Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Subsidi Gaji Termin II Belum Cair, Begini Penjelasan Menaker

A+
A-
3
A+
A-
3
Subsidi Gaji Termin II Belum Cair, Begini Penjelasan Menaker

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menggunakan masker usai memberikan sambutan saat peluncuran Satu Data Ketenagakerjaan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (5/11/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nz

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pencairan subsidi gaji termin II kepada para pekerja bergaji di bawah Rp5 juta belum terlaksana karena harus memadankan datanya dengan data di Ditjen Pajak (DJP).

Ida mengatakan syarat penyaluran subsidi gaji termin II memang berbeda dengan termin sebelumnya. Menurutnya, pencocokan data merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan penyaluran subsidi gaji tepat sasaran.

"Kami harus memadankan data program ini dengan data wajib pajak dari Dirjen Pajak, karena di peraturan menteri itu mereka dengan upah di bawah Rp5 juta," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (9/11/2020).

Baca Juga: BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

KPK sebelumnya menyarankan Ida terus menyempurnakan prosedur verifikasi dan validasi data pekerja calon penerima subsidi upah agar tidak terjadi kecurangan. Salah satunya, dengan mencocokkan data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan dengan SPT Tahunan.

Dengan prosedur tersebut, KPK menilai Kemnaker dapat memverifikasi kebenaran gaji yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan SPT tahunan, yaitu di bawah Rp5 juta per bulan.

Kriteria penerima subsidi gaji diatur melalui Permenaker No. 14/2020 di antaranya WNI, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan, serta pekerja penerima gaji di bawah Rp5 juta.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Lalu, penerima harus tercatat sebagai peserta hingga Juni 2020, aktif membayar iuran, dan memiliki rekening bank yang aktif. Penerima juga tidak boleh menerima bantuan sosial lain dari pemerintah, yang diberikan untuk merespons dampak pandemi Covid-19.

Proses pemadanan data yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan dan DJP telah rampung. Saat ini, Kemnaker saat ini tengah menunggu BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan data tersebut agar subsidi gaji termin II segera cair.

"Setelah datanya clear and clean, kami akan meneruskan proses selanjutnya dan akan ditransfer ke para pekerja," ujarnya.

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Pemerintah memberikan bantuan subsidi gaji senilai Rp2,4 juta yang dicairkan dalam 2 termin. Termin I telah berjalan sejak akhir Agustus 2020 sebesar Rp1,2 juta. Sisanya, diagendakan cair pada awal November 2020.

Semula, pemerintah menyiapkan anggaran Rp37,7 triliun untuk menyasar 15,7 juta pekerja. Hingga saat ini, realisasi pencairan subsidi gaji termin I telah diberikan kepada sebanyak 12,4 juta penerima, atau 98,7%. (rig)

Baca Juga: Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya
Topik : subsidi gaji, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, bantuan sosial, gaji tambahan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 Agustus 2022 | 11:00 WIB
KOREA SELATAN

Pacu Industri Cip, Korea Selatan Makin Jorjoran Beri Insentif Pajak

Minggu, 07 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Pengusaha Minta Bea Masuk Bahan Baku Manufaktur Dihapus, Ini Sebabnya

Minggu, 07 Agustus 2022 | 10:00 WIB
AUSTRALIA

Cukai Miras Dinaikkan, Asosiasi Ini Sebut Industri Makin Kesusahan

Minggu, 07 Agustus 2022 | 09:30 WIB
KOREA SELATAN

Kripto Jadi Alat Mengelak Pajak, Otoritas Ini Perkuat Pengawasan

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini