KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Dian Kurniati | Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB
Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Wamenkeu Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai kesehatan APBN perlu dijaga untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi terus berkelanjutan.

Suahasil mengatakan kesehatan APBN ini harus dijaga, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Misalnya soal pendapatan negara, perlu terus dioptimalkan dengan tetap menjaga iklim investasi.

Baca Juga:
Ini Pemotong PPh Final Penghasilan Penempatan DHE SDA di Indonesia

"APBN dan APBD yang makin sehat adalah APBN dan APBD yang bisa men-generate, melakukan collection dari pendapatan negara," katanya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2024, Kamis (18/4/2024).

Suahasil dalam paparannya menjelaskan sejumlah strategi optimalisasi pendapatan negara yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Beberapa di antaranya yakni reformasi perpajakan melalui implementasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kemudian, ada peningkatan kepatuhan pajak dan basis pajak melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS). Selain itu, insentif fiskal akan tetap diberikan secara terukur untuk mengakselerasi investasi.

Baca Juga:
Peraturan Baru Pajak Penempatan DHE SDA di Indonesia, Download di Sini

Sementara soal belanja, harus dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, pemerintah antara lain akan mengefisiensi belanja nonprioritas serta mereformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran.

"Ini supaya kita miliki fiscal space agar bisa membangun infrastruktur, membuat program perlindungan sosial yang kuat, dan dorong produktivitas," ujar Suahasil.

Adapun mengenai pembiayaan inovatif, juga akan dilakukan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. Hal yang dilaksanakan misalnya mendorong skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang berkelanjutan, serta menguatkan peran sovereign wealth fund (SWF) dan special mission vehicles (SMV). (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi