Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Tak Ada Pajak Mobil, Negara Ini Bakal Sulit Kejar Target Bebas Emisi

A+
A-
0
A+
A-
0
Tak Ada Pajak Mobil, Negara Ini Bakal Sulit Kejar Target Bebas Emisi

Ilustrasi.

TALLINN, DDTCNews – Estonia menjadi satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang tidak menerapkan pajak kendaraan. Gara-gara kebijakan tersebut, Estonia diperkirakan akan kesulitan dalam mengejar target bebas emisi karbon pada 2050.

Magnus Piirits, seorang pakar dari Riigikogu Foresight Center, menilai penerapan pajak kendaraan sangat penting untuk diterapkan demi menekan tingkat emisi. Untuk itu, ia mengusulkan Estonia untuk ikut menerapkan pajak kendaraan.

“Uni Eropa harus mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 55% pada 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi pada 1990. Ini juga mengharuskan transportasi dikenakan pajak dengan cara mempromosikan opsi yang lebih berkelanjutan,” katanya, Senin (20/9/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Seperti dilansir news.eer.ee, Estonia merupakan satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang tidak menerapkan pajak kendaraan. Riigikogu Foresight Center menyebutkan rata-rata pengenaan pajak kendaraan negara di Uni Eropa sekitar 11%.

Piirits menambahkan negara anggota Uni Eropa berhasil menghasilkan rata-rata pajak transportasi sebesar 1,1% dari pendapatan pajak di UE pada 2019. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Estonia yang sebesar 0,1%.

Untuk itu, ia memperkirakan Estonia akan kesulitan untuk mengejar target bebas emisi karbon pada 2050. Terlebih, negara yang dijuluki sebagai most unicorns capita in the world ini juga memiliki banyak kendaraan tua yang menghasilkan emisi karbon lebih tinggi.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Berdasarkan catatannya, sebanyak tiga perempat dari total mobil yang diimpor Estonia adalah mobil bertenaga diesel dan tua. Dominasi jumlah kendaraan tua makin membuat kewajiban Petunjuk Pengurangan CO2 dan Energi Terbarukan tidak terpenuhi.

Sementara itu, partai koalisi tetap memandang tidak perlu menerapkan pajak kendaraan lantaran tidak akan membantu mereduksi CO2. Partai koalisi meyakini promosi penggunaan transportasi umum kepada penduduk Estonia lebih efektif.

Gagasan pajak kendaraan dinilai akan meningkatkan beban pajak masyarakat sekaligus pengeluaran pemerintah. Partai Sosial Demokrat tidak menunjukkan posisi pasti mengenai permasalahan ini dan partai oposisi lainnya justru mendukung penerapan pajak mobil. (vallen/rig)

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Topik : estonia, emisi karbon, pajak kendaraan, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Relaksasi Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Soal Faktur Pajak

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor