Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Sri Mulyani Tegaskan Tidak Seluruh Eselon III & IV Dihapus, Mengapa?

A+
A-
1
A+
A-
1
Sri Mulyani Tegaskan Tidak Seluruh Eselon III & IV Dihapus, Mengapa?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan simplifikasi birokrasi di eselon III dan IV tidak akan berlaku sepenuhnya di lingkungan otoritas fiskal.

Hal tersebut diungkapkan setelah melantik pejabat eselon II, III, IV dan fungsional di lingkungan Kemenkeu. Menurutnya, beberapa unit kerja tidak bisa serta-merta mendapat penghapusan struktur jabatan pada tingkat eselon III dan IV.

“Eselon III dan IV yang merupakan fungsi untuk melayani atau memegang satker itu tidak dihilangkan karena itu tidak dimungkinkan dalam bentuk fungsional,” katanya.

Baca Juga: Setor PPN Produk Digital Tidak Harus Pakai Rupiah, Ini Ketentuannya

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan unit kerja eselon I yang menjalankan fungsi pelayanan seperti Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Perbendaharaan akan sulit untuk menghilangkan pejabat eselon III dan IV. Pasalnya, unit kerja tersebut mempunyai kantor vertikal di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai jabatan struktural.

Tidak dihilangkannya jabatan eselon III dan IV secara menyeluruh di lingkungan Kemenkeu, menurut Sri Mulyani, sudah sejalan dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Hal ini dikarenakan fungsi jabatan eselon III dan IV masih relevan untuk dipertahankan.

“[Tidak dihapus seluruhnya] karena itu sudah sesuai dengan arahan Kemenpan-RB. Jadi tidak seluruh eselon III dan IV hilang, tapi yang mempunyai fungsi pelayanan dan satker masih dipertahankan karena memang memiliki tanggung jawab struktural," paparnya.

Baca Juga: Pemerintah Mau Perpanjang Durasi Insentif Pajak, Ini Masukan Pengusaha

Sri Mulyani memastikan reorganisasi di tubuh otoritas fiskal tidak akan memangkas jumlah gaji yang di terima oleh ASN yang jabatannya beralih menjadi fungsional. Menurutnya, sistem renumerasi saja yang akan disesuaikan oleh pemerintah.

"Gaji tidak akan berubah, tapi mungkin fasilitasnya (berubah). Dan itu sudah disampaikan tidak akan memengaruhi dari sisi penerimaan," paparnya.

Seperti diketahui, penghilangan jabatan eselon III dan IV muncul dari Presiden Joko Widodo pada masa awal kepemimpinan. Arahan untuk memangkas struktur jabatan tersebut agar birokrasi tidak menjadi penghambat kegiatan ekonomi, khususnya investasi di Tanah Air. (kaw)

Baca Juga: DJP Sebut Aplikasi PPN PMSE Sudah Masuk Tahap Finalisasi
Topik : Sri Mulyani, DJP, DJBC
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 01 Juli 2020 | 13:52 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 01 Juli 2020 | 13:41 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 01 Juli 2020 | 12:18 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Jum'at, 03 Juli 2020 | 19:03 WIB
SE-014/PP/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:32 WIB
KENORMALAN BARU
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:48 WIB
PER-12/PJ/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:15 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN TABALONG
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:40 WIB
KAMUS PAJAK