belanja pemerintah pusat itu terdapat pada komponen belanja kementerian/lembaga (K/L) dari usulan awal senilai Rp884,5 triliun menjadi Rp909,6 triliun. Kemudian, belanja non K/L berubah dari usulan awal senilai Rp798 triliun menjadi Rp773,8 triliun.

Perubahan postur belanja juga berlaku untuk program pengelolaan belanja lainnya, dari usulan awal Rp158, 7 triliun menjadi Rp155, 3 triliun. Kemudian, pemerintah juga memasukkan pos alokasi belanja baru dengan nama ‘Pemenuhan Belanja Mendesak’ senilai Rp21,7 triliun.

Aspek pertama yang menjadi fokus belanja pemerintah pusat untuk tahun depan adalah penguatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk fokus ini, pemerintah menyediakan anggaran pendidikan senilai Rp505,8 triliun dan anggaran kesehatan senilai Rp132,2 triliun.

Baca Juga: Cukai Kantong Plastik, DJBC: Masih Menunggu Pembahasan Dengan DPR

Fokus kedua adalah penguatan program perlindungan sosial. Pemerintah merencanakan adanya belanja perlindungan sosial senilai Rp385,3 triliun untuk tahun depan. Fokus ketiga adalah untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dengan alokasi anggaran senilai Rp419,2 triliun.

Fokus keempat adalah mendorong birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi. Pos anggaran untuk kegiatan ini senilai Rp261,3 triliun. Adapun fokus kelima yaitu mengantisipasi ketidakpastian ekonomi dan mitigasi terhadap bencana alam.

“Belanja K/L ini didesain untuk lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Genjot Pendapatan Asli Daerah, DPRD Usul TV Kabel Dikenai Pajak
Topik : RAPBN 2020, kebijakan fiskal, DPR, pemenuhan belanja mendesak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 11 Maret 2020 | 19:28 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 09 Maret 2020 | 18:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 09 Maret 2020 | 17:48 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Jum'at, 06 Maret 2020 | 10:33 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
berita pilihan
Jum'at, 05 Juni 2020 | 10:32 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 05 Juni 2020 | 09:48 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 05 Juni 2020 | 09:27 WIB
KABUPATEN PAMEKASAN
Jum'at, 05 Juni 2020 | 08:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 04 Juni 2020 | 19:03 WIB
KABUPATEN SERANG
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:50 WIB
KONSULTASI
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:48 WIB
LAPORAN FTA-OECD
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:39 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Kamis, 04 Juni 2020 | 18:08 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Kamis, 04 Juni 2020 | 17:30 WIB
PAJAK DAERAH (1)