Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Tak Penuhi Syarat, Menaker Minta Pekerja Kembalikan Subsidi Gaji

A+
A-
12
A+
A-
12
Tak Penuhi Syarat, Menaker Minta Pekerja Kembalikan Subsidi Gaji

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (paling kanan). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah meminta pekerja yang menerima bantuan langsung tunai berupa subsidi gaji atau upah, tetapi tidak memenuhi kriteria wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima ke rekening kas negara.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Gedung KPK, Rabu (9/9/2020). Menurutnya, pengembalian bantuan subsidi gaji tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 14/2020.

"Dalam hal penerima bantuan pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan dan telah menerimanya, penerima bantuan wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima itu ke rekening kas negara," katanya, Rabu (9/9/2020).

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Insentif Pajak Mobil Listrik Dirilis Tahun Ini

Ida menjelaskan kriteria penerima subsidi gaji di antaranya warga negara Indonesia, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, dan menerima gaji di bawah Rp5 juta.

Selain itu, pekerja harus tercatat sebagai peserta hingga Juni 2020, aktif membayar iuran, dan memiliki rekening bank yang aktif. Pekerja juga tidak menerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah terkait dengan pandemi Covid-19.

Meski begitu, Ida tidak menjelaskan prosedur pengawasan dalam memastikan penyaluran subsidi gaji tepat sasaran. Dia hanya mengklaim penerima subsidi gaji telah melalui verifikasi dan validasi berlapis di BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker.

Baca Juga: Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyarankan pemerintah untuk menyempurnakan prosedur verifikasi dan validasi data pekerja calon penerima subsidi upah agar tidak terjadi kecurangan.

Salah satu usul Alex terkait dengan verifikasi dan validasi data pekerja calon penerima subsidi upah adalah dengan mencocokkan data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan dengan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan.

"(Data BPJS Ketenagakerjaan) ini harus dipadankan dengan SPT tahunan dokumen pajak. Apakah benar penghasilannya dilaporkan di bawah Rp5 juta," ujarnya.

Baca Juga: Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Tahun ini, pemerintah telah menganggarkan Rp37,7 triliun untuk program subsidi gaji. Anggaran tersebut diperkirakan mampu menjangkau 15,7 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta.

Subsidi gaji diberikan Rp600.000 per bulan selama empat bulan sejak September hingga Desember 2020. Namun, pembayarannya dilakukan setiap dua bulan kali, yakni pada kuartal III dan IV/2020.

Penyaluran subsidi gaji tahap I yang senilai Rp1,2 juta akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung pada 30 September 2020, sedangkan sisanya dibayarkan pada Desember 2020. (rig)

Baca Juga: Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Topik : subsidi gaji, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, bantuan sosial, gaji tambahan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Rizki Zakariya

Kamis, 10 September 2020 | 08:27 WIB
#MariBicara harus diatur mekanisme efektif dalam pengembalian dana itu secara mudah. Selain itu tidak cukup hanya himbauan, melainkan juga komunikasi langsung terhadap pihak yang menerima namun tidak memenuhi syarat.
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 29 Juli 2021 | 19:02 WIB
EFEK VIRUS CORONA

Beri Subsidi Gaji dan Stimulus Lain Saat PPKM, Ini Kata Airlangga

Kamis, 29 Juli 2021 | 18:00 WIB
LAPORAN OECD

Tarif Pajak Minimum Global Penting Diterapkan, Ini Alasan OECD

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Bakal Ambil Alih Penyaluran BLT Dana Desa

Kamis, 29 Juli 2021 | 17:11 WIB
PERMENAKER 16/2021

Menaker Ida Terbitkan Aturan Baru Soal Subsidi Gaji, Ini Perinciannya

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu