Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Subsidi Gaji Termin II Belum Cair, Begini Penjelasan Menaker

A+
A-
3
A+
A-
3
Subsidi Gaji Termin II Belum Cair, Begini Penjelasan Menaker

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menggunakan masker usai memberikan sambutan saat peluncuran Satu Data Ketenagakerjaan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (5/11/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pencairan subsidi gaji termin II kepada para pekerja bergaji di bawah Rp5 juta belum terlaksana karena harus memadankan datanya dengan data di Ditjen Pajak (DJP).

Ida mengatakan syarat penyaluran subsidi gaji termin II memang berbeda dengan termin sebelumnya. Menurutnya, pencocokan data merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan penyaluran subsidi gaji tepat sasaran.

"Kami harus memadankan data program ini dengan data wajib pajak dari Dirjen Pajak, karena di peraturan menteri itu mereka dengan upah di bawah Rp5 juta," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (9/11/2020).

Baca Juga: Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

KPK sebelumnya menyarankan Ida terus menyempurnakan prosedur verifikasi dan validasi data pekerja calon penerima subsidi upah agar tidak terjadi kecurangan. Salah satunya, dengan mencocokkan data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan dengan SPT Tahunan.

Dengan prosedur tersebut, KPK menilai Kemnaker dapat memverifikasi kebenaran gaji yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan SPT tahunan, yaitu di bawah Rp5 juta per bulan.

Kriteria penerima subsidi gaji diatur melalui Permenaker No. 14/2020 di antaranya WNI, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan, serta pekerja penerima gaji di bawah Rp5 juta.

Baca Juga: Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Lalu, penerima harus tercatat sebagai peserta hingga Juni 2020, aktif membayar iuran, dan memiliki rekening bank yang aktif. Penerima juga tidak boleh menerima bantuan sosial lain dari pemerintah, yang diberikan untuk merespons dampak pandemi Covid-19.

Proses pemadanan data yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan dan DJP telah rampung. Saat ini, Kemnaker saat ini tengah menunggu BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan data tersebut agar subsidi gaji termin II segera cair.

"Setelah datanya clear and clean, kami akan meneruskan proses selanjutnya dan akan ditransfer ke para pekerja," ujarnya.

Baca Juga: Pajak Karbon Diterapkan, Beban Eksportir Bakal Naik Belasan Triliun

Pemerintah memberikan bantuan subsidi gaji senilai Rp2,4 juta yang dicairkan dalam 2 termin. Termin I telah berjalan sejak akhir Agustus 2020 sebesar Rp1,2 juta. Sisanya, diagendakan cair pada awal November 2020.

Semula, pemerintah menyiapkan anggaran Rp37,7 triliun untuk menyasar 15,7 juta pekerja. Hingga saat ini, realisasi pencairan subsidi gaji termin I telah diberikan kepada sebanyak 12,4 juta penerima, atau 98,7%. (rig)

Baca Juga: Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak
Topik : subsidi gaji, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, bantuan sosial, gaji tambahan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah

Selasa, 27 Juli 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak