Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Sri Mulyani Soroti Lambatnya Serapan Anggaran Daerah, Pemda Perlu Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani Soroti Lambatnya Serapan Anggaran Daerah, Pemda Perlu Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemda memperbaiki pengelolaan belanja daerah ketika melaksanakan APBD 2023.

Sri Mulyani mencatat selama 11 tahun terakhir belanja daerah dan transfer dari pusat ke daerah terus meningkat. Namun, realisasi belanja daerah justru masih lambat.

"Selama 11 tahun terakhir belanja daerah itu meningkat terus. Tahun 2011 transfer dari pusat itu hanya sekitar Rp450 triliun, sekarang sudah Rp770 triliun. Namun, APBD kita menghadapi masalah percepatan realisasi belanja yang lambat," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pengarahan Pejabat Kepala Daerah, dikutip Jumat (17/6/2022).

Baca Juga: Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta kepada pemda untuk memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan kualitas belanja.

Anggaran seyogyanya berfokus pada perbaikan kualitas SDM dan infrastruktur dasar. Hal ini menjadi penting utamanya di tengah kondisi perekonomian dunia yang tak mudah saat ini.

"Kondisi ekonomi dunia memberikan opportunity, sekaligus guncangan yang berpotensi risiko. Peranan Bapak Ibu sekalian adalah menjaga daerah agar tetap stabil dan maju terus menuju apa yang kita ingin capai," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Restoran yang Tak Jujur Lapor Omzet Diperiksa, Siap-Siap Kena Denda

Pemda perlu meningkatkan kualitas penganggaran secara lebih akuntabel. Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat akan mendukung penyelesaian masalah penganggaran di daerah sesuai dengan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Tentu peranan Bapak dan Ibu sekalian penting, bagaimana kita menaikkan atau meningkatkan kualitas penganggaran kita, mengalokasikan anggaran secara lebih tepat, serta bagaimana memperbaiki SDM-nya. Termasuk untuk bidang keuangan di daerah, kami akan siap membantu dan kita bisa kerja sama," ujar Sri Mulyani. (sap)

Baca Juga: Wah! APBN Harus Bersiap Hadapi Krisis Lanjutan Setelah Pandemi
Topik : APBD, belanja daerah, penerimaan daerah, pemulihan ekonomi nasional, APIP, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 Agustus 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pandemi Bikin Penerimaan Negara Sempat Hancur, Ini Cerita Sri Mulyani

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Booming Komoditas, Pengusaha yang Untung Besar Pajaknya Lebih Tinggi

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KOTA MALANG

Pengumuman! NJOP Kota Malang Bakal Naik Tahun Depan

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Kuartal II/2022 Tumbuh 5,44%, Begini Tanggapan Sri Mulyani

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka