Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Metode Penentuan Harga Transfer dalam PMK 22/2020, Simak di Sini

A+
A-
1
A+
A-
1
Metode Penentuan Harga Transfer dalam PMK 22/2020, Simak di Sini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemilihan metode penentuan harga transfer (transfer pricing) menjadi salah satu dari enam tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm’s Length Principle/ALP). Apa saja metode yang bisa dipilih?

Kementerian Keuangan menjabarkan sejumlah metode penentuan harga transfer dalam pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA).

“Metode … dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan metode,” demikian bunyi penggalan pasal 13 ayat (2) beleid yang mulai berlaku pada 18 Maret dan mencabut Peraturan Menteri Keuangan No.7/PMK.03/2015 tersebut.

Baca Juga: Dana Transfer Pusat Turun, Target Setoran Pajak Daerah 2022 Bakal Naik

Metode penentuan harga transfer yang digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (ALP) dapat berupa, pertama, metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method/CUP).

Kedua, metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM). Ketiga, metode biaya-plus (cost plus method/CPM). Keempat, metode lainnya.

Adapun metode lainnya tersebut dapat berupa metode pembagian laba (profit split method/PSM), metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM), dan metode perbandingan transaksi independen (comparable uncontrolled transaction method/CUT).

Baca Juga: Prinsip Kewajaran dalam PMK 22/2020, Apakah Berlaku Secara Umum?

Selain itu, masih dalam bagian metode lainnya, ada metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (tangible asset and intangible asset valuation), dan metode dalam penilaian bisnis (business valuation).

Jika metode CUP dan metode yang lain dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, sesuai PMK ini, metode CUP lebih diutamakan dari pada metode yang lain.

Sementara, jika metode RPM, CPM, PSM, dan TNMM dapat digunakan dan memiliki keandalan yang setara, metode RPM dan CPM lebih diutamakan dari pada metode PSM, dan TNMM.

Baca Juga: PMK 22/2020 Ubah Beberapa Ketentuan ALP, Ini Kata Praktisi Pajak

Anda juga bisa menyimak ulasan metode penentuan harga transfer ini dalam e-book Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional’ terbitan DDTC. Anda bisa mengunduhnya di sini.

Adapun ketepatan dan keandalan metode dinilai dari lima hal, pertama, kesesuaian metode penentuan harga transfer dengan karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi.

Kedua, kelebihan dan kekurangan setiap metode yang dapat diterapkan. Ketiga, ketersediaan transaksi independen yang menjadi pembanding yang andal. Keempat, tingkat kesebandingan antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi independen yang menjadi pembanding.

Baca Juga: Menimbang Kelayakan Arm’s Length Principle pada Era Ekonomi Digital

Kelima, keakuratan penyesuaian yang dibuat dalam hal terdapat perbedaan kondisi antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi independen yang menjadi pembanding. Simak pula artikel ‘Analisis Kesebandingan dalam ALP Transfer Pricing Sesuai PMK 22/2020’. (kaw)

Topik : PMK 22/2020, Advance Pricing Agreement, Arm’s Length Principle, ALP, prinsip kewajaran dan kelaziman

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 30 Maret 2020 | 11:23 WIB
PMK 22/2020

Analisis Kesebandingan dalam ALP Transfer Pricing Sesuai PMK 22/2020

Senin, 30 Maret 2020 | 09:54 WIB
PMK 22/2020

Ini Faktor Kesebandingan dalam Penerapan ALP Menurut PMK 22/2020

Senin, 30 Maret 2020 | 09:16 WIB
PMK 22/2020

Simak, Tahapan Penerapan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha (ALP)

Jum'at, 27 Maret 2020 | 17:04 WIB
PMK 22/2020

Cara Penerapan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha Sesuai PMK 22/2020

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka