Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Tambah Barang Kena Cukai Baru? DJBC Sebut Prosesnya Lebih Sederhana

A+
A-
2
A+
A-
2
Tambah Barang Kena Cukai Baru? DJBC Sebut Prosesnya Lebih Sederhana

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan pascaterbitnya UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penambahan barang kena cukai (BKC) baru makin mudah. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (6/7/2022).

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan UU HPP telah menyederhanakan proses penambahan atau pengurangan BKC dengan mengubah bunyi Pasal 4 ayat (2) UU Cukai beserta penjelasannya. Pembahasan di DPR bisa lebih cepat.

“Sekarang sebetulnya sudah tidak ada lagi hambatan secara ketentuan atau peraturan. Tinggal kita bagaimana menyesuaikan pas atau tidak waktunya untuk melakukan penerapan [penambahan BKC baru] itu,” ujarnya.

Baca Juga: Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Iyan mengatakan permasalahan yang terjadi selama ini berkaitan dengan pengulangan proses penambahan atau pengurangan BKC dari DPR. Persetujuan DPR harus dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada proses penyusunan peraturan pemerintah (PP) dan proses masuknya target BKC baru dalam RUU APBN.

Dengan adanya UU HPP, penambahan atau pengurangan jenis BKC diatur dengan PP setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Adapun DPR yang dimaksud adalah komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Selain mengenai kebijakan cukai, ada pula bahasan terkait dengan penegasan dari DJP mengenai tidak dapat dijadikannya PPh final dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai biaya dan pengurang penghasilan bruto.

Baca Juga: Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Target Penerimaan Cukai Produk Plastik dan MBDK

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan pemerintah sejak beberapa tahun lalu telah membicarakan dengan DPR tentang rencana penambahan BKC berupa produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan (MBDK).

Meski target penerimaannya juga sudah masuk dalam APBN, rencana itu belum terlaksana karena pemerintah mempertimbangkan kesiapan masyarakat dan kondisi perekonomian nasional. Tahun ini, sesuai dengan Perpres 98/2022, pemerintah juga masih menargetkan penerimaan cukai produk plastik dan MBDK.

Seperti diketahui, melalui Perpres 98/2022, pemerintah telah resmi mengubah postur APBN 2022. Adapun target penerimaan cukai naik 7,9% dari Rp203,92 triliun menjadi Rp220 triliun. Angka itu terdiri atas cukai hasil tembakau Rp209,9 triliun, etil alkohol Rp130 miliar, minuman mengandung etil alkohol Rp6,86 triliun, produk plastik Rp1,9 triliun, dan MBDK Rp1,19 triliun. (DDTCNews)

Baca Juga: Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Kajian Cukai Detergen, BBM, dan Ban Karet

Pemerintah sedang melakukan kajian terhadap pengenaan cukai atas detergen, bahan bakar minyak (BBM), dan ban karet. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kajian dilakukan dalam konteks pengendalian konsumsi.

"Yang sedang kita kaji adalah beberapa dalam konteks ke depan pengendalian konsumsi seperti ban karet, BBM, dan detergen," ujar Febrio. (DDTCNews/Kontan)

PPh Final dalam PPS

Ditjen Pajak (DJP) menyebut PPh final yang dibayar oleh wajib pajak terkait saat mengungkap harta dalam PPS tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. DJP menyatakan PPh bukanlah jenis pajak yang dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto sesuai dengan dalam UU PPh.

Baca Juga: Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

"Sesuai Pasal 6 UU PPh salah satu biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pajak, kecuali pajak penghasilan, sehingga PPh yang dibayarkan dalam PPS tersebut tak dapat dikurangkan,” tulis contact center DJP, Kring Pajak, melalui Twitter. (DDTCNews)

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah mencatat realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) hingga 24 Juni 2022 mencapai Rp118,2 triliun. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi tersebut setara 25,9% dari alokasi Rp455,62 triliun.

Airlangga mengatakan realisasi klaster penguatan pemulihan ekonomi tercatat senilai Rp30,1 triliun atau 16,9% dari alokasi Rp178,32 triliun. Dana tersebut utamanya untuk program padat karya, pariwisata, pangan, subsidi bunga dan IJP UMKM, serta insentif perpajakan. (DDTCNews)

Baca Juga: Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan pada semester II/2022 diestimasi hanya senilai Rp889 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan pada paruh awal 2022 senilai Rp1.035,9 triliun.

Merujuk pada Laporan Semester I APBN 2022, pemerintah mencatat akan ada normalisasi penerimaan pajak akibat tingginya basis dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal itu sebagai dampak kenaikan harga komoditas dan berkurangnya pemberian insentif. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Baca Juga: Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, cukai, barang kena cukai, bea cukai, DJBC

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 15 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA KISARAN

Datangi Alamat Wajib Pajak, Juru Sita Sampaikan Surat Paksa

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:49 WIB
AGENDA PAJAK

Gratis! Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia Gelar Webinar, Mau?

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Aduan Terus Bertambah, DJBC Ingatkan Soal Modus Toko Online Palsu

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya