KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Muhamad Wildan | Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN

Ketua Banggar DPR Said Abdullah. (foto: dpr.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah untuk mengantisipasi konflik antara Iran dan Israel yang berpotensi berdampak terhadap belanja subsidi dan kompensasi energi.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan konflik antara kedua negara tersebut berpotensi meningkatkan harga minyak dan memperlemah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Jika setiap rupiah melemah Rp500 dan harga minyak naik US$10 per barel, diproyeksikan anggaran subsidi atau kompensasi akan meningkat sebesar Rp100 triliun," katanya, dikutip pada Jumat (19/4/2024).

Baca Juga:
Bikin Daya Beli Turun, PPP Minta Pemerintah Tunda PPN 12 Persen

Jika konflik berlanjut, lanjut Said, suplai minyak bumi dari Selat Hormuz berpotensi terganggu. Saat ini, sekitar 21% dari total suplai minyak bumi global yang didistribusikan melalui selat tersebut.

Tak hanya distribusi saja yang terganggu, produksi minyak bumi oleh Iran juga berpotensi terhambat apabila konflik terus berlanjut. Saat ini, produksi minyak oleh Iran sudah mencapai 3,45 juta barel per hari.

Oleh karena itu, Said berharap pemerintah dapat memastikan stok minyak guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Baca Juga:
Dana Pemda di Bank per April 2024, Sri Mulyani: Cukup Tinggi

"Indonesia bergantung pada impor minyak mentah dan hasil minyak sekitar 3,5 juta ton per bulan, merujuk data pada 2023," tuturnya.

Dalam rangka menjaga nilai tukar rupiah, Said juga meminta pemerintah untuk dapat memastikan ketersediaan dolar AS bagi para importir setidaknya untuk 6 bulan ke depan.

Pemerintah juga perlu memastikan kemampuan untuk membayar surat berharga negara (SBN) dan utang luar negeri yang berdenominasi dolar AS.

"Selain itu, perlu terus dikembangkan skema pembayaran yang lebih variatif, seperti mengembangkan local currency settlement untuk mengurangi ketergantungan dolar AS, terutama pada pembayaran komoditas strategis di sektor pangan dan energi," ujar Said. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:30 WIB KEP-85/BC/2024

Ditjen Bea Cukai Terapkan secara Penuh CEISA 4.0 Tahap ke-10

BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Mei 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Sebut Pencairan Dana JETP Berpotensi Terkendala, Ini Sebabnya

Rabu, 29 Mei 2024 | 18:01 WIB KAMUS PPH

Apa Itu Formulir 1721-B1?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:45 WIB PERDAGANGAN KARBON

BKF Catat Nilai Transaksi Bursa Karbon Masih Minim, Apa Tantangannya?

Rabu, 29 Mei 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Relaksasi Lartas, Pengusaha Tekstil Khawatir Gempuran Produk Impor

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:32 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Potensi Pajak dari Tiap WP Bisa Diprediksi Lebih Akurat

Rabu, 29 Mei 2024 | 16:15 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Rabu, 29 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

DJP Sebut UMKM Lebih Untung Buka Usaha di IKN, Ternyata Ini Alasannya