Berita
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP
Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

A+
A-
2
A+
A-
2
Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Head of DDTC Academy Rahmat Muttaqin dalam kuliah umum bertajuk Konsep dan Aplikasi Transfer Pricing, Selasa (21/9/2021)

MEDAN, DDTCNews – Pembahasan mengenai transfer pricing (TP) tidak melulu terkait dengan aspek pajak. Lebih dari itu, TP juga berkaitan erat dengan aspek bisnis, hukum perseroan, dan akuntansi.

Head of DDTC Academy Rahmat Muttaqin menyatakan TP muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya transaksi antarpihak berelasi dalam grup usaha yang sama. Pengaturan harga antarpihak berelasi ini tidak serta merta bersifat peyoratif atau negatif, kecuali dapat dibuktikan transaksi tersebut menggerus basis penerimaan negara.

Transfer pricing is the most challenging area of tax. TP menjadi salah satu aspek yang hingga kini dan ke depannya sering diperbincangkan dan menjadi poin sengketa karena tidak hanya melibatkan bisnis, tetapi juga antarotoritas pajak,” katanya dalam kuliah umum bertajuk Konsep dan Aplikasi Transfer Pricing, Selasa (21/9/2021)

Baca Juga: Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selain itu, organisasi atau forum internasional seperti OECD dan United Nations (UN) juga menjadi pihak yang berkepentingan dalam isu TP. Organisasi tersebut berupaya untuk menengahi kepentingan otoritas pajak dan pelaku bisnis multinasional dengan membuat panduan TP.

Panduan TP dirancang untuk diikuti tiap otoritas dan pelaku bisnis. Panduan dimaksudkan agar terjadi pemajakan yang adil antarnegara. Panduan tersebut juga diharapkan dapat membuat pelaku bisnis multinasional merasa aman dan nyaman untuk beroperasi pada lebih dari satu negara.

TP dikonotasikan menjadi hal yang negatif atau manipulatif apabila dapat dibuktikan transaksi tersebut merugikan negara atau menghilangkan potensi penerimaan pajak. Simak “Memahami Konsep Dasar Transfer Pricing”.

Baca Juga: DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Manipulasi TP ini diartikan sebagai pengalihan penghasilan kena pajak dari perusahaan multinasional yang berlokasi di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih tinggi ke perusahaan afiliasi dalam grup yang sama di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah menggunakan skema penentuan harga untuk mengurangi total beban pajak secara grup/konsolidasi.

Rahmat menambahkan, TP secara tidak langsung dimuat dalam OECD Model Tax Convention. Pasal 9 OECD Model tersebut memuat 3 ketentuan dasar dari TP. Pasal 9 OECD Model ini kemudian diturunkan dalam OECD Transfer Pricing Guidelines.

Ketiga ketentuan dasar itu meliputi associated enterprise, arm's length principle (ALP), dan adjustment rule. Associated enterprise mengatur mengenai siapa pihak yang dianggap berelasi. ALP ditujukan untuk menguji kewajaran transaksi afiliasi dengan transaksi independen yang sebanding. Simak 'Apa Itu Analisis Kesebandingan'.

Baca Juga: Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Sementara itu, adjustment rule digunakan untuk menentukan kembali nilai kewajaran transaksi yang dilakukan antara perusahaan berafiliasi agar sesuai dengan ALP. Setidaknya ada 3 jenis adjustment dalam konteks TP yaitu primary adjustment, secondary adjustment, dan corresponding adjustment.

“TP jadi perhatian utama bagi direktur perusahaan multinasional karena impact-nya pada besaran pajak yang harus dibayar. Kalau teman-teman ingin berkarier di TP, nantinya tidak hanya menyentuh pajak, tetapi juga belajar bisnis, akuntansi, bahkan hukum,” ujar Rahmat.

Dalam kuliah umum yang digelar Program Studi D-3 Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) ini Rahmat menjabarkan tentang analisis TP dan dokumentasi TP, metode-metode TP, serta ketentuan TP di Indonesia. Simak, "Metode Penentuan Harga Transfer dalam PMK 22/2020".

Baca Juga: Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Dekan Fakultas Sosial Sains UNPAB Onny Medaline menyebut topik TP bukan hanya beririsan dengan pajak, melainkan juga akuntansi manajerial dan hukum perseroan. Untuk itu, topik kuliah umum yang dihelat hari ini relevan dan dibutuhkan mahasiswa dari berbagai jurusan.

Kepala Program Studi D3 Perpajakan UNPAB Junawan menilai TP merupakan isu menarik dan memiliki prospek profesi cerah. Untuk itu, topik TP bakal dikembangkan menjadi mata kuliah tersendiri dari sebelumnya hanya subtopik dari mata kuliah perencanaan pajak.

“Saat ini materi transfer pricing masih menjadi subtopik dalam perencanaan pajak. Nah, ke depannya, kami akan mengembangkan lebih spesifik lagi dan akan dipecah menjadi mata kuliah tersendiri,” katanya. (rig)

Baca Juga: Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Topik : kampus, transfer pricing, unpab, pajak, kuliah umum, mata kuliah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:30 WIB
SPANYOL

Tarif Pajak Minimum 15% Masuk Rancangan Anggaran 2022

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:15 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON

Ada Pajak Karbon, Mayoritas Pengisi Survei Bakal Kurangi Konsumsi Ini

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemprov Klaim Setoran Pajak Kendaraan dari e-Samsat Terus Melonjak

berita pilihan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:30 WIB
UU HPP

Revisi Pasal 43A UU KUP Atur Tugas PPNS dalam Pemeriksaan Bukper

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kasus Melandai, Dana Covid di Daerah Boleh Dibelanjakan untuk Hal Lain

Selasa, 19 Oktober 2021 | 11:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:53 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Kembangkan Aplikasi Pajak, DJP Lakukan Digitalisasi SP2DK

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:35 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Penerimaan Pajak dari Bukper Tembus Rp2 Triliun, Ini Strategi DJP

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)

Pencabutan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tidak Perlu Bayar Pajak Lagi?

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Stiker Hologram Road Tax, Kendaraan Tak Taat Pajak Bakal Ketahuan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:00 WIB
BELGIA

Mitigasi Perubahan Iklim, Penerbangan Jarak Pendek Bakal Dipajaki